Humas Kemendagri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di daerah. Kali ini yang kena OTT adalah Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Imas ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus kongkalikong proyek di Subang. Penangkapan Imas hanya semakin menambah panjang daftar kepala daerah yang kena tangkap komisi anti rasuah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun angkat suara. Ia merasa prihatin dan sedih. Bahkan mengaku terpukul dengan masih adanya kepala daerah yang kena OTT KPK. Apalagi di tahun ini, sudah ada beberapa kepala daerah yang kena tangkap. Lebih menyesakkan lagi, beberapa kepala daerah yang sekarang berurusan dengan KPK, hendak maju lagi di Pilkada. Tentu ini menyesakkan.

"Dengan banyaknya OTT ya saya merasa terpukul juga  sedih dan prihatin, " kata Tjahjo lewat sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (14/2).

Kata Tjahjo, kepala daerah itu mitra Kementerian Dalam Negeri  dalam  membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang efektif antara  pusat dan daerah. Tentu, ia sangat prihatin, ketika ada kepala daerah yang kena kasus. Harusnya semua kepala daerah, paham area rawan korupsi. Tjahjo mengingatkan, ketika berkuasa, godaan pasti kian besar. Hati-hati dan taat pada aturan, itu yang diperlukan menghindari godaan yang datang. Sekali lengah, pasti kena jerat.

"Harusnya kepala daerah paham akan area rawan korupsi. Setiap saat kita lengah pada godaan pasti terjerat," katanya. Ia minta kepala daerah yang sekarang berurusan dengan aparat penegak hukum bersikap kooperatif. Jalani penyidikan dengan baik. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Karena sekarang yang kena jerat, masih berstatus tersangka. Menurut Tjahjo, dalam konteks pencegahan KPK sebenarnya sudah sering mengingatkan para kepala daerah agar hati-hati terhadap area rawan korupsi.

"KPK dakam fungsi pencegahan sudah selalu mengingatkan juga pada  Kemendagri dan Pemda provinsi, kabupaten dan kota sampai desa," ujarnya.

Tjahjo pun kemudian bercerita. Katanya, ketika ia dengar kabar Bupati Subang ditangkap, ia langsung kirim staf ke KPK. Jika kemudian Bupati Imas diumumkan KPK ditahan, tentu akan segera diambil langkah untuk mengangkat Plt Bupati. " Seandainya dia ditahan," katanya.

Tapi kalau kemudian Imas tidak tahan, lanjut Tjahjo, itu pun harus dihormati. Proses hukum harus tetap berjalan. Dan kepada yang bersangkutan, Tjahjo minta untuk kooperatif. Ia contohkan kasus Gubernur Jambi, Zumi Zola. Karena belum ditahan, maka yang bersangkutan masih sebagai gubernur aktif. Tapi, kalau kemudian ditahan, maka wakil gubernur akan ditunjuk sebagai Plt.

"Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah untuk proses pengadilan. Ya sebagai Mendagri sebagai teman kepala daerah kami sedih dan prihatin," ujarnya.

Tjahjo sendiri merasa heran, kenapa para kepala daerah tidak belajar pada kasus - kasus yang telah terjadi. Mestinya itu jadi pelajaran berharga, agar tidak terjerat kasus yang sama. Tapi, ternyata tetap saja ada yang kena jerat. Padahal, kasus kepala daerah yang kena jerat KPK sering diberitakan.

"Kenapa masih terus tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media hampir tiap detik menyuarakan baik online TV ya kok enggaj hati-hati. Padahal area perencanaan anggaran, jual beli jabatan, belanja barang dan jasa, itu area rawan korupsi. Bapak Presiden sering mengingatkan semua perangkat desa, aparatur kecamatan kabupaten dan sebagainya hati-hati," katanya.

Sistem sebenarnya sudah dibangun dengan baik, kata Tjahjo. Regulasinya pun lengkap. Dan, ada KPK yang mengawasi dengan ketat. Mestinya itu membuat semua kepala daerah hati-hati dan takut berbuat culas. Tjahjo sendiri heran, kepala daerah harusnya paham mana saja area rawan korupsi.

"Kalau orang mengatakan apes, mosok dia sebagai pejabat daerah tak tahu area rawan korupsi. Ada calon gubernur yang juga masih mencari uang di  tahap- tahap persiapan Pilkada serentak. Masih ada kepala daerah yang ketangkep," katanya.

 

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Masih Ada Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Sedih dan Terpukul