HUMAS KEMENDAGRI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, para kepala daerah yang hendak maju lagi dalam pemilihan kepala daerah, jangan menggelembung dana hibah dan bansos. Karena acapkali, jelang Pilkada, dana hibah dan bansos tiba-tiba mengalami pembengkakan. 

"Yang mau maju lagi jadi walikota atau bupati yang kedua jangan menggelembungkan dana bansos dan dana hibah," kata Menteri Tjahjo di sela-sela acara,"  Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017," yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Jakarta, Rabu (6/12).

Intinya, kata Tjahjo, anggaran yang disusun pemerintah daerah dengan DPRD setempat, sepenuhnya harus untuk kepentingan rakyat. Khusus untuk dana hibah dan bansos, kepala daerah tidak bisa seenaknya mengeluarkan itu. Besaran dana hibah dan bansos harus terukur dan rasional. Jangan sampai kemudian digunakan untuk kepentingan pemenangan  Pilkada. 

"Dana hibah dana bansos tidak bisa seenaknya," kata dia. 

Jangan sampai lanjut Tjahjo, kepala daerah atau DPRD memanfaatkan APBD untuk hal-hal yang tidak perlu atau dialihkan untuk kepentingan Pilkada. Jika ada program yang tak rasional, yang indikasinya menyebabkan anggaran mubazir, harus dicut. Alihkan anggaran untuk program yang secara nyata bakal dirasakan rakyat. Tjahjo juga mengingatkan, kepala daerah harus  memahami area rawan korupsi. Jangan tergoda untuk melakukan kompromi 'gelap' dengan DPRD. 

"Perencanaan anggaran jangan ada kompromi. Harus sesuai dengan apa yang jadi aspirasi masyarakat. Retribusi dan pajak misalnya harus benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang APBD. Belanja barang dan jasa, itu selalu swasta kok lebih murah, harusnya swasta kan lebih mahal. Ini yang harus dirubah polanya," kata dia. 

Maka, dalam pembekalan kepala daerah kali ini, kata Tjahjo yang jadi fokus adalah penguatan dari sisi pencegahan. Karena itu, nanti para narasumber dari KPK akan diperbanyak. Sehingga kepala daerah paham, mana saja area rawan korupsi. 

"Besok KPK akan banyak memberikan penjelasan mengenai e-goverment, e-budgeting, e-planning supaya transparan,  dimana fungsi-fungsi pencegahan ya saling mengingatkan," kata Tjahjo

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Petahana Jangan Gelembungkan Dana Hibah dan Bansos Jelang Pilkada