Menurut pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, pengaturan tersebut bukan untuk mengebiri atau melenyapkan ormas lama yang nyata-nyata telah memberikan kontribusi positif pada bangsa dan negara Indonesia, tapi lebih ditujukan bagi ormas atau LSM yang selama ini kegiatannya kontraproduktif. "Makanya, keberadaan Undang-Undang (UU) Ormas yang baru disahkan DPR perlu didukung," kata dia di Jakarta, kemarin.

Devie mengungkapkan jumlah ormas maupun LSM saat ini mencapai ratusan ribu sehingga perlu adanya payung hukum. Munculnya ormas maupun LSM ini tak lepas dari perubahan rezim pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi pada 1998 lalu. "Masyarakat secara umum sebenarnya akan senang apabila ormas maupun LSM itu tidak kontraproduktif. Tapi ini tidak, keberadaan mereka justru membuat keresahan. Karena itulah diperlukan undang-undang yang khusus mengatur tentang itu," kata Devie.

Menyikapi adanya sejumlah elemen masyarakat yang akan melakukan uji materi (judicial review) terhadap UU No 8 Tahun 2013, Devie mengatakan bahwa itu merupakan hak setiap warga negara. "Ini adalah tugas pemerintah untuk menjelaskan ke publik karena yang menjadi persoalan adalah komunikasi pemerintah, dan ini perlu waktu untuk menjelaskan ke masyarakat," kata Devie.

Seperti diketahui, UU Ormas disahkan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (2/7). Namun, keberadaan UU No 8 Tahun 2013 ini juga mendapat tentangan dari beberapa elemen masyarakat dan akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi.

Ketua DPP PDI-P, Maruarar Sirait, mengatakan rencana uji materi UU Ormas merupakan hak setiap warga negara karena memang itu dijamin dalam UU. "Bahkan DPR telah membuka peluang untuk melakukan dialog. Kalau memang ada yang akan membawa ke MK, itu adalah langkah bagus. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua," kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa keberadaan ormas harus diatur oleh negara. Sebab, saat ini, ormas yang terdaftar di Indonesia ada lebih dari 103.000. Ormas itu terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Jumlah itu belum termasuk yang terdaftar di provinsi maupun di kabupaten/kota. Kalau dijumlahkan, sekitar 200.000. "Masak 200.000 ormas tidak ada UU yang mengaturnya," kata Gamawan.

Karena itu, kata Gamawan, UU ini diperlukan untuk mengatur hak-hak warga negara yang mengeluarkan pendapat dan pikiran secara lisan dan tulisan, juga untuk mengatur demokrasi tetap berjalan. "Tapi saya lihat, banyak pihak yang tidak memahami secara utuh UU ini karena disebabkan pengalaman masa lalu," kata Mendagri. yok/P-3

Sumber :Koran Jakarta
Tags :Berita Kemendagri