"Penataan prosedur perjalanan dinas ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Selasa.

Efektivitas dan efisiensi ini bukan hanya terkait dengan anggaran perjalanan, tetapi juga manfaat dari perjalanan dinas luar negeri tersebut. Prosedur perjalanan dinas ke luar negeri telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2005. "Mendagri telah menindaklanjuti aturan ini untuk kepala daerah, tentang tertib administrasi dan efisiensi serta efektivitas perjalanan dinas ke luar negeri," katanya.

Kepala daerah harus memperoleh izin, sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Seorang gubernur harus mendapatkan izin dari Presiden untuk dinas ke luar negeri. Sementara bupati dan wali kota harus mengantongi izin dari Mendagri dan Menteri Sekretaris Negara.

Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri hanya dilakukan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi daerah maupun instansi. "Harus benar-benar selektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi daerah, misalnya perjalanan dinas dalam rangka menarik investasi, bukannya untuk menghadiri seminar atau simposium," katanya. Ia juga mengatakan kepala daerah harus memperhatikan intensitas perjalanan dinas ke luar negeri. Kepala daerah seharusnya tidak terlalu sering meninggalkan daerah.

Soal Sanksi

Sementara itu, terkait sanksi bagi kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin, sejauh ini Mendagri hanya bisa memberikan teguran. Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni, mengatakan belum ada sanksi yang mengikat bagi kepala daerah yang melanggar aturan bepergian ke luar negeri. "Memang kita lemah dalam pemberian sanksi. Tetapi teguran tetap dilakukan baik pada gubernur, bupati, dan walikota. Memang belum ada sanksi yang mengikat," katanya. Kasus kepala daerah yang berangkat ke luar negeri tanpa izin terjadi pada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Irwan belum memperoleh izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perjalanan dinas ke Jerman. Irwan kemudian memperoleh teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mendagri menegaskan teguran tertulis itu bersifat pembinaan. Sanksi teguran tertulis itu diberikan oleh Mendagri dengan pertimbangan Irwan Prayitno yang baru menjabat sebagai Gubernur Sumbar pada Agustus 2010. (Ant)

Sumber :Harian Analisa