Dana ini dialokasikan melalui 23 kementerian- lembaga yang diperuntukan khusus bagi pembangunan di wilayah perbatasan RI-Timor Leste, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Kupang, Kamis terkait permintaan agar pemerintah pusat memberi perhatian pada pembangunan di perbatasan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta pemerintah pusat agar memberikan perhatian pada pembangunan infrastrukktur sosial dasar seperti jalan raya, sarana air bersih, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta pemukiman layak bagi penduduk yang berada di garis depan.

"NTT adalah salah satu daerah yang berbatasan darat dengan negara Timor Leste dan laut dengan Australia. Tetapi tetap setiap pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tolong bantu juga kami yang setia pada bangsa ini," kata Gubernur NTT dalam nada guyon.
Mendagri mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana dasar sosial di wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus pemerintah.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga meminta Bupatyi Belu Yoacim Lopez untuk membantu mengawal pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah itu.

"Saya minta Bupati Belu supaya mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan. Kalau ada masalah supaya diselesaikan," katanya.

Dalam kaitan dengan pembangunan perumahan, Mendagri meminta Bupati Belu untuk mengusulkan anggaran kepada pemerintah untuk membangun rumah penduduk yang ada di wilayah perbatasan, agar bisa layak huni.

"Dananya ada, silakan ajukan anggaran kepada pemerintah pusat. Penting status tanahnya jelas, kita bangun," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan agar bisa sejajar dengan negara tetangga.

"Bagaimana rasa nasionalisme tumbuh kalau orang harus berjalan kaki untuk membawa hasil dagangan, karena tidak ada fasilitas jalan yang memadai. Orang hidup di rumah-rumah yang tidak layak dan sulit memperoleh pelayanan kesehatan," katanya. (tp)

Sumber :Plasa Msn
Tags :Berita Kemendagri