Humas Kemendagri

YOGYAKARTA - Disela-sela acara Milad Muhammadiyah di Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sempat 'dihadang' para wartawan. Tentu bagi para wartawan kehadiran orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu, adalah kesempatan untuk menanyakan berbagai isu aktual yang  hangat.  Salah satu isu yang ditanyakan para wartawan untuk dapat tanggapan dari Tjahjo, adalah tentang isu keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan 10 partai peserta pemilu.

Seperti diketahui, 10 partai yang diloloskan Bawaslu itu, sebelumnya dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Merasa tidak puas, 10 partai itu lantas mengadu ke badan pengawas. Mereka tak puas, karena tak lolos verifikasi administrasi yang menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol. Sepuluh partai itu menganggap Sipol, bermasalah.

Menanggapi pertanyaan itu, Tjahjo mengatakan,  UU Penyelenggaraan Pemilu, memang  memberikan kewenangan lebih pada Bawaslu. Saat pembahasan UU Pemilu dulu, pemerintah dan DPR memang sepakat ingin memperkuat badan pengawas terutama dari sisi kewenangannya.

" Dulu kami sepakat memberi kewenangan yang lebih kepada Bawaslu. Misalnya, dalam penanganan  sengketa, baik yang berkaitan dengan parpol termasuk terkait dengan peraturan KPU, permasalahan Pilkada serentak maupun pemilu," kata Tjahjo di Yogyakarta, Jumat malam kemarin.

Dan kemarin, kata dia, Bawaslu terkait dengan pendaftaran partai sudah mengambil keputusan. Tjahjo yakin, semua akan menghormati keputusan yang sudah diambil. Prinsipnya, semua yang merasa tak puas, sebaiknya memang menggunakan jalur yang telah disediakan oleh perundang-undangan.

" Dalam sengketa pemilihan,  ya kalau tidak bisa,  ada proses yang lebih tinggi lewat MK tapi setidaknya di selesaikan internal dan ini sudah bisa diwujudkan kemarin. Saya kira kemarin KPU juga taat dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu," ujarnya.

Penguatan kewenangan Bawaslu lanjut Tjahjo adalah amanat UU.  Ini dalam rangka mewujudkan proses Pilkada dan pemilu yang lebih baik lagi. Tjahjo sendiri berharap Pilkada 2018 dan pemilu 2019, bisa berjalan dengan sukses. Tingkat partisipasi pun diharapkan meningkatkan. Serta pesta demokrasi tak diwarnai oleh praktek yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Misalnya politik uang atau kampanye hitam bernuansa SARA dan fitnah.

" Partisipasi politik harus semakin tinggi, tidak ada politik uang,  jangan sampai ada kampanye-kampanye yang berujar kebencian yang masuk isu SARA," kata dia.

Terkait 10 partai yang tadinya tak lolos kemudian oleh Bawaslu di loloskan, menurut Tjahjo, itu sudah jadi keputusan. Dan, tak ada masalah. KPU pun pasti akan menghormati keputusan yang sudah diambil badan pengawas.

" Proses yang sudah melalui tahapan verifikasi telaah dari Bawaslu. Saya kira enggak ada masalah. Saya kira KPU juga tahu apa yang menjadi keputusan daripada Bawaslu," katanya.

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Mendagri Yakin Semua Pihak Hormati Keputusan Bawaslu