"Itu bukti komitmen pemerintah, kalau masih ada orang yang mempersoalkan, mempertanyakan, saya kira itu tidak adil. Dana sudah sedemikian besar lalu ditambah lagi, apanya yang kurang," kata Mendagri di Jakarta, Selasa (17/8).

Gamawan berharap dana otsus digunakan dengan efektif mengingat dana yang diberikan lebih besar dibandingkan untuk daerah lain yang jumlah penduduknya lebih besar.

"Karena anggaran lebih besar, dibandingkan dengan jumlah penduduknya, kita berharap lebih efektif," ucapnya.

Terkait pengawasan penggunaan data otsus, Gamawan menuturkan tidak ada perlakuan khusus bagi Papua, Papua Barat, dan Aceh.

Hanya saja untuk Papua, dilakukan evaluasi rutin setiap tahunnya. Secara khusus pemerintah akan melakukan audit dana otsus untuk Papua.

Dana otonomi khusus dialokasikan sebesar Rp10,3 triliun yang terdiri dari Papua Rp3,1 triliun, Papua Barat Rp1,3 triliun, dan Aceh Rp4,4 triliun.

Selain itu juga, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapat dana tambahan infrastruktur sebesar Rp1,4 triliun.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian serta dana perimbangan merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah ini dialokasikan pada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2011 sebesar Rp378,4 triliun atau naik 9,8 persen dibandingkan APBN Perubahan 2010.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2011 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (16/8), menjelaskan dari anggaran transfer ke daerah itu, dana perimbangan RAPBN 2011 direncanakan mencapai Rp329,1 triliun atau naik Rp14,7 triliun (4,7 persen) dibandingkan APBN Perubahan 2010.

Kenaikan terbesar dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang dalam RAPBN 2011 dialokasikan Rp221,9 triliun atau naik Rp18,3 triliun (sembilan persen), bila dibandingkan DAU 2010.

Kenaikan dana perimbangan juga berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang dalam RAPBN 2011 direncanakan Rp25,2 triliun atau naik Rp4,1 triliun (19,4 persen) dibandingkan APBN Perubahan 2010.

Sementara, dana bagi hasil (DBH) RAPBN 2011 direncanakan sebesar Rp82 triliun yang terdiri dari DBH pajak Rp40,5 triliun dan DBH sumber daya alam Rp41,5 triliun.

Selain dana perimbangan, anggaran transfer ke daerah juga mencakup dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp49,3 triliun atau naik Rp19,1 triliun (63,2 persen) dibandingkan APBN Perubahan 2010 sebesar Rp30,2 triliun.

 

Arjuna Al Ichsan

 

 

 

Sumber :Jurnal Nasional