"Saya informasikan bahwa Mendagri sudah mengusulkan ke Presiden tanggal 14 September agar (masa jabatan Gubernur DIY) diperpanjang paling lama dua tahun, sambil menunggu RUU Keistimewaan DIY selesai," ujar Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah usai rapat panja dengan Komisi II DPR terkait RUU Keistimewaan DIY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Seperti diketahui bahwa masa jabatan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY akan berakhir pada Oktober 2011 mendatang. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini, nantinya akan ada waktu untuk masa transisi sebelum peraturan yang baru diterapkan.

"Jadi bisa saja RUU Keistimewaan DIY Desember selesai, disosialisasikan, peraturan pelaksanaan Undang-undang lainnya selesai, maka mekanisme dalam Undang-undang bisa diterapkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Djohermansyah menjelaskan bahwa rapat dengan Komisi II DPR dijadwalkan membahas 3 hal krusial, seperti pengisian jabatan Gubernur DIY, penamaan atau pemberian istilah Gubernur DIY atau istilah, dan soal pertanahan. Namun pada rapat kali ini, baru sebatas opsi pengisian Gubernur DIY yang dibahas.

"Tadi baru lobi pengisian gubernur. Ada beberapa opsi, antara lain penetapan oleh masyarakat, pemilihan lewat DPRD, penetapan lewat DPRD," terangnya. "Masa jabatannya juga sudah didiskusikan, yakni lima tahun mengikuti standar provinsi lain," imbuh Djohermansyah.

Dalam rapat dilakukan pembahasan bahwa siapa saja boleh mengikuti pencalonan Gubernur DIY kelak. Selain Sri Sultan boleh mencalonkan diri kembali, kerabat keraton dan masyarakat umum juga bisa turut andil dalam pemilihan gubernur mendatang. 

"Pendapat yang berkembang adalah kalau Sultan maju, berarti kerabat keraton tidak maju karena Sultan representasi keraton," ucapnya.

Namun, lanjutnya, masih terdapat perbedaan pendapat terkait keikut-sertaan masyarakat umum dalam pencalonan Gubernur DIY mendatang. Pihak Kemendagri dan DPR masih belum sepakat soal keikutsertaan masyarakat umum tersebut.

"Persoalannya tinggal masyarakat umum boleh maju atau tidak, itu yang belum diputus lobi. Pemerintah prinsipnya membolehkan, sedangkan Panja tidak," tandas Djohermansyah. (dtc)

Sumber :Analisa
Tags :Berita Depdagri