Azwar Abubakar menyebutkan ada tiga tahapan penerapan kebijakan remunerasi, yaitu pertama, tahapan dimulainya reformasi birokrasi, di mana kementerian/lembaga akan mendapatkan remunerasi 40 persen. Kedua, pelaksanaan reformasi sudah berjalan dan remunerasinya 70 persen. Dan ketiga, reformasi birokrasi sudah berjalan baik sesuai aturan yang ditetapkan. Di sini kementerian/lembaga berhak mendapatkan remunerasi 100 persen.

"Jadi semua yang telah melaksanakan reformasi birokrasi meski belum bagus bener, tetap diberi remunerasi meski hanya 40 persen dari gaji pokoknya. Tentunya diharapkan, kinerjanya akan terus meningkat hingga sesuai aturan yang ditetapkan," ucap Azwar, Selasa (31/1).

 

Adapun 20 Kementerian dan lembaga yang akan menerima remunerasi tahun ini di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Arsip Nasional RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Pertanian.


"Reformasi birokrasi bagi instansi pusat, saat ini telah dilaksanakan di 20 kementerian/lembaga. Mereka ini akan segera mendapat tunjangan kinerja tahun ini. Sebenarnya tahun 2012 ini 40 kementerian/lembaga akan diselesaikan prosesnya,” tandasnya.


Ditambahkannya, ke-20 K/L yang akan menerima remunerasi tersebut dinyatakan sudah melakukan reformasi birokrasi dan telah dinilai oleh tim pusat. Penilaian meliputi  tahapan verifikasi, validasi, dan melakukan program reformasi birokrasi.(esy/jpnn)

Sumber :Jawa Pos
Tags :Berita Daerah