Di peringkat 118 Indonesia berbagi dengan beberapa negara, yaitu Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar.

Sementara, untuk kawasan Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat 6 di bawah Singapura dengan skor IPK 87, Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Pilipina (34), dan Timor Leste (33).

Menurut Natalia, perhitungan IPK tahun ini berbeda dengan tahun lalu, yang memungkinkan perbandingan antar waktu dengan melakukan agregasi terhadap skor dari indeks-indeks sumber dan bukan melakukan agregasi terhadap urutan dari negara-negara pada indeks sumber.

"IPK tahun ini menggunakan metode baru yang hasil akhirnya mengagregasikan skor dari beberapa hasil survei oleh lembaga-lembaga internasional," kata Natalia.

Menanggapi hasil IPK tahun ini Natalia menyerukan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk segera turut berperan aktif dalam penguatan upaya pemberantasan korupsi dengan cara melibatkan diri dalam organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja ataupun asosiasi profesional.

"Peningkatan kredibilitas dan independensi Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Pengadilan juga perlu diperhatikan," tambah dia.

Sementara itu, anggota Unik Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, mengatakan pemerintah saat ini telah membuat rancangan lima tahun dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik dengan evaluasi implementasi secara rutin dilakukan setiap tiga bulan.

"Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain ketegasan yang dibutuhkan dalam semangat antikorupsi, pemerintah perlu memperbaiki sistem guna mendukung pencapaian target tersebut," ujar Yunus.

Peringkat IPK secara global di urutan lima tertinggi diduduki oleh Denmark dengan skor 90, Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88), dan Singapura (87).

Kemudian lima negara dengan skor IPK terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Afghanistan (8), Sudan (13), dan Myanmar (15). (Ant)Analisa daily

 

Sumber :Harian Analisa
Tags :Berita Nasional