Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 misalnya, disebutkan di atas jenjang 17 ada Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diberikan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 21.974.000,00, dan Kepala BKPM dengan Tunjangan Kinerja Rp 25.739.000,00.

Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012 disebutkan di atas jenjang 16 ada Kepala BPPT dengan Tunjangan Kinerja Rp 19.360.000,00. Hal yang sama juga berlaku untuk Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012 yang menyebutkan, Kepala BPOM mendapatkan Tunjangan Kinerja Rp 19.360.000,00, dan juga Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 yang menyebutkan Tunjangan Kinerja Kepala BPS Rp 19.360.00,00.

Adapun pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 disebutkan, Tunjangan Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp 19.369.00,00, dan Wakil Kepala BKN sebesar Rp 16.745.000,00.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pegawai negeri dari 20 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 hingga Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November lalu, Tunjangan Kinerja ini berlaku surut mulai 1 Januari 2012

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012

Perpres No. 106/2012 ini mengatur  tentang pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pegawai dimaksud adalah Pegawai Negeri (PNS, TNI/Polri) dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKPM.

“Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) Perpres tersebut.

Pasal 5 Ayat (3) Pepres ini menegaskan, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan Tunjangan Khusus Peningkatan Pembinaan Penanaman Modal yang selama ini telah diterima sejak diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja sebagai faktor pengurang.

“Dengan berlakunya Tunjangan Kinerja ini, maka Tunjangan Khusus Peningkatan Pembinaan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 ini.

Disebutkan juga, dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan BKPM wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud, dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala BKPM dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Adapun besarnya Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing, yang terdiri atas 17 jenjang, terendah Rp 1.564.000,00 dan tertinggi Rp 19.360.000,00, di luar itu masih ada Tunjangan Kinerja untuk Wakil Kepala BKPM sebesar Rp 21.974.000,00 dan Tunjangan Kinerja untuk Kepala BKPM sebesar Rp 25.739.000,00.

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NO

KELAS JABATAN

TUNJANGAN KINERJA             PER KELAS JABATAN

1

2

3

1

Kepala BKPM

Rp  25.739.000,00

2

Wakil Kepala BKPM

Rp  21.974.000,00

3

17

Rp  19.360.000,00

4

16

Rp  14.131.000,00

5

15

Rp  10.315.000,00

6

14

Rp    7.529.000,00

7

13

Rp    6.023.000,00

8

12

Rp    4.819.000,00

9

11

Rp    3.855.000,00

10

10

Rp    3.352.000,00

11

9

Rp    2.915.000,00

12

8

Rp    2.535.000,00

13

7

Rp    2.304.000,00

14

6

Rp    2.095.000,00

15

5

Rp    1.904.000,00

16

4

Rp    1.814.000,00

17

3

Rp    1.727.000,00

18

2

Rp    1.645.000,00

19

1

Rp    1.563.000,00

 

Adapun ketentuan mengenai ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012 Badan Kepegawaian Negara (BKN) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 dan Badan Pusat Statistik (BPS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 (Pusdatin/ES)

 

 

 

Sumber :Sekretariat Negara RI
Tags :Berita Nasional