Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengetahui efektivitas kewenangan Otonomi Daerah (OTDA) di setiap pemda, kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis.

"Beberapa kali Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono,red) mengingatkan bahwa di sejumlah daerah jumlah penduduk miskinnya masih di atas 20 persen, tapi rumah dan mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. Ini tidak pantas," kata Mendagri usai membuka Peringatan Hari OTDA 2013 di Jakarta, Kamis.

Rencana evaluasi anggaran tersebut akan dilakukan Kemendagri bersama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dimulai pada Mei.

Mendagri menyebutkan saat ini sejumlah daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan, sedang sisanya sebagian besar digunakan untuk belanja aparatur atau gaji PNS.

Dia menegaskan bahwa penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal harus ditingkatkan menjadi minimal 28 persen.

Sementara itu, anggaran yang paling banyak digunakan oleh pemda adalah untuk belanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (PNS), dan perjalanan dinas.

"Bahkan ada yang belanja aparaturnya samapai 72 persen. Itu tidak adil. Oleh karena itu harus dievalusi. Buka APBD-nya satu per satu," tegasnya.

Saat ini, proses praevaluasi masih berlangsung di Kemdagri untuk kemudian dibicarakan dengan UKP4 pada awal Mei.

Hasil evaluasi akan dibuat secara rutin dan bertahap dan diberikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Evaluasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat dengan bijak menggunakan anggaran otonomi daerah yang ditujukan untuk pengutamaan kesejahteraan rakyat.

"Hasil evaluasi juga akan diserahkan kepada gubernur, supaya dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti perlu waktu untuk dicermati, jangan asal setuju saja," ujarnya.

Sumber :www.yahoo.com
Tags :Berita Kemendagri