• Logo Asian Games ver3 18
  • Hari Kartini 2018
  • Indonesia
  • English

Menag : Jangan Gunakan Agama untuk Membuat Sekat Antar Eleman Bangsa

Menag : Jangan Gunakan Agama untuk Membuat Sekat Antar Eleman Bangsa

JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin hadir dan memberi kata sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakornas FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digelar di Jakarta, Rabu (18/4). Acara Rakornas itu sendiri merupakan hajatan resmi dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dalam kata sambutannya, Menteri Lukman, mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis-majelis agama yang selama ini  dengan penuh komitmen menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. 

Pemerintah dan Masyarakat Harus Saling Bantu Jaga Kerukunan

Pemerintah dan Masyarakat Harus Saling Bantu Jaga Kerukunan

JAKARTA - Menjaga dan merawat kerukunan tanggung jawab semua elemen bangsa. Karena itu, pemerintah dan elemen masyarakat harus saling bantu menjaga kerukunan. Sehingga tercipta sinergi. Demikian ditekankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi arahan di acara  Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakornas FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (18/4). Acara itu sendiri, selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo. 

Perbatasan, Beranda Depan dan Pintu Gerbang Perdagangan

Perbatasan, Beranda Depan dan Pintu Gerbang Perdagangan

Wilayah perbatasan, bukan halaman belakang. Tapi beranda depan. Dan, wilayah tapal batas, harus menjadi pintu gerbang perdagangan. Itu pula yang hendak dan sedang diwujudkan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, membangun Indonesia dari pinggiran.

Di Tahun Politik, Kerukunan Harus Dijaga

Di Tahun Politik, Kerukunan Harus Dijaga

Tahun 2018, adalah tahun politik. Sebab di tahun ini, ada dua agenda politik besar. Pertama, pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada serentak 2018) di 171 daerah, dan dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Tensi politik dipastikan akan naik. Karena itu sangat penting menjaga kerukunan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik lantas muncul gesekan. Dan, masyarakat terbelah.

Mendagri Berharap Pembekalan Anti Korupsi Sadarkan Para Calon Kepala Daerah

Mendagri Berharap Pembekalan Anti Korupsi Sadarkan Para Calon Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pembekalan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri bisa menyadarkan calon kepala daerah untuk tak berbuat korup. Tjahjo juga berharap lewat pembekalan para calon pemimpin di daerah ini, bisa memahami area rawan korupsi secara mendalam.

Kemendagri Tegaskan Dukung Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Kemendagri Tegaskan Dukung Pembahasan RUU Masyarakat Adat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyatakan, Kemendagri mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang sempat dipersoalkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait kelanjutan pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut. 

Pemerintah Akan Kerja Keras Percepat Perekaman Pemilih Pemula

Pemerintah Akan Kerja Keras Percepat Perekaman Pemilih Pemula

JAKARTA - Pemerintah akan bekerja keras mempercepat pendataan atau perekaman data pemilih, terutama pemilih pemula. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan pengurusan  layanan data kependudukan. Layanan harus selesai dalam satu jam. Namun memang itu harus didukung sarana dan prasarana. 

Terkait RUU Masyarakat Adat, Kemendagri Berkomitmen Laksanakan Arahan Presiden

Terkait RUU Masyarakat Adat, Kemendagri Berkomitmen Laksanakan Arahan Presiden

JAKARTA - Terkait kritikan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam  Nata Irawan menegaskan pada prinsipnya kementeriannya berkomitmen mempercepat pembahasan RUU tersebut. Apalagi itu sudah jadi arahan Presiden Jokowi. Tentu, kementeriannya berkomitmen melaksanakannya.

Pesan Mendagri kepada Seorang Warga Papua yang Kesulitan Tanda Tangan e-KTP

Pesan Mendagri kepada Seorang Warga Papua yang Kesulitan Tanda Tangan e-KTP

Merauke - Ratusan masyarakat memadati sebuah sudut parkiran kantor bupati Merauke, Papua, Senin (16/4). Warga tersebut tengah menunggu antrean untuk merekam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Mendagri Tinjau Perekaman dan Pencetakan e-KTP di Merauke

Mendagri Tinjau Perekaman dan Pencetakan e-KTP di Merauke

Merauke - Perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat rampung dalam waktu kurang dari satu jam. Asalkan, ada keterlibatan aktif masyarakat, listrik tersedia serta peralatan komputer mendukung.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id