Indonesia akan segera memiliki 34 provinsi setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara mendadak menyepakati pembentukan lima Daerah Otonom Baru (DOB) berupa satu provinsi dan empat kabupaten baru.
 
Provinsi baru yang direncanakan adalah Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan pemekaran Kalimantan Selatan, lalu Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pengunungan Arfak di Papua Barat, serta Kabupaten Pesisir Barat di Lampung.
 
Keputusan itu diambil dalam rapat tingkat I antara Komisi II DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi, hari ini.
 
Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan kelima daerah otonom baru (DOB) itu akan diresmikan sembilan bulan setelah RUU DOB diresmikan. Peresmian RUU itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR, Kamis (25/10) mendatang.
 
"Nanti Menteri Dalam Negeri akan mengangkat seorang pejabat, gubernur, bupati yang orangnya itu PNS yang ditunjuk oleh Kemendagri," kata Agun, di gedung DPR, Jakarta, hari ini.
 
Ditanya soal alasan pemekaran itu, Agun mengatakan Pemerintah dan DPR sama-sama sepakat bahwa seluruh rakyat Indonesia punya hak untuk dilayani pemerintah, punya hak disejahterakan, hak akan pendidikan.
 
"Contoh di Pegunungan Arfak, Manokwari akan sedih ada komunitas warga yang guru tidak ada, sekolahnya ada, yang tidak bisa bersekolah," kata Agun.
 
Dengan pemekaran itu, diharapkan pelayanan masyarakat bisa lebih baik, sekaligus pemerataan kesejahteraan bisa dilaksanakan.
 
Agun melanjutkan, pihaknya juga akan akan mengawal agar beberapa hal terkait DOB dalam masa transisi diperhatikan pemerintah, khususnya  terkait persiapan pembentukan pemerintahan.

"Misalnya soal batas wilayah. Perbatasan di kecamatan harus dilengkapi dengan titik koordinat dan nama desa sehingga tidak menimbulkan persoalan karena ini berkaitan dengan penyerahan aset dan dukungan dana awal penyelenggaraan pemerintahan," tandas Politisi Golkar itu.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Wisnu Cipto

 

Sumber :Berita Satu
Tags :Berita Kemendagri