Karena itu,masalah tanah kraton akan dijabarkan lebih detail melalui peraturan pemerintah (PP). “RUUK DIY memang hanya mengatur satu pasal soal tanah keraton, yakni soal menajamkan kontekstual keberadaan tanah manakala dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku secara nasional,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, pengaturan tanah-tanah keraton (Sultanat Grond dan Pakualaman Grond) akan berkaitan dengan peningkatan nilai tanah dan kapitalisasi aset. Karena itu, masalah tersebut harus dibahas secara hati-hati.“Yang penting bagaimana tanah keraton itu bisa dioptimalkan untuk mendukung dan menjamin keberadaan keraton,”ungkapnya. Dalam RUUK DIY,kata Raydonnyzar, dimuat ketentuan agar Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX melakukan konsolidasi dan klasifikasi keberadaan Sultanat Grond dan Pakualaman Grond.

Hasil dari konsolidasi dan klasifikasi itu didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).“Sekaligus melakukan inventarisasi seluruh kekayaan kesultanan dan pakualaman, ”katanya. Sementara itu, guru besar ilmu pemerintahan dari UniversitasPadjadjaran( Unpad) Dede Mariana berpendapat,masalah tanah keraton semestinya selesai dibahas dalam RUUK DIY dengan penuh kehati-hatian.

“Di sana ada lahan dan ada tanah. Itu harus jadi penekanan khusus dalam RUUK DIY agar jangan jadi sengketa berkepanjangan di kemudian hari,” harapnya. RUUK DIY telah memasuki tahap pembahasan di DPR. Sejumlah anggota DPR dan DPD beberapa waktu lalu telah menemui Sultan HB X terkait mekanisme penunjukan gubernur dan wakil gubernur DIY. _ mohammad sahlan  

Sumber :Seputar Indonesia