JAKARTA - Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin hadir dan memberi kata sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakornas FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digelar di Jakarta, Rabu (18/4). Acara Rakornas itu sendiri merupakan hajatan resmi dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dalam kata sambutannya, Menteri Lukman, mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis-majelis agama yang selama ini dengan penuh komitmen menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.
JAKARTA - Menjaga dan merawat kerukunan tanggung jawab semua elemen bangsa. Karena itu, pemerintah dan elemen masyarakat harus saling bantu menjaga kerukunan. Sehingga tercipta sinergi. Demikian ditekankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi arahan di acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakornas FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (18/4). Acara itu sendiri, selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo.
Wilayah perbatasan, bukan halaman belakang. Tapi beranda depan. Dan, wilayah tapal batas, harus menjadi pintu gerbang perdagangan. Itu pula yang hendak dan sedang diwujudkan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, membangun Indonesia dari pinggiran.
Tahun 2018, adalah tahun politik. Sebab di tahun ini, ada dua agenda politik besar. Pertama, pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada serentak 2018) di 171 daerah, dan dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Tensi politik dipastikan akan naik. Karena itu sangat penting menjaga kerukunan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik lantas muncul gesekan. Dan, masyarakat terbelah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pembekalan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri bisa menyadarkan calon kepala daerah untuk tak berbuat korup. Tjahjo juga berharap lewat pembekalan para calon pemimpin di daerah ini, bisa memahami area rawan korupsi secara mendalam.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyatakan, Kemendagri mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang sempat dipersoalkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait kelanjutan pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut.
JAKARTA - Pemerintah akan bekerja keras mempercepat pendataan atau perekaman data pemilih, terutama pemilih pemula. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan pengurusan layanan data kependudukan. Layanan harus selesai dalam satu jam. Namun memang itu harus didukung sarana dan prasarana.
JAKARTA - Terkait kritikan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Nata Irawan menegaskan pada prinsipnya kementeriannya berkomitmen mempercepat pembahasan RUU tersebut. Apalagi itu sudah jadi arahan Presiden Jokowi. Tentu, kementeriannya berkomitmen melaksanakannya.
Merauke - Ratusan masyarakat memadati sebuah sudut parkiran kantor bupati Merauke, Papua, Senin (16/4). Warga tersebut tengah menunggu antrean untuk merekam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Merauke - Perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat rampung dalam waktu kurang dari satu jam. Asalkan, ada keterlibatan aktif masyarakat, listrik tersedia serta peralatan komputer mendukung.
