Kewenangan gubernur itu jelas diatur dalam PP 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Indonesia.

Demikian Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Dr. I Made Suwandi MSOS MSc di sela acara Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Staf Ahli Gubernur seluruh Indonesia di Hotel Niagara, Parapat, Selasa (15/3). Turut hadir Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdagri Drs E Sigalingging MSi.

Contoh kecil, soal kebersihan. Bupati atau walikota yang tidak mengurus kebersihan, maka secara legal gubernur berhak memberikan sanksi. Sanksinya apa tergantung tingkat kesalahannya.

"Gubernur harus berani menegur bupati/walikota jika memang bersalah. Kalau kabupaten/kota melawan, maka gubernur bisa berkoordinasi dengan Mendagri tindakan apa yang diambil untuk kepala daerah tersebut," tegas I Made Suwandi.

Jadi, lanjutnya, persoalan otonomi daerah yang digulirkan pasca reformasi hingga saat ini masih berjalan sesuai koridor. Karena, tidak mungkin 100 persen kewenangan daerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sedangkan gubernur, merupakan perwakilan pemerintah (presiden, wakil presiden dan para menteri) di daerah.

"Kalau kata orang kebablasan otonomi daerah sangat tergantung kita melihat persoalannya. Kalau ada masalah, tentu. Tapi kita tetap berusaha membenahinya," ucapnya di acara dengan Tema "Pokok Pikiran dan Peran Staf Ahli Gubernur dalam Reformasi Birokrasi Mendorong Efektivitas Pemerintah Daerah".

Soalnya, menurut Staf Ahli Mendagri ini, tujuan otonomi daerah itu sendiri selain mendukung proses demokrasi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ketika realisasi otonomi daerah terjadi distorsi dari tujuannya, maka harus ada pengawasan dari semua pihak. Mulai dari pusat, sampai masyarakat. "Masyarakat harus mengawasi, karena masyarakat yang memilih kepala daerah," ungkapnya.

Di dalam PP 19/2010 tersebut, lanjut I Made, dalam tugasnya gubernur dibantu para staf ahli. Hanya saja, dalam praktiknya kewenangan staf ahli belum jelas, dan terkadang bisa berbenturan dengan satuan perangkat daerah (SKPD) yang ada.

Staf ahli gubernur sebagai salah satu jabatan karir. Harus jelas peran dan fungsinya di pemerintahan provinsi. Selama ini sering terjadi overlapping dengan dinas SKPD yang ada. Jadi, dalam Rakor ini diminta pandangan dan pengalaman para staf ahli seluruh Indonesia, kemudian dikompilkasi dan dirumuskan. Harapannya, agar tugas dan wewenang staf ahli semakin jelas dalam mendukung gubernur menjalan roda kepemerintahan. Termasuk juga soal anggaran staf ahli dalam tugasnya.

"Staf ahli sebenarnya tink tanker gubernur. Dia berperan bagaimana membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah. Ke depan, dengan Rakor ini peran staf ahli semakin jelas dan tidak terjadi lagi gesekan dengan SKPD yang ada," katanya.

Rumusan

Dalam Rapat koordinasi staf ahli gubernur yang juga diikuti Kepala Biro Organisasi seluruh Indonesia sebanyak 165 orang, menyepakati rumusan Rakor yakni, perlunya mempertegas peran staf ahli gubernur dilihat dari sisi Kedudukan.

Soalnya, kedudukan staf ahli gubernur membantu gubernur dalam menelaah mengenai kebijakan daerah, baik diminta atau tidak diminta, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada gubernur, dan secara teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekeretaris daerah provinsi.

Sisi kelembagaan, dalam melaksanakan tugasnya staf ahli gubernur dibantu oleh Bagian/Subbagian Tata Usaha Staf ahli gubernur yang berada pada Biro Umum. Nomenklatur staf ahli diseragamkan sesuai Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi perangkat daerah.

Kemudian sisi tugas dan fungsi, memberikan telaahan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, melalui penyusunan program inventarisasi permasalahan pengkajian dan analisis, pemberian saran dan pertimbangan, pelaksanaan konsultasi dengan SKPD, penyusunan laporan.

Termasuk juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh gubernur meliputi mewakili gubernur, ketika gubernur, wakil gubernur, dan Sekretaris Daerah apabila sedang melaksanakan tugas lain. Melakukan pengkajian/telaahan dan terlibat dalam pembahasan terhadap rancangan kebijakan daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pembiayaan

Berdasarkan program kerja dan intensitas pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi itu, memang perlu ada anggaran melalui mata anggaran sekretariat daerah c.q. Biro Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Turut menyajikan materi, Ir Agung Mulyana MSi (Deputi BNPP). Dia mengangkat masalah pengelolaan pertanahan dan potensi kawasan dalam penetapan kebijakan daerah.

Peserta Rakor dilepas langsung Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho ST di Hotel Madani, Senin (14/3). Saat itu, Wagub tidak saja berharap Rakor menghasilkan keputusan untuk kelancaran tugas para staf ahli, tapi juga mempromosikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional.

"Saya yakin, persepsi tentang Sumut yang selama ini (didengar-red) sebelum dating, akan 180 derajat terbalik," tutur Wagubsu Gatot Pujonugroho ST di Hotel Madani.

Dalam kesempatan itu, Wagubsu juga berharap para staf ahli dan kepala biro organisasi provinsi seluruh Indonesia yang hadir bisa menjadi duta Sumut untuk mempromosikan Danau Toba di daerah masing-masing.

Selain Ketua Panitia Ferlin Nainggolan, turut hadir Ir Hj R Sabrina MSi, Drs H Arjoni Munir, Johan Samosir, Aleksius Purba serta Denny.

Sumber :Harian Analisa