Pernyataan kesiapan mengundurkan diri ini dilontarkan Gamawan Fauzi saat kunjungan kerja di kantor gubernur Sulsel, Senin (23/4). Menurut pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957 ini, mundur dari jabatannya sudah menjadi komitmennya. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap program E-KTP, itu konsekuensi.
 
"Ini rasa tanggungjawab saya. Kita jadi pemimpin itu harus konsisten, kalau tidak tercapai dan kita katakan mundur, mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 ini.


Menurut Gamawan, E-KTP telah menelan anggaran besar sejak diprogramkan 2011 silam. Total APBN yang digunakan yakni Rp5,8 triliun. Makanya, ketika target tidak tercapai, Mendagri pantas mundur.


Namun mantan Bupati Solok periode 1995-2005 itu optimis target 172 juta E-KTP akan selesai tahun ini.
Optimisme ini berdasar. Sebab menurut penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati di kabupaten Solok itu, target sampai akhir April atau tahap pertama ini bisa terealisasi. Dari target 67 juta, hingga kemarin E-KTP sudah diangka 63 juta.  Artinya sisa empat juta untuk bisa mencapai target. Dan kalau dalam sehari bisa mencetak 6oo ribu E-KTP, berarti hingga akhir April bisa mencapai angka 70 juta.

"Jadi saya optimis bisa 70 juta dan melebihi target," katanya dalam acara yang dihadiri Dirjen Ekbangpol, Tanri bali Lamo, Sekprov, Andi Muallim, dan sejumlah pejabat lainnya.


Gamawan mengatakan, apa yang dilakukan dalam proses perampungan E-KTP bukanlah hal yang mudah. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan kepala daerah yang telah berhasil melakukan koordinasi dengan baik. Termasuk gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan bupati/wali kota delapan kabupaten/kota di Sulsel yang menjadi daerah uji coba tahap I yang bisa merampungkan E-KTP tepat waktu.

"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur, bupati/walikota, kepala dinas catatan sipil, camat, dan juga petugas di lapangan. Kabupaten/kota bekerja luar biasa bahkan ada yang sampai pukul 02.00 dini hari," urainya. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang rela antre dan menunggu di tengah keterbatasan peralatan.


Ia juga membeberkan, berdasarkan pengalaman dalam uji coba E-KTP tahun 2011, ditemukan fakta yang mencengangkan. Banyak orang memiliki KTP lebih dari sepuluh. Dari hasil verifikasi awal, ada 7 juta KTP ganda ditemukan. Makanya, dengan E-KTP yang dilengkapi personal identity, masalah yang timbul dari KTP ganda tersebut bisa teratasi.


"Ada satu orang punya KTP lebih dari sepuluh. Inilah yang bikin kacau, khususnya saat pilkada. Yang dari perekam saja sudah 95 ribu. Kalau dari verifikasi awal, itu 7 juta dan kembali 2 juta. 7 juta masalah ini kita pulangkan ke daerah, mana yang benar ini, kembalilah 2 juta. Ada 90 ribu temuan pemalsuan itu," kata Gamawan.

Mendagri menambahkan, E-KTP diharapkan bisa menjadi solusi dalam menentukan DP4 pada pemilu, efektifitas pelayanan publik, hingga identifikasi dan pencegahan teroris di Indonesia.


Khusus penggunaan E-KTP untuk pemilu dan pemilukada, Gamawan mengatakan itu bisa saja. Tapi semua tergantung UU Pemilu lagi.


Di Makassar kemarin, Gamawan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur, Syahrul Yasin Limpo
atas keberhasilannya memfasilitasi dan mengkoordinasikan bupati/wali kota dalam mensukseskan penyelenggaraan program E-KTP di Sulsel. Mendagri juga menyerahkan penghargaan kepada Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan E-KTP kepada kepala daerah di delapan kabupaten/kota se Sulsel yang menjadi daerah penerapan E-KTP; Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Bantaeng, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Kota Palopo dan Makassar.

"Semua bupati/walikota di Sulsel sudah siap untuk melanjutkan program E-KTP tahap dua," ujarnya.


"Kita semua berharap, hadirnya E-KTP ini tidak lagi menimbulkan distorsi. Mudah-mudahan, ke depannya, bisa dipercepat lagi," sambung Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu. Di Sulsel sendiri, realisasi E-KTP tahap pertama sudah mencapai 1,7 juta orang dari 2,6 juta jiwa penduduk wajib KTP di delapan kabupaten dan kota.


Sementara itu, kemarin, Gamawan juga secara khusus mengunjungi Kecamatan Makassar dan menyerahkan E-KTP secara simbolis kepada perwakilan warga. Pada kesempatan itu, Gamawan memberikan pujian khusus ke Ilham Arief Sirajuddin selaku wali kota.


"Ini sejarah baru karena Makassar sebagai kota besar dengan penduduk 1 juta lebih telah selesai perekeman e-KTP-nya hanya dalam enam bulan, padahal ada daerah lain yang penduduknya hanya 100 ribu orang namun belum selesai perekaman e-KTP-nya, jadi saya berterima kasih kepada pak Wali Kota Makassar (Ilham, red) bukan pak Wali Kota yang berterima kasih ke saya," kata Gamawan usai menyerahkan e-KTP secara simbolis kepada Walikota Makassar dan perwakilan warga di Kantor Kecamatan Makassar, Senin, 23 April.


Gamawan mengungkapkan, negara Jerman saja membutuhklan waktu 6 tahun untuk perekaman e-KTP-nya, sementara Makassar hanya butuh 6 bulan.


"Memang sebelumnya Makassar kita target 1 juta perekaman e-KTP-nya sampai akhir April, tapi itu akal-akalan kita juga sengaja mematok target besar, sebenarnya Makassar saat ini sudah jauh melampaui target sebenarnya, hehehe," kata Gamawan sambil terkekeh.


Untuk diketahui, sampai saat ini jumlah warga Makassar yang telah terlayani perekaman e-KTP  sebanyak 800 ribu jiwa lebih dari target 1 juta orang hingga ahir April.

 


Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, untuk mempercepat pelayanan kepada warga yang belum terlayani e-KTP, daerah termasuk Makassar kata Gamawan diperbolehkan untuk melakukan pengadaan peralatan tersendiri, tanpa harus menunggu peralatan dari pusat.


Sementara itu, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan bahwa sebenarnya data penduduk Makassar yang wajib KTP hanya 936 ribu jiwa lebih, tidak sampai 1 juta.


"Karena banyak penduduk yang sudah meninggal tapi tidak dilapor, ribuan mahasiswa yang sudah selesai kuliah juga sudah pulang kampung atau pindah ke daerah lain, semua itu sudah kita bersihkan dari data kependudukan," tutur Ilham.


Menurut Ilham, maksimalnya realisasi perekaman e-KTP di Makassar tidak terlepas dari peran tim operator, aparat kecamatan hingga tingkat lurah yang rela bekerja hingga larut malam. "Masyarakat kita juga patutu diapresiasi karena memiliki antusias tinggi untuk datang ke kantor kecamatann walaupun harus antre," kata Ilham. (amr-kas)

Sumber :Jawa Pos
Tags :Berita Kemendagri