• Logo Asian Games ver3 18
  • tahun_baru_2018_3
  • Indonesia
  • English

Saat Mendagri Bicara Dana Desa sampai Izin Kepala Daerah Keluar Negeri

Saat Mendagri Bicara Dana Desa sampai Izin Kepala Daerah Keluar Negeri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, dana desa sepenuhnya untuk warga. Bukan untuk kepentingan politik. Apalagi Presiden Jokowi berulang kali menegaskan, masyarakat desa harus menikmati dana desa tersebut. Karena itu, Presiden menginginkan dana desa dikelola dengan cara padat karya. Sehingga warga bisa merasakannya. 

Pembangunan di Tapal Batas Negara Terus Digenjot

Pembangunan di Tapal Batas Negara Terus Digenjot

JAKARTA - Infrastruktur di wilayah perbatasan Negara, kini sudah makin baik. Tinggal menggenjot sarana dan prasarana pendukung. Sehingga geliat di perbatasan kian terasa. Dan, antara wilayah terluar dengan pusat pertumbuhan saling terintegrasi. 

Infrastruktur di Perbatasan Selesai, Pemerintah Genjot Sarana Pendukung

Infrastruktur di Perbatasan Selesai, Pemerintah Genjot Sarana Pendukung

JAKARTA - Sudah banyak capaian pembangunan  yang telah dilakukan di tapal batas Negara. Target pemerintah sendiri, selama tiga tahun wajah perbatasan bisa berubah signifikan. Dan, kini, dari sisi infrastruktur, perbatasan Negara telah berubah drastis. Kini, tinggal menggenjot pembangunan sarana pendukung.

Dengan Mensos Baru, Mendagri Siap Bekerja Sama

Dengan Mensos Baru, Mendagri Siap Bekerja Sama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), baru saja melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) yang baru menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon gubernur di Jawa Timur. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, ia sebagai pembantu presiden tentunya harus siap bekerjasama dengan menteri baru. Tidak ada masalah berarti. Apalagi, ia sudah kenal lama dengan Idrus Marham. 

Tindaklanjut Putusan MK, Tidak Perlu Dikeluarkan Perppu

Tindaklanjut Putusan MK, Tidak Perlu Dikeluarkan Perppu

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait dengan gugatan uji materi UU Pemilu yang diajukan beberapa partai, menyatakan seluruh partai harus ikut verifikasi faktual. Tidak terkecuali, partai lama atau partai peserta pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPR. Atas putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sempat melontarkan usulan perlunya dikeluarkan Perppu Pemilu. Pertimbangannya, ketentuan di UU Pemilu yang menyatakan penetapan hasil verifikasi harus diumumkan 14 bulan sebelum pencoblosan Pemilu 2019.

Putusan MK Tak Berdampak Pada Pilkada

Putusan MK Tak Berdampak Pada Pilkada

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi akan Berdampak pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak. Putusan mahkamah terkait dengan persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Meski memang yang melaksanakan keputusan itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ini 5 Dimensi Pengelolaan Perbatasan Negara

Ini 5 Dimensi Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menggelar rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018, di Jakarta. Dalam rapat Sekretaris Utama BNPP, Hadi Prabowo memaparkan capaian-capaian pembangunan yang telah dilakukan di wilayah tapal batas.

Tindaklanjut Putusan MK, Ini Tanya Jawab Wartawan dengan Mendagri

Tindaklanjut Putusan MK, Ini Tanya Jawab Wartawan dengan Mendagri

JAKARTA - Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan, seluruh partai, baik itu partai lama dan baru, termasuk partai pemilik kursi di DPR, harus menjalani verifikasi faktual. Putusan mahkamah itu, mengabulkan gugatan uji materi UU Pemilu, yang diajukan sejumlah partai baru yang mempersoalkan pasal tentang verifikasi partai. Mereka menganggap pasal tersebut diskriminatif, karena partai lama pemilik kursi di DPR, tidak harus menjalani verifikasi faktual. 

Mendagri: Semua Sepakat Tidak Ada Perubahan UU Pemilu

Mendagri: Semua Sepakat Tidak Ada Perubahan UU Pemilu

JAKARTA - Usai menghadiri rapat di Komisi II DPR RI, Selasa 16 Januari 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung dikerubuti para wartawan. Rapat itu sendiri selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri ketua dan anggota Komisi II DPR, Ketua dan anggota KPU, Bawaslu dan unsur dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Ini Tanggapan Mendagri dalam Rapat Tindaklanjut Putusan MK di DPR

Ini Tanggapan Mendagri dalam Rapat Tindaklanjut Putusan MK di DPR

JAKARTA - Pada Selasa 16 Januari 2017, digelar rapat antara Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR. Rapat secara khusus membahas tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan verifikasi partai di Undang-Undang Pemilu. 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id