Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Bpk. Ketua DPD RI,

Yth. Sdr.Ketua Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah,

Yth. Sdr. Anggota Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah,

Yth. Sdr. Menteri Hukum dan HAM,

Yth. Sdr. Menteri Keuangan,

Yth. Sdr. Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, serta

Para hadirin yang berbahagia

 

             Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nyayang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruang rapat ini untuk mengikuti Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ketua dan Anggota Pansus yang saya hormati,

            

             Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi. Pertama adalah tujuan kesejahteraan, yaitu menjadikan pemerintah daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal melalui pemberian pelayanan publik dan menciptakan daya saing daerah yang pada gilirannya akan menyumbang kepada kesejahteraan nasional. Kedua adalah tujuan politik, yaitu pemerintah daerah akan menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang kalau berhasil akan menyumbang kepada pendidikan politik nasional, untuk mendukung proses demokratisasi dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society).

 

             Sejak reformasi, kita telah dua kali membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

            

             Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dibentuk pada awal reformasi dilandasi oleh semangat merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari yang selama masa pemerintahan Orde Baru sangat didominasi oleh pendekatan sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik sebagai salah satu agenda utama dari reformasi. Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang sangat radikal tersebut pada satu sisi berhasil mengurangi peran Pemerintah Pusat yang sangat dominan selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satu perubahan yang fenomenal adalah dilakukannya pengalihan urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan daerah. Konsekuensi logis yang terjadi dari pengalihan kewenangan tersebut adalah berubahnya kelembagaan dengan dibubarkannya kanwil dan kandep digabung kedalam dinas daerah, beralihnya personil, pembiayaan serta sarana dan prasarana pemerintahan dan juga dokumen yang dikenal dengan istilah pengalihan P3D.

            

             Namun pada sisi lain perubahan paradigma pemerintahan secara radikal tersebut juga menyebabkan terjadinya gejolak khususnya yang terkait dengan peralihan kewenangan tersebut. Banyak peraturan perundang-undangan sektor yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan antar daerah sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya instabilitas nasional yang pada akhirnya melahirkan keputusan politik untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut.

            

             Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan beberapa perubahan yang signifikan yang pada dasarnya ditujukan untuk meredakan konflik kewenangan antara pusat dengan daerah dan juga ketegangan yang timbul antara hubungan Kepala Daerah dengan DPRD yang sangat diwarnai oleh nuansa “legislative heavy”. Nuansa ini dapat terlihat khususnya terkait dengan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang sering dijadikan instrumen untuk melakukan ancaman impeachment terhadap Kepala Daerah yang sering kemudian diakhiri dengan berbagai kompromi politik yang kurang ada kaitannya dengan peningkatan kinerja Kepala Daerah.

 

             Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mulai ditata pembagian urusan pemerintahan yang semakin jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menerapkan konsep urusan residu (residual functions) untuk Kabupaten/Kota dengan mengatur hanya urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerapkan konsep urusan konkuren (concurrent functions) antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap urusan dibagi berdasarkan tiga kriteria yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penerapan ketiga kriteria tersebut melahirkan pembagian urusan yang jelas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

             Ada 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat konkuren. Dengan pembagian berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan urusan pemerintahan yang berskala nasional atau lintas Provinsi, Sedangkan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan menangani urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan atas urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota atas ke 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut.

 

             Perubahan signifikan lainnya dalam koridor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah diterapkannya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Beralihnya pemilihan kepala daerah dari dipilih melalui DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 menjadi dipilih langsung rakyat menyebabkan beralihnya pertanggung jawaban kepala daerah dari tadinya kepada DPRD menjadi kepada rakyat.

 

             Konsep Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada DPRD menjadi konsep Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) kepada DPRD. LKPJ bukan sebagai instrumen untuk melakukan impeachment tapi lebih berfungsi sebagai “progress report” kepala daerah kepada DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. LKPJ tersebut merupakan laporan kepala daerah kepada DPRD sebagai mitra kerjanya mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD dalam setahun. Melalui laporan tersebut diharapkan adanya rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah di tahun mendatang. Sedangkan proses impeachment tetap dapat dilakukan DPRD melalui instrumen interpelasi dan angket yang kemudian bermuara pada pernyataan pendapat. Mekanisme LKPJ tersebut telah mengurangi secara signifikan gejolak yang terjadi di daerah khususnya akibat ketegangan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD.

 

             Selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara empirik masih dirasakan adanya beberapa permasalahan yang kalau dibiarkan akan mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun pendidikan politik sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan desentralisasi telah menunjukkan hasil yang relatif menggembirakan, namun belum diimbangi dengan capaian yang memadai dalam aspek peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal. Bagian hulu dari kesejahteraan adalah urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Pemerintah Daerah. Muara dari urusan pemerintahan tersebut adalah pelayanan publik. Ada dua varian dari pelayanan publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yaitu penyediaan barang-barang untuk kebutuhan publik (public goods) seperti jalan, jembatan, pasar terminal, rumah sakit dan lain-lainnya dan kedua adalah pengaturan-pengaturan publik (public regulations) yang dikemas dalam bentuk peraturan daerah seperti Perda Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Kependudukan, Perda Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lainnya. Penyediaan barang-barang publik dan pengaturan-pengaturan publik  sejatinya adalah hasil akhir (end products) dari kinerja Pemerintah Daerah. Setelah lebih dari satu dekade   pasca reformasi, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian yang signifikan dari standar pelayanan minimal (SPM).   

            

             Kalau kita lihat dari sisi kewenangan, maka ketiga indikator utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia sebagai elemen dasar kesejahteraan masyarakat adalah menjadi domain kewenangan daerah, khususnya kabupaten dan kota. Demikian juga mengenai pencapaian MDGs, hampir semua indikator MDGs menjadi kewenangan daerah juga. Namun tidak begitu optimistis untuk dapat mencapai MDGs pada tahun 2015. Data empirik menunjukkan kepada kita bahwa pencapaian dari aspek politik tidak simetris dengan pencapaian dalam aspek kesejahteraan. Ini juga berarti bahwa pembangunan politik kurang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hiruk pikuk yang terjadi pada sisi politik di tingkat lokal kurang menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Kalau hal tersebut dibiarkan terus akan mengakibatkan persepsi buruk masyarakat terhadap otonomi daerah. Berbagai tudingan negatif masyarakat telah dialamatkan kepada otonomi daerah seperti munculnya istilah raja-raja kecil, desentralisasi korupsi, pecah kongsi kepala daerah dengan wakil kepala daerah, masalah hukum yang menimpa kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, dan lain-lainnya. Sedangkan cita-cita reformasi adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya melalui otonomi daerah dan menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pendidikan politik.

             Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini merupakan momentum bersejarah bagi kita untuk meluruskan cita-cita reformasi yaitu melalui demokrasi menuju kesejahteraan bangsa. Kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan bukan bersifat elitis dan ekslusif yang hanya menguntungkan elit penguasa lokal.

 

             Salah satu kesepakatan yang telah ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah adalah memecah UU Pemerintahan Daerah kedalam 3 (tiga) undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pilkada. Diharapkan melalui pemecahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah kedalam tiga undang-undang tersebut akan memberikan ruang pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif dari masing-masing isu tersebut sehingga memberikan kontribusi pada kelancaran jalannya roda pemerintahan daerah secara keseluruhan.

 

 

 

ISU-ISU STRATEGIS YANG MENJADI SUBSTANSI REVISI UU 32 TAHUN 2004

 

Pimpinan dan anggota Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah yang terhormat,

            

             Sebelum memasuki substansi perubahan, pada bagian awal dari Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini akan memuat pengaturan mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai penyamaan persepsi bahwa kita ber-otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala konsekuensinya. Rujukan utama yang dipakai adalah tetap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah menganggap penting pengaturan ini untuk menghindari berbagai silang pendapat karena interpretasi yang berbeda-beda khususnya menyikapi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

 

             Ciri utama otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan adalah adanya hubungan hierarkhi antara Pusat dengan Daerah. Daerah Otonom dibentuk oleh Pusat dan bahkan dapat dihapus apabila tidak mampu melaksanakan otonominya. Sumber kewenangan daerah adalah berasal dari Pemerintah Pusat dan tanggung jawab pemerintahan ada ditangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.

 

             Kebijakan desentralisasi di Negara kesatuan berawal dari adanya pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berbeda dengan konsep Negara federasi, dimana daerah atau state yang muncul terlebih dahulu dan kemudian state tersebut yang membentuk Negara Federasi. Konsekuensinya dalam konteks kekuasaan pemerintahan adalah kumpulan states tersebut yang bersepakat, kekuasaan pemerintahan apa saja yang akan diserahkan ke Pemerintah Federal. Sebaliknya dalam Negara Kesatuan, kekuasaan pemerintahan ada pada Pemerintah Pusat dan kemudian menetapkan kekuasaan apa saja yang akan diserahkan ke daerah otonom. Makin sentralistik pemerintahan di suatu Negara kesatuan umumnya makin sedikit kekuasaan pemerintahan atau urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Sebaliknya makin desentralistik Pemerintah suatu negara, akan makin luas urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.

 

             Namun seluas apapun otonomi daerah di Negara kesatuan, tetap tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Pemerintah Pusat. Secara empirik konsekuensi yang terjadi adalah bahwa makin maju suatu bangsa secara sosial, ekonomi dan politik, makin sedikit daerah diatur-atur oleh Pusat. Sebaliknya makin rendah kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa akan makin banyak aturan yang dibuat Pemerintah Pusat untuk meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Daerah akan melaksanakan otonominya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

 

             Dalam konteks Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional. Oleh karena itu kemampuan suatu bangsa Indonesia dalam mensejahterakan masyarakatnya akan sangat ditentukan oleh sinerji dan hamonisasi antara kebijakan Pusat dengan Daerah. Untuk itu maka sangat diperlukan adanya partisipasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional.

 

             Dari sisi substansi perubahan, secara keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) isu strategis yang ter-identifikasi yang memerlukan pemikiran yang mendalam baik Pemerintah dan DPR untuk mendiskusikan penyempurnaannya dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ke 22 (dua puluh dua) isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

  1. 1.          Pembentukan Daerah Otonom
  2. 2.          Pembagian Urusan Pemerintahan
  3. 3.          Daerah Berciri Kepulauan
  4. 4.          Pemilihan Kepala Daerah
  5. 5.          Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
  6. 6.          Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Musyawarah Pimpinan Daerah
  7. 7.          Perangkat Daerah
  8. 8.          Kecamatan
  9. 9.          Aparatur Daerah
  10. 10.      Peraturan Daerah
  11. 11.      Pembangunan Daerah
  12. 12.      Keuangan Daerah
  13. 13.      Pelayanan Publik
  14. 14.      Partisipasi Masyarakat
  15. 15.      Kawasan Perkotaan
  16. 16.      Kawasan Khusus
  17. 17.      Kerjasama Antar Daerah
  18. 18.      Desa
  19. 19.      Pembinaan dan Pengawasan Daerah
  20. 20.      Tindakan hukum terhadap Aparatur Daerah
  21. 21.      Inovasi Daerah
  22. 22.      DPOD

             Khusus untuk isu Pemilihan Kepala Daerah dan isu Desa, revisi UU 32/2004 hanya memuat pengaturan-pengaturan umum saja yang merupakan pengantar, sedangkan pengaturan lebih lanjut secara rinci masing-masing akan diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang tentang Desa.

 

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat,

 

             Dari ke 22 (dua puluh dua) isu strategis tersebut ada beberapa perubahan yang sifatnya fundamental, namun ada yang bersifat memberikan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan khususnya dalam pelaksanaan. Disamping itu terdapat juga isu-isu baru yang diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya.

 

             Perubahan-perubahan yang memerlukan pengaturan untuk memberikan penjelasan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonominya diantaranya menyangkut isu Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kecamatan, Forkompimda, Pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik, Kerjasama Antar Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Khusus dan DPOD.

 

             Ada beberapa isu baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini yaitu isu mengenai daerah berciri kepulauan, inovasi daerah dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. Isu-isu baru tersebut sengaja dibuat pengaturannya mengingat urgensinya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

 

             Isu baru terkait tindakan hukum terhadap aparatur daerah ini perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah karena salah satu fenomena yang mengemuka saat ini adalah adanya keengganan dari pejabat daerah untuk menduduki jabatan sebagai pengelola proyek daerah yang sering dituduh melakukan pelanggaran pidana untuk hal-hal yang sebenarnya kesalahan yang bersifat administratif. Untuk itu diperlukan adanya kepastian hukum untuk memberikan landasan bertindak untuk pejabat daerah dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

 

             Isu baru lainnya yang memerlukan pengaturan baru adalah terkait dengan inovasi daerah. Pada satu sisi kita mengetahui bahwa sulit bagi suatu bangsa untuk maju kalau tidak diikuti dengan terobosan-terobosan pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu universal seperti lahirnya ide “reinventing government” lahir dari adanya kebutuhan untuk melakukan terobosan-terobosan pemikiran yang inovatif. Namun pada sisi lain pemikiran inovatif tersebut belum ada pengaturannya dalam aturan hukum yang tertulis. Akibatnya sering terjadi tindakan-tindakan inovatif tersebut di cap sebagai pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan keengganan para pejabat kunci di daerah melakukan kegiatan-kegiatan inovatif karena takut disalahkan. Akibatnya muncul kecenderungan mencari jalan selamat dengan bekerja apa adanya dan banyak terlibat dalam acara-acara seremonial yang jelas-jelas kurang berkorelasi dengan upaya mensejahterakan rakyat sebagai salah satu tujuan utama kebijakan desentralisasi.

            

             Isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang yang memerlukan pemikiran yang mendalam adalah yang terkait dengan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental. Misalnya isu pembentukan daerah baru yang memerlukan suatu pengayaan pemikiran yang kritis dan strategis. Memang disadari bersama bahwa tuntutan pemekaran daerah baru sangat fenomenal akhir-akhir ini yang kemudian bermuara pada kebijakan moratorium. Dari aspek keuangan, analisis data menunjukkan bahwa kecepatan dari pemekaran dan percepatan penerimaan dalam negeri untuk membiayainya sangat tidak berimbang. Mengingat dalam formula Dana Alokasi Umum (DAU) memposisikan daerah otonom baru sebagai pembagi maka kalau gejala pembentukan daerah baru tidak dikendalikan secara seksama, maka akan terjadi penurunan DAU bagi daerah-daerah lainnya yang sebagian besar dana dalam APBD nya sangat tergantung DAU. Secara rata-rata nasional kemampuan PAD Kabupaten/Kota pada tahun 2010 adalah 8,14%.Ini berarti lebih dari 90% APBD tergantung dari subsidi. Dari 90% subsidi daerah sebesar 72,24% berasal dari DAU. Pendapatan Nasional yang dialokasikan untuk DAU adalah 26%. Pada sisi lain tekanan pembentukan daerah baru akan menekan distribusi DAU ke daerah lainnya yang kalau tidak kita kendalikan bersama akan berakibat pada menurunnya DAU untuk daerah yang akan bermuara pada gejolak nasional.

            

 

 

             Dari aspek penentuan batas wilayah daerah otonom baru juga telah menciptakan komplikasi persoalan lainnya yang tidak kalah rumitnya. Penentuan batas administrasi wilayah yang tidak akurat telah menciptakan konflik antar daerah otonom, ketidak jelasan status administrasi kependudukan daerah yang menjadi area konflik khususnya terkait dengan pendaftaran pemilih pemilu. Terjadi juga ketidak jelasan Pemerintahan Daerah mana yang bertanggung jawab atas pelayanan publik bagi bagian daerah yang terlanda konflik tersebut.

 

             Rebutan sumber daya alam sering sekali terjadi manakala di daerah perbatasan tersebut terdapat sumber daya alam. Potensi konflik horizontal juga dapat terjadi pada daerah-daerah yang berbatasan tersebut.

 

             Sebenarnya tidak ada niat Pemerintah untuk menghalang-halangi pembentukan daerah otonom baru manakala semua persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Untuk itulah maka dalam Rancangan Undang-Undang ini diatur adanya pematangan daerah yang akan dibentuk melalui mekanisme daerah persiapan. Manakala suatu calon daerah otonom baru sudah mampu melalui masa persiapan dalam masa waktu tertentu, maka daerah tersebut baru disahkan sebagai daerah otonom baru. Cara ini kita harapkan akan dapat mencegah terjadinya konflik pada daerah otonom baru tersebut. Isu inilah yang memerlukan kecerdasan kita yang sangat dalam untuk merumuskan pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang ini. Untuk mencegah terjadinya tarik menarik kepentingan dalam konteks pemekaran daerah, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pihak Pemerintah dan DPR, Pemerintah sudah menyusun Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) Tahun 2010 – 2025 yang antara lain memuat potensi jumlah daerah otonom baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam suatu wilayah geografis tertentu.

 

             Isu krusial lainnya adalah mengenai urusan pemerintahan bidang kehutanan dan kelautan yang selama ini menjadi sumber berbagai masalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Urusan kelautan dan kehutanan adalah urusan yang berbasis ekologis.Artinya batas-batas kehutanan dan kelautan sering kurang pas kalau ditentukan oleh batas-batas administrasi pemerintahan. Eksternalitas yang diciptakan dari pengelolaan hutan dan laut sering melewati batas-batas administratif pemerintahan. Untuk itu maka pendekatan dengan memakai kriteria eksternalitas dan efisiensi dalam pembagian urusan pemerintahan lebih cocok diterapkan dalam pembagian urusan kehutanan dan kelautan. Konsekuensi logisnya adalah bahwa urusan kehutanan dan kelautan lebih tepat menjadi kewenangan Provinsi. Namun untuk menciptakan “trade off” bagi kabupaten/kota diberikan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan urusan kehutanan dan kelautan tersebut, sama seperti halnya yang dilakukan terhadap pajak kendaraan bermotor selama ini. Dari aspek pembinaan dan pengawasan juga akan lebih efektif dapat dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap provinsi karena jumlah provinsi yang masih ‘manageable”.

            

             Isu krusial yang perlu pemikiran mendalam lainnya adalah isu perangkat daerah, terkait dengan kelembagaan perangkat daerah yang kemudian akan bermuara pada efektifitas pembangunan daerah.

 

             Permasalahan serius lain yang kita alami selama satu dekade otonomi daerah dalam semangat reformasi adalah sulitnya mensinergikan pembangunan antara pusat dengan daerah dan antar daerah sendiri. Visi yang berbeda antar pimpinan pemerintahan akan menyebabkan tidak efektifnya pencapaian target-target nasional. Persoalan akan menjadi lebih kompleks ketika masa jabatan dari setiap pimpinan pemerintahan antara pusat dan daerah berbeda-beda. Akibatnya akan sulit menciptakan sinergi pusat dan daerah yang akan bermuara pada sulitnya merealisir kebijakan dan target-target nasional yang telah ditetapkan.

            

             Seyogyanya setiap kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan pemetaan terhadap daerah terkait dengan kewenangannya masing-masing. Setiap kementerian dan lembaga (K/L) akan tahu provinsi dan kabupaten/kota mana yang menjadi stakeholder utamanya dalam mencapai target-target nasional. Dalam konteks tersebut diperlukan adanya kebijakan yang bersifat afirmatif atau mengikat. Sebagai contoh dalam bidang pertanian, Kementerian Pertanian melakukan pemetaan provinsi dan kabupaten/kota mana saja yang benar-benar unggulan pertanian. Daerah yang unggulan pertanian tersebut yang boleh membuat       dinas pertanian didasarkan atas pemetaan tersebut. Kementerian Pertanian bersama-sama dengan dinas pertanian dari provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai unggulan pertanian tersebut yang kemudian menetapkan target nasional dan pembagian tugas masing-masing dalam pencapaian target nasional tersebut.

 

             Bagi daerah-daerah yang menjadi stakeholder tapi kurang mampu dalam pendanaannya akan dibantu melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk mencegah jangan sampai terjadi lobby-lobby untuk memperoleh DAK, maka peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan sangat menentukan daerah-daerah mana saja dalam provinsi yang bersangkutan yang benar-benar memerlukan DAK untuk mendukung pencapaian target nasional. Dengan cara yang sama untuk sektor-sektor lainnya akan memicu terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah dalam mencapai target-target nasional tanpa harus terganggu oleh visi yang berbeda-beda dan “time frame” masa jabatan kepala daerah yang berbeda-beda pula.

 

             Salah satu isu krusial dalam aspek sistem alokasi keuangan adalah tidak terpenuhinya prinsip “uang mengikuti urusan” atau yang sangat dikenal dengan istilah “money follows function”. Ada beberapa permasalahan struktural dalam konteks hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Setelah reformasi muncul tuntutan otonomi seluas-luasnya yang kemudian diakomodasikan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Ini berarti urusan pemerintahan yang menjadi domain Pusat akan lebih fokus pada pembuatan kebijakan nasional untuk menjadi acuan bagi daerah dalam melaksanakan otonominya. Kewenangan Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan akan terbatas pada urusan-urusan strategis nasional dan urusan yang berskala nasional atau lintas provinsi dan lintas Negara atau internasional.   Namun sekitar 70% dari pendapatan Negara dikuasai oleh Pusat dan hanya sekitar 30% yang dialokasikan ke daerah. Ketimpangan pembagian sumber pendanaan tersebut yang menyebabkan daerah mengalami kesulitan untuk membiayai otonomi luas yang menjadi kewenangannya. Semua isu strategis dalam pembagian sumber pendanaan tersebut akan menjadi muatan dalam Revisi UU 33 Tahun 2004 yang seyogyanya sinerjik dengan semangat yang diusung dalam revisi UU 32 Tahun 2004. Berbagai tindakan harmonisasi telah dilakukan antara revisi UU 32/2004 dengan revisi UU 33/2004 untuk optimalisasi pelaksanaan prinsip “money follows function” tersebut.

 

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang Terhormat,

 

             Kami menyadari bahwa pembahasan isu-isu strategis dalam Rancangan Undang-Undang ini akan melibatkan kita dalam diskusi yang sangat intens untuk menghasilkan rumusan-rumusan pengaturan yang paling optimal demi kepentingan Bangsa dan Negara. Untuk itu betapapun kerasnya diskusi yang akan terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, kami sangat mengharapkan bahwa kepentingan Bangsa dan Negara inilah yang menjadi prioritas pertama dan utama kita. Marilah kita kerahkan segala kecerdasan, kearifan dan kerja keras kita dalam membahas Rancangan Undang-Undang ini sehingga kita mampu menghasilkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberi landasan yang kuat untuk mencapai dua tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dan terbentuknya masyarakat madani.

 

             Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati usaha kita, Amin.

 

MENTERI DALAM NEGERI,


       GAMAWAN FAUZI

Tags :KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH