"Bayangkan bila tidak ada pembekalan ini, akan lebih banyak kepala daerah yang terkena masalah. Banyaknya rambu-rambu dan aturan sebelum kita mengambil keputusan, itu yang perlu kita pahami," ujar Gamawan dalam acara 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati, Walikota dan Wakil Bupati, Wakil Walikota' di Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Gamawan mengharapkan para kepala daerah mampu mengikuti keseluruhan acara tersebut. Namun, lanjut Gamawan, akan ada toleransi bagi pejabat daerah yang tengah dipanggil Kejaksaan.

"Mereka akan ada evaluasi bila nantinya ada yang tidak mengikuti keseluruhan acara. Ada toleransi bagi mereka, bila ada yang dipanggil kejaksaan," jelasnya.

Acara yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diikuti oleh 33 orang kepala daerah dari seluruh Indonesia. Rencananya, acara ini akan berlangsung selama 10 hari guna memberikan pembekalan pemahaman mengenai kepemimpinan bagi Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota.[ded]

 

Sumber :Merdeka
Tags :Berita Kemendagri