"Pemilukada Lampung apakah akan dilaksanakan pada 2013 atau 2015. Termasuk soal penganggaran biayanya tidak perlu dipersoalkan secara serius, kita tunggu saja diselesaikannya pembahasan undang-undang pemilu," ujarnya, pada wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya, hari ini.  

Kementerian yang dipimpinnya terus mendorong agar penetapan UU Pemilu segera disahkan agar semuanya jelas. "Termasuk untuk menjawab adanya pro kontra di Lampung tentang pelaksanaan pemilukada," katanya.

Kehadiran Gamawan dan rombongan di Pemprov Lampung itu disambut demo yang menghendaki agar pelaksanaan pemilukada di daerah itu diselengarakan pada 2015. 

Sebagaimana diketahui, jabatan Sjachroedin ZP - Joko Umar Said akan berakhir pada Juni 2014, sedangkan pada tahun itu tidak diperbolehkan adanya penyelenggaraan pemilukada karena ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Dengan demikian jabatan kepala daerah yang berakhir di tahun itu dimajukan enam bulan atau ditambah hingga 2015.

Melihat aturan tersebut, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP berpendapat pelaksanaan Pemilukada Lampung sebaiknya dilaksanakan 2015, sedangkan KPU sendiri telah menetapkan jadwal pemilukada putaran pertama dan putaran kedua akan berakhir pada Desember 2013, hal inilah yang tidak menemukan titik temunya, meskipun KPU dan Pemprov Lampung telah melakukan koordinasi.

"Penyelenggaraan pemilukada tetap akan diusulkan 2015, dan pemprov telah mengirim surat ke Mendagri agar penyelenggaraan pemilukada dilaksanakan 2015 termasuk penganggarannya," tegas Gubernur Sjachroedin ZP.

Penulis: Noverisman Subing/ Ratna Nuraini

Sumber :Berita Satu
Tags :Berita Kemendagri