Jakarta: Pemerintah belum bisa menerapkan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) kepada Ormas Front Pembela Islam (FPI) menyusul bentrok dengan warga Kendal, Jawa Tengah, yang berbuntut  tewasnya Tri Munarti, di Sukorejo, yang ditabrak oleh pengemudi mobil FPI.

Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tantri Bali menjelaskan UU Ormas belum dapat diberlakukan karena Presiden Susilo Bambang Yudhyono belum menandatanganinya. Semua menteri terkait telah menandatanganinya.

 “Masih proses di Sekretarita Negara untuk ditandangani presiden dan diundangkan. Kalau pemerintah belum mengundangkan dalam waktu 30  hari maka otomatis Undang-Undang itu berlaku. Kejadian di Kendal kemarin tidak bisa dikenaikan UU Ormas walau sudah disahkan oleh DPR,” kata  Tantri Bali, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, di Gedung DPR, Senin (22/7/2013).

 Kasus itu bermula, saat FPI merazia salah satu  tempat prostitusi di  Sukorejo, yang berdasarkan infromasi tetap beroperasi selama 24 jam sejak awal Ramadhan. Sebelumnya, FPI juga melakukan konvoi dan memonitor tempat-tempat judi dan prostitusi. Kemudian warga ada yang tidak menerima dan melawan FPI.

Dari pihak FPI sebagaimana yang dilansir dalam situs resminya mengatakan penutupan tempat prostitusi adalah keinginan warga yang resah akan keberadaan lokasi pelacuran yang masih beroperasi kendati bulan puasa.

 Masih dilansir dalam situs FPI, Ormas Islam itu sudah berulang kali mengingatkan aparat kepolisian. Namun dalam perjalanan, barisan anggota FPI dihadang ratusan preman yang menjadi beking  tempat pelacuran. Mereka menyerang 20 laskar FPI dan merusak mobil mereka.

 Anggota FPI panik  kemudian mobil minibus menabrak  Munarti dan tewas. Massa marah dan mengepung anggota FPI. Setelah insiden itu, protes keras dan desakan agar FPI dibubarkan terus bergulir. Tantri Bali mengingatkan agar ketua atau pimpinan Ormas bertanggung jawab serta mengontrol perilaku anggotanya.

 Sementara itu anggota Komisi bidang Hukum DPR RI, Indra, menegaskan didalam UU Ormas, pemerintah tidak bisa merta membubarkan Ormas. Banyak tahapan sebelum membubarkan Ormas.

 Kemendari memanggil dan mengkalrifikasi dari pihak Ormas. Jika terbukti bersalah maka Ormas akan di surat peringatan 1 (SP1). Dengan SP1, selama 30 hari Ormas diberi kempatan untuk melakukan perbaikan.

Kemudian jika melanggar kembali maka diberi SP 2 dan SP3, dan Kemendagri wajib untuk mengklarifikasi kepada Ormas. Jika surat peringatan tidak cukup, maka pemerintah berhak untuk menghentikan bantuan dana untuk pembinaan.

  “Jika masih melanggar maka akan dihentikan kegiatan operasional selama enam bulan. Penghentian itu hanya untuk kegiatan  interaksi dengan publik sementara kegiatan internal di perbolehkan. Ini untuk taubat,” jelas Indra.

 

 

 

Sumber :RRI
Tags :Berita Kemendagri