KABAR gembira bagi Warga Negara Indonesia. Tak lama lagi, e- KTP alias KTP elektronik sebagai identitas resmi atau bukti diri penduduk yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi dibatasi masa berlakunya hanya lima tahun, tetapi akan berlaku seumur hidup.

Selama ini seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) disebutkan masa berlaku KTP selama lima tahun. Sementara dalam ayat (5)-nya disebutkan penduduk yang telah berusia 60 tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.  

Atas desakan berbagai fraksi di DPR RI, UU Adminduk tersebut khususnya pasal 64 ayat (4) huruf a diminta untuk direvisi. Alasannya, pemberlakukan e-KTP yang harus diganti setiap lima tahun sekali, tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, karena menyebabkan pemborosan keuangan Negara.

Untuk menghindari pemborosan biaya, papar juru bicara Fraksi Hanura DPR RI, Rahman Halid, Kamis (20/6/2013) pada pandangan fraksi terhadap perubahan UU No.23 tentang Adminduk seperti dikutip Tribunnews.com, dari pengadaan alat, serta material E-KTP, kami mengusulkan peninjauan ulang  dalam UU  yang berbunyi `'masa berlaku e-KTP untuk WNI adalah 5 (lima) tahun.

Selain itu, UU No.23 Adminduk belum bisa menjadi solusi atas masalah-masalah kependudukan yang muncul. Beberapa masalah misalnya keberadaan KTP ganda, Akta Kelahiran palsu, serta Kartu Keluarga (KK) palsu merupakan contoh kecil yang menggambarkan betapa buruknya sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu pengaturan yang tegas mengenai sanksi hukum, berupa pidana maupun administratif terhadap setiap individu yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan administrasi kependudukan. Sanksi ini harus jelas dan tegas, terutama kepada para pelaksana atau petugas pelayanan administrasi kependudukan yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah pun menyambut baik usulan urgensi pemberlakuan e-KTP seumur hidup untuk penghematan anggaran negara. Menurut staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek saat dihubungi, Jumat (21/6), setelah dihitung tim perumus ada penghematan Rp4 triliun pertahun.

Hingga kini, Kemendagri mengaku sudah melakukan rekam dan cetak lebih dari 175 juta e-KTPdi seluruh Indonesia. Pemberlakuan e-KTP secara total berlaku mulai 1 Januari 2014. Seiring dengan itu ditargetkan revisi Pasal 63 dan Pasal 64UU Adminduk juga bisa tuntas dalam waktu tak lama lagi, untuk memperkuat landasan pemberlakuan e-KTP seumur hidup. Apalagi sudah ada kesepahaman antara DPR dan pemerintah mengenai pasal yang direvisi.

Selain membahas perubahan masa berlaku e_KTP, pemerintah dengan DPR beberapa waktu lalu juga menyepakati pembahasan materi tindak lanjut putusan MK yang menghapus wewenang pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran yang melewati satu tahun. Pengurusannya dialihkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). 

Ketiga, penyesuaian ketentuan berupa sanksi denda administrasi bagi warga negara asing (WNA) yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan (perubahan data kependudukan) di Indonesia. Bila selama ini denda untuk WNA sebesar maksimal Rp2 juta, pemerintah mengusulkan dendanya menjadi sama dengan WNI sebesar maksimal Rp 1juta. 

Berkaitan dengan banyaknya e-KTP di tangan masyarakat yang masih mencantumkan masa berlaku selama lima tahun, menurut Donny, panggilan Reydonnyzar Moenek tidak menjadi masalah. Nantinya, jika e-KTP ini diberlakukan realisasinya tetap untuk seumur hidup. Masa berlaku lima tahuny ang sudah tercantum bisa diabaikan.

Kita menyambut gembira perubahan masa berlaku e-KTP seumur hidup ini sebagai upaya penyederhanaan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memperpanjangnya tiap lima tahun. Apalagi jumlah penduduk Indonesia terus bertambah,sehingga pemberlakuan e-KTP ini tentu akan berdampak positif di masa mendatang. Semoga revisi beleid Adminduk ini bisa segera diketok palu.

Sumber :www.tribunnews.com
Tags :Berita Nasional