JAKARTA– Konflik dalam pelaksanaan pilkada masih saja tinggi. Hal itu terbukti dari banyaknya gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, sebenarnya konflik pilkada bisa diantisipasi sejak dini.

Salah satu caranya adalah mengoptimalkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai formula pencegahan sengketa pilkada. “Bawaslu/Panwaslu kan ada,bisa itu mencegahnya,tapi ternyata masih saja belum dapat mencegahnya. Seharusnya dari awal Bawaslu dan Panwaslu mengawasi proses pilkada, itu saja yang harus dimaksimalkan,” tandas Gamawan di Jakarta kemarin.

Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini, peran Bawaslu/Panwaslu sangat dibutuhkan. Pasalnya, independensi penyelenggaraan pilkada harus ditegakkan, di mana dalam pilkada memungkinkan banyak terjadi kecurangan- kecurangan. “Agar tidak terlalu banyak yang sampai ke MK maka harus diawasi dari awal,”paparnya.

Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, berdasarkan UU 15/2011 Pasal 73 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu memang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan pelanggaran pilkada. Namun, tugas Bawaslu hanya sebatas pengawasan dan pelanggaran selama pelaksanaan pilkada. Di luar pelaksanaan pilkada, ujar Nasrullah, bukan menjadi kewenangan Bawaslu. “Tugas Bawaslu hanya wilayah pencegahan.

Penindakan yang diambil hanya administrasi pidana, kode etik, kita ambil sikap seperti masalah DPT,” paparnya.Menurut dia, sengketa pilkada memang seharusnya tidak perlu diselesaikan sampai ke MK, sebab pencegahan dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan mediasi antara pihak KPU,Bawaslu,dan pihak penggugat secara transparan.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik itu di MK, pengadilan tinggi daerah,maupun lainnya, merupakan sarana terakhir yang dapat digunakan. Nasrullah menambahkan, agar sengketa pilkada tidak sampai ke MK, Bawaslu sejak awal sudah melakukan investigasi pelaksanaan pilkada. Meski selama ini masih banyak permasalahan pilkada, Bawaslu perlu sosialisasi dalam pelaksanaannya. _ robbi khadafi

 

Sumber :Seputar Indonesia
Tags :Berita Kemendagri