Humas Kemendagri

JAKARTA - Usai menghadiri rapat koordinasi Nasional tentang kependudukan, saat ditanya para wartawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, mengatakan rapat koordinasi data kependudukan ini, sangat penting. Karena saat ini, kontestasi politik baik itu Pilkada maupun pemilu nasional, basis data pemilihnya menggunakan data kependudukan. Dan, KTP elektronik menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin hak pilih warga.

" Ini dalam rangka evaluasi terhadap kinerja saat ini dan tentunya upaya untuk kedepan terkait dengan pelayanan kependudukan untuk pelaksanaan baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres," kata Hadi, di Jakarta, kemarin.

Prinsipnya, lanjut Hadi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan berusaha keras menjamin hak pilih warga. Jangan sampai, hanya karena persoalan KTP, hak pilih warga yang dijamin konstitusi, tercederai.

" Jangan sampai masyarakat yang mempunyai hak pilih ternyata tidak mempunyai e-KTP. Jadi ini targetnya memang kita dari Kemendagri," kata dia.

Saat ditanya tentang blanko e-KTP, Hadi mengatakan, tentu itu sudah jadi kewajiban pemerintah menyiapkan itu. Dan untuk kesiapan untuk blanko dan sebagainya, telah  ditempuh melalui mekanisme lintas sektoral. Kemudian untuk percepatannya maupun distribusi, juga diperhatikan. Termasuk  juga kema.puan SDM di lapangan. Kemendagri sendiri seperti sudah ditegaskan Kemendagri, perekaman kepada seluruh warga yang sudah wajib punya KTP,  harus selesai tahun 2017.

" Jadi kita punya waktu satu setengah bulan ini diupayakan dapat maksimal. Sehingga diadakan rakornas ini kan di dalam kerangka evaluasi dan upaya terobosan-terobosan untuk penyelesaiannya," ujarnya.

Tapi tentu saja, program data kependudukan tak hanya untuk mengejar target saja. Namun kata Hadi, program tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Hanya saja perlu target. Sehingga kinerja bisa dievaluasi.

" Nah itu kan berkesinambungan ke 2018. Target 2017 nanti bisa terpenuhi dan untuk kesiapan terkait dengan perangkat dan pengadaan blankonya sudah kita tempuh melalui e-katalog," ujarnya.

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Pemerintah Akan Berusaha Keras Menjamin Hak Pilih Warga