Dari jumlah tersebut lanjutnya, Kemendagri juga mencatat sekitar 172 kasus LSM yang baru tertangani secara hukum. Namun, belum satu pun yang diberi sanksi karena prosedur penyelesaiannya memerlukan tindakan khusus.

“Kalau digunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang lahir di era orde baru, jelas akan bertentangan dengan UUD 45 khususnya Pasal 28 Ayat A hingga I serta undang-undang terkait lainnya,” ungkap Budi Prasetyo.

Di dalam UU nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas, pemerintah berwenang untuk membubarkan Ormas yang dinilai bersalah tanpa melalui pengadilan. “Kalau UU tersebut dipakai, pemerintah bisa dituding antidemokrasi dan melanggar hak asasi manusia dalam bentuk berserikat dan berkumpul. Ini memang sangat dilematis,” tegas Budi Prasetyo.

Dia jelaskan, kalau RUU Ormas bisa disetujui DPR menjadi UU sesungguhnya bisa menjadi jawaban atas kebuntuan regulasi terhadap Ormas yang saat ini terjadi karena Pasal 28 huruf J dalam UUD 45 juga ada perintah agar pemerintah mengatur peran dan fungsi Ormas melalui UU agar keberadaan Ormas memberikan kontribusi positif terhadap negara.

“Salah satu pasal yang cukup demokratis dalam RUU Ormas terkait proses pemberian sanksi terhadap Ormas yang diduga melakukan kesalahan yakni harus diproses melalui jalur hukum di Mahkamah Agung (MA) atau melalui Musyawarah Pimpinan Daerah kalau Ormas tersebut di luar Ibukota Jakarta,” ungkap Budi Prasetyo.  (Sumber: JPNN)

Sumber :Jawa Pos
Tags :Berita Kemendagri