Humas Kemendagri

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI menjalin kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik (KTP-el) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kerja sama ini dimaksudkan untuk perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, permasalahan TKI kebanyakan berawal dari pemalsuan identitas diri dan umur. Tindakan tersebut rawan menimbulkan terjadinya perdagangan orang.  

“Pemalsuan nama akan menyulitkan pembayaran klaim asuransi dan perlindungan TKI,” kata Hadi saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada acara penandatangan nota kesepahaman pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP –el di kantor Kemenaker Jakarta, Jumat (9/3/2018). 

Pemalsuan alamat dalam identitas diri seorang TKI, lanjut Hadi, juga bisa menyebabkan kesulitan pada proses pemulangan bila terjadi musibah, kecelakaan kerja hingga kematian. Pemalsuan status perkawinan identitas diri TKI di luar negeri juga bisa memicu keretakan rumah tangga. 

Hadi juga menyinggung permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebagian dari tenaga kerja asing yang bekerja di Tanah Air kerap menyalahgunakan visa, kunjungan wisata, dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

Perbuatan tersebut jelas melanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. 

Di sisi lain, program penanggulangan pengangguran di dalam negeri, kata Hadi, juga masih terkendala akibat ketiadaan data individual berbasis KTP-el.

Akibatnya, program padat karya produktif, infrastruktur, kewirausahaan, tenaga kerja mandiri, inkubasi bisnis, dan program lainnya masih banyak yang salah sasaran. 

Adanya penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dengan Kemenaker, sambungnya, diharapkan bisa meminimalisir masalah-masalah tersebut. Nota kesepahaman ini memberikan hak akses data kependudukan by name dan by address pada Kemenaker.  

Hingga saat ini sebanyak 36 kementerian dan lembaga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Selain itu, kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan NIK juga sudah dilakukan dengan 886 lembaga pengguna yang memberikan pelayanan publik. 

Sementara itu, jumlah penduduk wajib KTP-el di Indonesia saat ini sekitar 189.630.855 jiwa dimana 4.381.144 jiwa diantaranya berada di luar negeri. Sekitar 183 juta jiwa lebih atau sekitar 97,4 persen penduduk sudah melakukan perekaman KTP-el dari total 185.249.711 jiwa yang berada di Tanah Air. Sisanya 4.816.493 jiwa atau sekitar 2,6 persen penduduk wajib KTP-el belum melakukan perekaman.

“Kemendagri beserta jajaran di daerah berusaha keras agar penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman dapat segera terselesaikan dan tuntas,” kata Hadi. 

Hadi menambahkan, Kemendagri mendukung langkah Kemenaker dalam memanfaatkan data NIK di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian serta peningkatan kualitas pembangunan. 

“Saya berharap, pasca penandatangan PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini data kependudukan ketenagakerjaan dan keimigrasian akan semakin baik, akurat dan terpadu. Kemudian menjadi sebuah sistem informasi yang andal, cepat, dan murah bagi masyarakat yang akhirnya mampu mendukung pembukaan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri,” ujar Hadi. (*)

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Kemenaker Jalin Kerja Sama Pemanfaatan NIK Untuk Perlindungan TKI