JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan sesungguhnya penyelenggara Pilkada Serentak 2017 yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengantisipasi warga yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Maka dari itu, kata dia ada penambahan sebanyak 2,5 persen kertas suara dari jumlah DPT di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Tapi kan prosesnya macam-macam, apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak. Kalau mereka tidak terdaftar di DPT, dia sudah merekam e-KTP atau tidak. Kalau dia belum terdaftar dan belum merekam, bisa menggunakan e-KTP tapi lupa membawa KK-nya (kartu keluarga) untuk membuktikan dia tinggal di mana,” jelasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan dapat mengevaluasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, kebijakan setiap TPS pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 dinilai berbeda-beda. Misalnya, mengenai banyaknya masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena habisnya surat suara.

“(Evaluasi KPPS) itu kewenangan dari KPU. Tapi akan kami sampaikan, karena antara satu TPS dengan TPS lain itu beda. Beda omongan, beda kebijakan,” kata  Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.

Dia menyatakan, KPU memang telah berkali-kali menggelar simulasi sebelum hari pemungutan suara pilkada. “Tapi mereka (KPPS) ini orang-orang baru semua,” ucapnya.

Menurutnya, setiap warga negara sepatutnya tidak kehilangan hak konstitusi untuk memilih pemimpin. “Secara prinsip yang kami tangkap bahwa hak warga negara yang sah di semua kota itu harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.

Sumber :Humas Puspen Kemendagri /Beritasatu.com
Tags :Tidak Tercantum di DPT, Mendagri Sebut Penyelenggara Pilkada Sudah Antisipasi