Humas Kemendagri

JAKARTA - Setelah maraknya aksi teror yang terjadi di Tanah Air, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bergerak cepat. Ia pun langsung mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota. Mereka harus siap siaga, menguat deteksi. Perangkat daerah, seperti Satpol PP, Kesbangpol dan Linmas harus ikut akif menjaga objek vital dan intensif melakukan monitoring mencermati setiap gelagat yang ada. 

Kepada masyarakat, Tjaho juga menghimbau untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Sangat penting pula tamu wajib lapor 1x24 jam diberlakukan lagi. Jumat pagi, 18 Mei 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta. Di kantor BSSN, Tjahjo menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala BSSN, Djoko Setiadi. Usai pertemuan keduanya memberikan keterangan pada para wartawan.

Menurut Tjahjo,  kementeriannya sengaja menggandeng BSSN untuk menguatkan deteksi dini terutama di daerah. Salah satunya lewat pembangunan jaringan komunikasi antar daerah. Karena kunci dari deteksi dini adalah laporan yang bertumpu dari hasil monitoring di lapangan. Intinya deteksi dini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Dan ini membutuhkan sistem pelaporan yang efektif, yang bisa langsung diterima pusat. Dalam kerangka inilah kerjasama dengan BSSN dilakukan.

"Saya kira kunci intelejen itu ya di negara deteksi dini khususnya. Tadi yang kita bahas hanya fokus masalah bagaimana membangun sinergi antara pusat dan daerah," kata Tjahjo.

Rencananya pada bulan Agustus nanti seluruh kepala daerah khususnya para gubernur, kata Tjahjo akan diundang ke Jakarta. Nanti akan dibahas format jaringan komunikasi atau sistem pelaporan  seperti apa yang akan dibangun. Intinya, jaringan komunikasi itu diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen early warning system. Kepala daerah nanti akan diminta siapkan sumber daya manusianya. Mereka nanti yang akan dilatih.

"Sehingga seorang gubernur bisa mendeteksi detail sampe rumah ke rumah di tiap RT dan  RW," katanya.

Jaringan komunikasi ini lanjut Tjahjo yang akan diandalkan untuk menangkal setia gangguan. Dan kerja sama dengan BSSN, adalah dalam rangka menguatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Tadi telah disepakati, akhir Agustus sudah ada pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang akan bertugas di jaringan komunikasi tersebut. Dan daerah pun nanti akan menyiapkan wadah atau lembaganya yang lebih khusus.

"Nah ini kan lebih khusus karena semuanya ini sifatnya intelijen di daerah.  Kan enggak  mungkin Pak Joko (Kepala BSSN)  menjangkau semua tanpa ada komunikasi dengan gubernur, Kodam, Kapolda, Kabinda,  kan enggak akan mungkin. Ini yang ingin terus kita sinkronkan," katanya.

Kepala BSSN, Djoko Setiadi juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, untuk menguatkan deteksi dini dan juga dan juga dalam rangka mendorong terbangunnya early warning system terutama terkait dengan masalah keamanan. Diharapkan, nanti akan terbangun jaringan komunikasi yang memudahkan pola pelaporan dari daerah.

Djoko menambahkan, ia sengaja bertemu dengan Mendagri, karena merasa perlunya dibangun semacam jaringan komunikasi atau sistem pelaporan. Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri punya peran strategis dalam mendorong dan menggerakkan daerah. Dan di era digitalisasi, sangat penting dibantu jaringan komunikasi antar daerah dan pusat.

"Kami melihat kondisi pemerintah provinsi di Indonesia sangat penting untuk membangun dan  melakukan koordinasi pelaporan keamanan jariangan. Nah ini yang perlu kita jagain, perlu kita kuatkan. Sudah disetujui dan kedepan akan segera kita realiasasi jaringan pusat dengan daerah khususnya Kemendagri dan seluruh provinsi,"kata Djoko.

Setelah jaringan pusat dan daerah terbangun di tingkat provinsi, kata dia, selanjutnya jaringan yang sama juga akan dibangun di tingkat kabupaten dan kota. Nanti pusat yang handle dan mengcover itu. Saat ditanya para wartawan apakah jaringan komunikasi itu nanti akan mencover isu-isu keamanan, Djoko tak menampiknya. Tentu tak sebatas mengantisipasi isu terorisme. Tapi juga isu lain yang berpotensi bisa menciptakan instabilitas.

"Kalau soal keamanan sudah pasti. Tapi  sebuah pemilu, Pilkada tentu sangat membutuhkan keamanan. Pasti kita siapkan keamanan yang sangat prima sehingga berjalannya Pilkada ataupun Pilpres betul-betul betul aman, nyaman, tertib dan hasilnya maksimal," katanya.

Menjamin keamanan dalam sebuah pesta demokrasi kata dia, sangat penting. Intinya, jangan sampai pemilu itu ada gejolak. Warga harus bisa menunaikan hak pilihnya dengan aman dan damai. Ini tanggungjawab semua pihak, tak hanya pemerintah atau lembaga terkait.

"Misal teroris kan tanggung jawab kita semua. Bahkan Pak Wakapolri kemarin berbicara di radio, ini adalah tanggug jawab seluruh warga Indonesia. Diminta semua warga, kepekaaannya ketika mendapatkan ada yang mencurigakan, segera lapor kepada aparat," ujarnya.

Terkait tugas dan fungsi BSSN sendiri kata dia, saat ini dalam struktur organisasi telah ada pembagiannya tersendiri. Ada 4 deputi. Tugas utama BSSN, mengamankan jaringan pemerintah. "  Kami sedang menyiapkan masa transisi menjadi BSNN nanti kedepan kita segera tunjukkan kepada bangsa ini bahwa BSNN sudah siap bekerja," katanya.

 

Sumber :Puspen Kemendagri
Tags :Agar Setiap Ancaman Bisa Cepat Diantisipasi