• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Rebut Lerelerekang, Pemprov Sulbar Pakai Yusril

Rebut Lerelerekang, Pemprov Sulbar Pakai Yusril

MAMUJU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar masih terus memperjuangkan kepemilikan Pulau Lerelekeng yang jatuh ke Pemprov Kalimantan Selatan. Terakhir, Pemprov Sulbar berencana untuk enggunakan jasa pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk merebut kembali Pulau Lerelerekang.

Pemerintah Ikut Arah Angin DPR

Pemerintah Ikut Arah Angin DPR

JAKARTA -  Pemerintah mengindikasikan akan menerima suara mayoritas di DPR dalam pembahasan RUU Pilkada. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua draf terkait RUU tersebut.

Enam Provinsi Bakal Punya Dua Wagub

Enam Provinsi Bakal Punya Dua Wagub

JAKARTA - Enam provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, bakal punya dua wakil gubernur. Ini terjadi jika rumusan di RUU pilkada yang disiapkan pemerintah dengan opsi pilkada langsung, lolos menjadi UU dalam rapat paripurna pengesahan di DPR yang dijadwalkan 25 September 2014.

Pemerintah kucurkan Rp545 miliar untuk pencetakan KTP-el

Pemerintah kucurkan Rp545 miliar untuk pencetakan KTP-el

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengucurkan dana dekonsentrasi sebesar Rp545 miliar untuk pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sejak awal tahun hingga saat ini, kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin malam.

Mendagri Berharap Para Elit di Aceh Bisa Mengerti

Mendagri Berharap Para Elit di Aceh Bisa Mengerti

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berharap kerelaan hati pemerintah Aceh dan DPR Aceh, untuk sedikit berbesar hati menerima usulan pemerintah pusat, agar tiga aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dapat segera disahkan.

E-KTP Indonesia Lebih Unggul Dari Mycard Malaysia

E-KTP Indonesia Lebih Unggul Dari Mycard Malaysia

JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai KTP Elektronik (E-KTP) Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan 'Mycard' Malaysia. Selain validitas data kependudukan yang akurat, pembiyaan kartu identitas tersebut juga tergolong murah.

Mendagri Pastikan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Pilkada

Mendagri Pastikan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Pilkada

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada bersama DPR RI. Alsannya, RUU itu sudah dibahas dalam 10 kali masa sidang di DPR RI.

Pemerintah tidak bisa hentikan pembahasan RUU Pilkada

Pemerintah tidak bisa hentikan pembahasan RUU Pilkada

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (pemerintah) tidak dapat mencabut usulan pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada karena sudah dalam pembahasan cukup lama di DPR.

Mendagri Pertimbangkan Aspirasi Kepala Daerah yang Tolak Pilkada via DPRD

Mendagri Pertimbangkan Aspirasi Kepala Daerah yang Tolak Pilkada via DPRD

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mendengar aspirasi dari para kepala daerah yang berbondong-bondong menolak Pilkada via DPRD. Aspirasi itu akan dipertimbangkan semua guna mencari solusi terbaik.

Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Pilkada

Pemerintah Tidak Akan Tarik RUU Pilkada

Jakarta - Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto, memastikan pemerintah tidak akan menarik pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id