• Logo Asian Games ver3 18
  • tahun_baru_2018_3
  • Indonesia
  • English

Ini 5 Dimensi Pengelolaan Perbatasan Negara

Ini 5 Dimensi Pengelolaan Perbatasan Negara

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menggelar rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018, di Jakarta. Dalam rapat Sekretaris Utama BNPP, Hadi Prabowo memaparkan capaian-capaian pembangunan yang telah dilakukan di wilayah tapal batas.

Tindaklanjut Putusan MK, Ini Tanya Jawab Wartawan dengan Mendagri

Tindaklanjut Putusan MK, Ini Tanya Jawab Wartawan dengan Mendagri

JAKARTA - Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan, seluruh partai, baik itu partai lama dan baru, termasuk partai pemilik kursi di DPR, harus menjalani verifikasi faktual. Putusan mahkamah itu, mengabulkan gugatan uji materi UU Pemilu, yang diajukan sejumlah partai baru yang mempersoalkan pasal tentang verifikasi partai. Mereka menganggap pasal tersebut diskriminatif, karena partai lama pemilik kursi di DPR, tidak harus menjalani verifikasi faktual. 

Mendagri: Semua Sepakat Tidak Ada Perubahan UU Pemilu

Mendagri: Semua Sepakat Tidak Ada Perubahan UU Pemilu

JAKARTA - Usai menghadiri rapat di Komisi II DPR RI, Selasa 16 Januari 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung dikerubuti para wartawan. Rapat itu sendiri selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri ketua dan anggota Komisi II DPR, Ketua dan anggota KPU, Bawaslu dan unsur dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Ini Tanggapan Mendagri dalam Rapat Tindaklanjut Putusan MK di DPR

Ini Tanggapan Mendagri dalam Rapat Tindaklanjut Putusan MK di DPR

JAKARTA - Pada Selasa 16 Januari 2017, digelar rapat antara Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR. Rapat secara khusus membahas tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan verifikasi partai di Undang-Undang Pemilu. 

Mendagri: Calon Kepala Daerah Kena OTT, Apa Boleh Buat...

Mendagri: Calon Kepala Daerah Kena OTT, Apa Boleh Buat...

JAKARTA - Anggaran untuk pemilihan kepala daerah, secara prinsip tercukupi. Dana penyelenggara khusus untuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah clear. Tinggal, dana pengamanan yang diakui belum semua daerah menganggarkan. 

Mendagri : Bupati Talaud Mengakui Pergi Tanpa Izin

Mendagri : Bupati Talaud Mengakui Pergi Tanpa Izin

JAKARTA  - Usai melantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanyai para wartawan tentang isu yang sedang menghangat. Salah satu yang ditanyakan ke orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri tersebut adalah soal penonaktifan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Salah seorang wartawan meminta tanggapan Tjahjo tentang kabar Sri Wahyumi masih ngantor sebagai Bupati

Pemberhentian Sementara Bupati Talaud Telah Sesuai Aturan

Pemberhentian Sementara Bupati Talaud Telah Sesuai Aturan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Sri wahyumi dinonaktifkan karena pergi ke luar negeri selama tiga minggu tanpa izin Mendagri. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang akan pergi keluar negeri, harus seizin Mendagri. Jadi, penonaktifan Bupati Talaud, telah sesuai aturan. Ditambah, telah melalui pengkajian bukti-bukti, bahkan sampai menurunkan tim untuk klarifikasi. 

Penonaktifan Bupati Talaud Berdasarkan Laporan dari Daerah

Penonaktifan Bupati Talaud Berdasarkan Laporan dari Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membenarkan jika dirinya telah memberhentikan sementara Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Pemberhentian sementara  Bupati Talaud menurut Tjahjo sudah melalui pengkajian, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Kemendagri pun kemudian menurun tim yang langsung mengecek ke lapangan. Tim telah turun ke Provinsi Sulut dan ke Talaud, melakukan klarifikasi dan verifikasi. 

 

Bahas Dinamika Pilkada, Kapolri Temui Mendagri

Bahas Dinamika Pilkada, Kapolri Temui Mendagri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.  Mendagri menerima kedatangan Kapolri di ruang kerja Mendagri, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (15/1).

KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Mendagri Minta Pemda Segera "Action"

KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Mendagri Minta Pemda Segera

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Asmat, Papua, diminta segera menangani kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak. Pemda setempat dinilai telah mengetahui peristiwa yang menyebabkan meninggalnya puluhan anak-anak tersebut.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id