Humas Kemendagri

JAKARTA -  Di acara konsolidasi penyiapan RPJMD 2019 - 2023 hasil Pilkada Serentak 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan. Kata dia, program pembangunan harus fokus. Karena itu perencanaan harus dilakukan dengan baik. Skala prioritas mesti jelas. Dan fokus.
"Perencanan itu penting, merencanakan dan memastian program itu terlaksana dengan baik," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/5).

Acara itu sendiri dihadiri  776 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pimpinan DPRD, baik  Propinsi, Kabupaten atau Kota.  Selain itu juga beberapa Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD juga ikut hadir,  diantaranya APPSI, ADPSI, APKASI, ADKASI, APEKSI, ADEKSI, Asosiasi Sekda, Asosiasi Kepala BAPPEDA dan Asosiasi P2UPD. Berikut perwakilan NGO dan CSO seperti WWF, UCLG, ASPAC, Winrock International, Infid, LPCI, APDI, FordFoundation, SNV serta akademikis, Asosiasi Ahli Planologi, Ahli Lingkungan dan pelaku usaha. 

Tjahjo pun kemudian bercerita, awal ia jadi menteri, dirinya pernah berkunjung ke Atambua  yang ada di Perbatasan. Yang ia kaget, Pos Lintas Batas Negara di sana luar biasa jeleknya. Bahkan jauh lebih bagus pos lintas punya Timor Leste. Tapi sekarang sudah terbalik. Jauh lebih baik dan bagus punya Indonesia. Saat datang ke Atambua, awal jadi menteri, Tjahjo juga mengaku sempat mendapati sebuah terminal.

Terminal itu menurut Tjahjo cukup megah. Tapi setelah lewat tiga tahun sejak dibangun, tak satu pun bis yang masuk. Bis tak masuk, karena jalannya tak ada. Kata dia, itu contoh jika pembangunan tak direncanakan dengan baik. 

"Di Jawa Barat (Jabar) ada waduk besar, kalau mau dikerjakan serius terencana 4 tahun selesai. Peletakkan batu pertama oleh Bapak Soekarno, baru kemarin diselesaikan oleh Pak Jokowi. Di Aceh juga,  saya datang ada jembatan indah, jalannya mulus, jalannya setelah saya lihat sungainya enggak ada dan ini bukan daerah banjir kenapa dibuat jembatan segala. Ini saya kira antara perencaaan dan memastikan program itu juga baik jangka pendek jangka panjang harus dipastikan dengan baik," tuturnya.

Pemerintah daerah lanjut Tjahjo yang tentu lebih tahu wilayah geografis masing-masing daerahnya. Pemangku kebijakan di daerah yang tahu dan paham kondisi masyarakatnya. Karena itu ia minta, kepala daerah sebagai kepala pemangku kebijakan di daerah, bersama dengan DPRD, bisa merencanakan program-program dengan baik. Sehingga pembangunan benar-benar fokus. Dan, proses pembangunan jangan sekali-kali meninggalkan kearifan lokal. Derap pembangunan harus bisa menggerakkan masyarakat. Forum yang sekarang dilaksanakan, kata dia, sangat penting. Karena ini menjadi forum untuk membahas hasil pembicaraan panjang antara Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkeu dari proses Musrenbang.

"Saya kira saya mohon nanti asosiasi gubernur, bupati, walikota bisa sharing melakukan rapat kerja, mengundang kementerian teknis yang diperlukan oleh daerah sehingga ini bisa terkoordinasi dengan baik. Minimal Bapennas, kesehatan, pendidikan, menteri kehutanan dan lingkungan hidup, atau menko-menkonya. Dengan begitu ada percepatan keserasian, klarifikasi dan sebagainya," katanya.

Tjahjo menambahkan, tantangan yang dihadapi bangsa ini, selain ketimpangan sosial, yang harus dicemati adalah area rawan korupsi. Salah satu yang harus dicermati adalah masalah perencanan angaran. Ini yang kerap menjadi sumber korupsi. Area rawan korupsi lainnya menyangkut dana hibah dan bansos. 

"Dan mekanisme jasa dan barang pembelian harus dicermati dengan baik. Gubernur, bupati, walikota tidak harus ikut apa yang digariskan oleh DPRD, apalagi kalau ada tekanan-tekanan. Kalau enggak bisa, ya bisa membuat Perda atau peraturan bupati dan  gubenur," kata dia.

Jangan sampai kata Tjaho, kejadian di Malang dan Jambi terulang.  Hanya karena ada  ketidakcocokan antara pemerintah dengan DPRD  menimbulkan masalah tindak pidana. Masalah perizinan, pajak dan retribusi juga harus dicermati.  Perizinan harus transparan. Karena itu ia dorong sistem perizinan berbasis teknologi.

"Perizinan yang harus transpran dan berbasis IT, e-planning, e-budgeting ini harus dicermati dengan baik. Termasuk perbaikan penghasilan. Memang beda antara satu provinsi dengan lainya, antara tingkat II dan lainnya tapi bagaimana ini agar bisa. E-samsat juga karena paling banyak," katanya.

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Mendagri Ingatkan Pentingnya Perencanaan