Pasalnya, dari sekian banyak K/L, ternyata hanya segelintir yang sudah menyelesaikan analisis beban kerja sebagai syarat penerimaan pegawai.

Karenanya pada 2012 ini perekrutat PNS tahun 2012 ini hanya dibuka untuk sebagian kecil posisi saja. “Kelihatannya hanya terbatas sekali K/L yang menyelesaikan analisis itu. Jadi, (tahun ini) hanya diberi satu kekhususan (tenaga) pendidik dan pengelola kesehatan untuk direkrut,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, akhir pekan lalu.

Menurutnya, tahun ini lowongan hanya dibuka di K/L yang sudah melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai di 2011, termasuk tenaga pendidik dan pengelola kesehatan.

“Posisi lainnya akan dites untuk diterima pada 2013. Jadi, sebagian besar adalah penerimaan 2013, karena 2012 akan terbatas,” ujarnya.

Sejatinya, pemerintah sudah memoratorium permintaan pegawai untuk menekan anggaran belanja pegawai yang terlalu besar.

Penghentian sementara penerimaan PNS baru ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Namun, moratorium yang dilakukan tudak diterapkan secara kaku dan menyeluruh. Sejumlah K/L masih diperbolehkan menerima PNS baru. Hanya saja, untuk meyakinkan penerimaan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan, semua K/L yang ingin melakukannya diwajibkan melakukan analisis beban kerja.

Dengan begitu, jumlah pegawai yang ada dan jumlah pekerjaan yang akan dikerjakan sudah melalui analisis. “Pada Agustus 2011 ketika SKB Tiga Menteri dikeluarkan, harapannya K/L yang ingin dan perlu pegawai di 2012 harus menyelesaikan analisis beban kerja di 2011,” tuturnya.

Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan Rp 241,1 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara nominal, jumlah ini meningkat 13,6 persen atau Rp 28,9 triliun bila dibandingkan alokasi pada APBNP 2012 yang mencapai Rp 212,3 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB.

Peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 tersebut terjadi pada semua komponen belanja pegawai, yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp 112,2 triliun, alokasi anggaran untuk honorarium vakasi Rp 51,6 triliun, juga uang lembur dan lain-lain serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial Rp 77,3 triliun.

Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pertumbuhan PNS sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 sudah mencapai 3,5 juta orang, bahkan kemungkinan saat ini sudah mencapai 5 juta orang. Padahal, peningkatan ini tanpa diikuti pelayanan yang lebih memadai dan hanya menjadi beban jangka panjang bagi anggaran pemerintah.

“Kalau mau ada perekrutan harus jelas dulu biaya yang akan dikeluarkan per tahun dan kontribusi tambahannya anggaran berapa yang bisa didapatkan. Selain itu, harus diimbangi adanya moratorium dan pensiun dini sehingga proporsi struktur anggaran bisa terlihat lebih proporsional,” ujarnya.

Saat ini fakta menunjukkan proporsi struktur anggaran di Indonesia lebih berat pada belanja pegawai, subsidi tidak tepat sasaran, belanja barang, dan belanja pembayaran bunga utang yang menguasai hampir 80 persen pagu anggaran.

Jika ditambah perekrutan PNS baru ini, tentu akan menjadi beban baru bagi pemerintah. “Jadi tidak akan nyambung dengan efektivitas dan efisiensi anggaran yang saat ini digalakkan,” ujarnya.

Sumber : Sinar Harapan

Sumber :Sinar Harapan
Tags :Berita Daerah