Presiden melihat sekarang ini banyak masalah terkait penggunaan anggaran dinas. ”Ada masalah-masalah bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah. Tolong dicarikan solusinya dengan baik,”ujar Presiden SBY di Istana Negara,Jakarta,kemarin. Kepala Negara mengingatkan, seluruh anggaran yang digunakan pemerintah merupakan uang rakyat. Untuk itu, penggunaan keuangan negara yang benar menjadi keharusan dalam sebuah tata pemerintahan yang baik.


”Satu rupiah pun kalau uang negara harus dapat kita pertanggungjawabkan,” tegas Presiden. Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Boediono kemarin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2011 yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo. Dalam laporan tersebut terungkap praktik manipulasi anggaran perjalanan dinas oleh oknum PNS.


Penyelewengan dengan berbagai modus telah mengakibatkan kebocoran anggaran hingga 40%. Presiden menginstruksikan BPK untuk segera menertibkan seluruh sistem perjalanan dinas agar kebocoran tidak terjadi lagi. ”Bila itu diperbaiki, kasus SPPD (surat perintah perjalanan dinas) fiktif tidak ada lagi,”kata SBY.


Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan,berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan pembayaran dinas ganda, pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan buktipertanggungjawaban,dan pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dilaksanakan kegiatannya. ”Ditemukan pula pembayaran perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban di 28 kementerian/ lembaga sebesar Rp29,32 miliar dan USD150.650,” kata dia.

Ket.Gambar:Ilustrasi dari google

Sumber :Sepuitar Indonesia
Tags :Berita Nasional