Hal ini disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, terkait polemik pembahasan RUU Desa yang menginginkan adanya otonomi khusus terhadap desa.Menurut dia, jika mengacu pada UUD 1945 maka jelas disebutkan dalam pasal 18 bahwa otonomi ada di level provinsi dan kabupaten/kota. Aturan itu menyebutkan bahwa pembagian teritori NKRI dibagi menjadi provinsi dan kabupaten/kota, yang masing- masing memiliki pemerintahan daerah.

Selanjutnya, aturan tentang otonomi daerah diatur secara terperinci dan mendetail dalam RUU Pemda, yang drafnya sudah diserahkan pemerintah ke DPR pada Desember 2011 silam. “Jadi,kalau bicara otonomi daerah maka kewenangan otonomi itu ada di level kabupaten/ kota. Kewenangan pemerintahan yang tadinya dipegang pemerintah pusat sebagian besar sudah diberikan ke daerah otonomi,” tandas Djohermansyah kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Berbeda dengan RUU Pemda, ungkap Djohermansyah, RUU Desa nantinya akan mengatur desa bukan sebagai sebuah pemerintahan desa yang otonom.RUU Desa, ujarnya, akan mengatur satu bentuk pengakuan tentang kearifan lokal dan asal-usul. Bukanlah sebuah pemerintahan yang otonom sebagaimana kabupaten/ kota ataupun provinsi. “Jadi, kewenangan atau otonomi kabupaten/kota itu adalah kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang diberikan dari pemerintah pusat. Berbeda dengan desa yang lebih pada pengakuan kekhususan,hukum adat,asalusul yang memang sudah ada sejak awal, ”ungkapnya.

Pendapat sama disampaikan pakar ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ary Dwipayana. Menurut dia,dalam UUD 1945 sudah diatur bahwa otonomi daerah itu ada pada level provinsi dan kabupaten/kota. Adapun posisi desa tetap diatur secara khusus dalam pasal 18b yang berisi pengakuan terhadap masyarakat desa, hukum adat, dan hak tradisional desa.

“Yang sebenarnya membuat rancu dan merusak posisi desa ini adalah ketika masa Orde Baru, karena semua hukum adat dan hukum tradisional diseragamkan menjadi desa.Maka dengan RUU Desa, hukum adat dan kearifan lokal desa harus dikembalikan,”tandasnya. _ mohammad sahlan

Sumber :Seputar Indonesia
Tags :Berita Depdagri