Dalam rapat koordinasi terkait rencana pembatasan kendaraan bermotor ganjil dan genap yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, akhirnya disepakati seluruh kendaraan bermotor milik pribadi harus menaati kebijakan umum tersebut.

"Tadi sudah kita sampaikan bahwa itu akan kita lakukan, hanya waktunya kapan dan area juga masih dihitung dan diproses," kata Gubernur Joko Widodo seusai pertemuan di Ballroom Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/12).

Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, kebijakan ini harus segera dilakukan apabila benar-benar ingin mengurangi kemacetan yang menjadi masalah klasik di ibukota Jakarta selama bertahun-tahun.

"Kalau kita tidak punya kebijakan yang radikal ya tidak selesai-selesai, karena kendaraan tiap hari tambahnya tidak sedikit."

Jokowi mengakui kebijakan yang akan diambil ini pastinya akan menimbulkan banyak resistensi dari pemilik kendaraan bermotor.

Untuk itu, menurut Gubernur, sebelum hal ini benar-benar diterapkan maka dirinya bersama instansi terkait akan melakukan sosialisasi.

"Oleh sebab itu nanti disosialisasikan, bicara pelan-pelan. Kami akan terangkan, kebijakan ini akan membantu mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum, mendorong masyarakat untuk lebih berhemat BBM (bahan bakar minyak), menjadi tidak konsumtif dan cinta pada hutan Jakarta,” papar Jokowi.

Menyadari akan adanya resistensi tersebut, Jokowi juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga saat ini secara bersamaan tengah menyiapkan perbaikan angkutan massal yang lebih manusiawi, nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

"Januari 2013 kami menambahkan bus TransJakarta gandeng sebanyak 200 bus, dengan ada tambahan lagi 600 bus. Plus bus sedang (kopaja) baru sebanyak seribu. Artinya ada upaya untuk menambah dan memperbaiki itu, kalau tidak presentasi penggunaan transportasi umum tidak semakin bertambah, malah semakin kurang," sambung Jokowi.

Namun demikian, Jokowi mengatakan masih akan mengkaji apakah kebijakan ini akan berlaku bagi kendaraan bermotor roda dua atau motor pribadi.

"Sejauh ini yang tidak akan terkena aturan ini antara lain angkutan umum, taksi, ambulans, bus TransJakarta, kopaja. Kalau untuk motor sebenarnya seharusnya juga, tapi nanti kita kaji lagi."

Penulis: Ronna Nirmala/ Kristantyo Wisnubroto   

Sumber :Berita Satu
Tags :Berita Daerah