• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Kemendagri sarankan Ahok segera surati DPRD DKI

Kemendagri sarankan Ahok segera surati DPRD DKI

Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyarankan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera menyurati DPRD terkait pengunduran dirinya sebagai wakil gubernur, sebelum ia menggantikan Joko Widodo menjadi gubernur.

Mendagri: Putusan Pengadilan Bisa Bubarkan FPI

Mendagri: Putusan Pengadilan Bisa Bubarkan FPI

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyarankan agar pihak yang ingin meminta pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Proses pemberian sanksi hingga ke pembubaran ormas hanya bisa dilakukan pengadilan setelah diajukan Kemenkumham.

RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

Rakornas ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum melalui sosialisasi kebijakan bidang pemerintahan umum dan fasilitasi terjadinya dialog yang terbuka antara jajaran Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri dengan elemen terkait (pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis dan praktisi). Dengan tujuan yaitu:

Mendagri: Perppu Berbeda dengan RUU Pilkada Langsung

Mendagri: Perppu Berbeda dengan RUU Pilkada Langsung

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan draf Rancangan Undang-undang Pilkada yang pernah disampaikan Pemerintah ke DPR.

UU Pemda Diterapkan Pertama di Riau, Pejabat Pemprov Tepuk Tangan

UU Pemda Diterapkan Pertama di Riau, Pejabat Pemprov Tepuk Tangan

Pekanbaru - Untuk pertama kalinya UU Pemda No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterapkan di Riau. Para pejabat menyambut meriah dengan bertepuk tangan.

Dirjen Otda Perintahkan Gubernur Riau Kembalikan 15 Mobdin ke Pemprov

Dirjen Otda Perintahkan Gubernur Riau Kembalikan 15 Mobdin ke Pemprov

Pekanbaru - Sebelum ditangkap KPK, Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sempat meminta 15 unit mobil dinas. Terkait hal itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) memerintahkan untuk ditarik dan dikembalikan ke Pemprov Riau.

Kemendagri Larang Plt Gubernur Riau Mutasi Pejabat

Kemendagri Larang Plt Gubernur Riau Mutasi Pejabat

Pekanbaru - Wagub Riau Arsyadjuliandi Rachman atau akrab disapa Andi Rachman secara resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Kemendagri melarang Andi Rachman mengambil kebijakan strategis, termasuk melakukan mutasi pejabat.

Aryadjuliandi Resmi Jabat Plt Gubernur Riau

Aryadjuliandi Resmi Jabat Plt Gubernur Riau

JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, dipastikan telah berangkat ke Pekanbaru, Riau, Selasa (7/10), menyerahkan secara langsung surat penunjukan Wakil Gubernur Riau, Aryadjuliandi Rachman, menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau.

Gamawan Tegaskan, Perppu Sudah Berlaku

Gamawan Tegaskan, Perppu Sudah Berlaku

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, telah berlaku dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang disahkan DPR beberapa waktu lalu.

Dirjen Otda: Dua Perppu SBY Lebih Lengkap dari 10 Catatan Demokrat

Dirjen Otda: Dua Perppu SBY Lebih Lengkap dari 10 Catatan Demokrat

JAKARTA – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Johan mengatakan, dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada langsung‎ atas UU Pilkada yang diterbutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakomodasi 10 poin syarat dari Partai Demokrat.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id