Ke-20 K/L yang mendapatkan persetujuan itu adalah (sesuai nomor urut Perpres dari Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 hingga Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Riset dan Teknologi; 3. Kementerian Pertanian; 4.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Perumahan Rakyat; 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 7. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 8. Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 9. Badan Kepegawaian Negara; 10. Badan Pusat Statistik.

11. Badan Tenaga Nuklir Nasional; 12. Lembaga Administrasi Negara; 13. Lembaga Ketahanan Nasional; 14. Arsip Nasional; 15. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); 16. Lembaga Sandi Negara; 17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Badan Narkotika Nasional; 19. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan 20.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam Perpres itu disebutkan, Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan, dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.

Tunjangan ini tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan K/L masing-masing; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (sebelum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri); d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain diluat lingkungan instansi asalnya; dan e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Adapun besarnya Tunjangan Kinerja disesuaikan pada kelas jabatan (grade) dari masing-masing pegawai, yang dirinci dari grade 1 – 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1.563.000, dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19.360.000. Ketentuan lengkap mengenai ketentuan Tunjangan Kinerja untuk 20 K/L ini akan dimuat secara bertahap di website www.setkab.go.id.(Pusdatin, ES)

Sumber :Sekretariat Negara RI
Tags :Berita Nasional