"Supaya tak lima tahunan mendaftar ke Kemendagri, Ormas itu dibadanhukumkan saja ke Kementerian Hukum dan HAM. Nanti, bila sudah berbadan hukum, mendapatkan legalitas sama dengan parpol, yayasan, perkumpulan. Setelah dapat badan hukum, tak perlu ke Depdagri,” kata Kepala Subdirektorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta.

Jika belum berbadan hukum, Ormas tetap harus mengurus SKT lima tahunan ke Kemendagri. Karena itu, dia mendorong Ormas sebaiknya berbadan hukum karena bila sudah berbadan hukum banyak kelebihan, misalnya bisa mendirikan sekolah, rumah sakit, atau badan usaha, seperti Muhammadiyah. " Kalau masih SKT, tak boleh punya badan usaha,” katanya.

Bahtiar menambahkan, sistem database keormasan nantinya bakal diintegrasikan dengan data e-KTP, sehingga tak ada cerita, satu orang punya banyak Ormas atau LSM. Karena kerap kali untuk mendapatkan dana dari Pemda, satu orang mendirikan beberapa Ormas atau LSM dengan nama berbeda-beda. " Itu fenomena industrialisasi ormas, yang ujungnya menghabiskan uang pemda,” katanya.

Bahtiar juga mengungkapkan, bahwa keberatan Ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, terhadap RUU Ormas sudah direspons oleh DPR dan pemerintah. Muhammadiyah dan NU akan mendapat perlakuan khusus. Kedua organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia itu tak lagi mengikuti mekanisme pendaftaran badan hukum.

 

Sumber :Koran Jakarta
Tags :Berita Kemendagri