Keempatnya adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

"Gubernur Bali juga menuju ke Lampung untuk mem-follow up apa yang menjadi kesepakatan bersama, untuk mencapai upaya komprehensif antar-kelompok masyarakat. Diikuti dengan berbagai upaya yang komprehensif sehingga langkah-langkah itu akan cepat teratasi," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kantor Wakil Presiden, Senin (5/11).

Bersama pemerintah daerah, para menteri ini juga akan melakukan sosialisasi atas hasil kesepakatan damai. Mereka juga mendorong peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok di sekitar lokasi bentrok untuk mengurangi potensi kesenjangan di masing-masing tempat.

"Karena kesenjangan itulah konflik-konflik bisa muncul yang justru saat ini bisa mereka (pemda) hambat. Padahal, kasus ini jauh lebih sepele dari masalah yang tadi (disebutkan)," tandasnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta kepada setiap kepala daerah maupun aparat pemerintah setempat untuk peduli terhadap kemungkinan terjadinya konflik. Termasuk permasalahan sederhana seperti masalah remaja atau kelompok motor tertentu agar tidak menjadi lebih besar.

"Satu yang penting adalah kepedulian semua strata pemerintahan dari gubernur, bupati, camat, kepala desa. Awalnya sederhana soal remaja, motor segera didamaikan oleh aparat, jangan biarkan api itu besar, padahal bisa ditangani lurah saja," pinta Gamawan saat keterangan pers.

Menurut dia, meski sudah terjadi kesepakatan yang dimasukkan dalam 10 butir perdamaian antar kedua kelompok, namun, tanggung jawab keamanan tidak hanya dipegang aparat keamanan seperti TNI dan Polri. 

"Jangan hanya minta polisi saja. Keamanan dan Ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.[did]

Sumber :Merdeka
Tags :Berita Nasional