• Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Tim Pelayanan KTP-el Lakukan Layanan Jemput Bola ke Suku Baduy Banten

Tim Pelayanan KTP-el Lakukan Layanan Jemput Bola ke Suku Baduy Banten

BANTEN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrulloh mengungkapkan, tim pelayanan KTP-el sedang melakukan layanan jemput bola ke Desa Kanekes, Baduy, Banten. Tim datang ke Kanekes untuk melayani langsung suku Baduy yang belum punya KTP atau dokumen kependudukan. Menurut Zudan, kedatangan tim ke Kanekes adalah bentuk komitmen melayani langsung warga. 

 

Jangan Selalu Melihat ke Atas, Agar Tak Tersesat Jalan

Jangan Selalu Melihat ke Atas, Agar Tak Tersesat Jalan

BOYOLALI - Marak, kepala daerah yang kena jerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa yang ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) hendak maju lagi dalam pemilihan kepala daerah.  Mereka yang hendak bertarung tapi kesandung kasus adalah Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae, Bupati Jombang Nyono Suharli Wiyandoko, dan Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Terbaru Bupati Lampung Tengah, Mustafa juga terpaksa harus digelandang ke Rasuna Said, karena terjerat OTT KPK. 

Marianus dan Mustafa, seperti diketahui hendak maju sebagai calon gubernur. Marianus berniat maju sebagai calon Gubernur NTT. Tapi sehari menjelang pengumuman daftar calon, ia keburu kena cokok KPK. Sementara Mustafa, sudah ditetapkan sebagai calon Gubernur Lampung. Namun kini, Mustafa harus melupakan semaraknya kampanye pemilihan. Dan terpaksa harus pakai rompi tahanan KPK, karena oleh komisi anti rasuah, ia telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Menanggapi maraknya kepala daerah yang kena OTT, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pada akhirnya kasus korupsi yang melilit kepala daerah kembali ke mental pribadi masing-masing kepala daerah. Karena dari sisi sistem sebenarnya sudah cukup ketat. Disamping, sudah banyak contoh kasus serupa yang terjadi. Harusnya, jika kepala daerah takut, kasus yang marak terjadi, jadi pelajaran berharga untuk hati-hati dalam bertindak. Nyatanya tidak, karena kemudian masih saja ada yang kena cokok KPK. 

"Ya sebagai Mendagri, sebagai teman kepala daerah, kami sedih dan prihatin kenapa masih terus terjadi (OTT). Kenapa tidak belajar dari yang sudah kita saksikan," kata Tjahjo usai memberi arahan di acara seminar nasional Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Jawa Tengah, di Boyolali, Rabu, 14 Februari 2018.

Tidak hanya itu, baik Presiden maupun dirinya sudah sering mengingatkan. Hati-hati dan pahami area rawan korupsi. Tapi tetap saja ada yang kena tangkap. Bahkan, ada yang ditangkap sehabis diceramahi Presiden. 

Gaji kepala daerah memang belum besar. Bahkan bisa dikatakan kecil. Tapi, kata Tjahjo, bukan alasan untuk kemudian berbuat lancung, mencuri uang rakyat atau menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai saudara, mitra dan juga sebagai Mendagri, tentu ia prihatin. Sedih dan terpukul. Ia mengaku sering mengingatkan. Bahkan tak bosan mewanti-wanti. Taat aturan. Dan bekerja saja dengan berkiblat pada aturan, biar selamat. 

Tjahjo pun memberi nasehat, agar jangan selalu melihat keatas. Bila selalu merasa kurang, rawan terjerat sikap tamak. Tak tahan godaan, akhirnya terjerembab. Serakah. Dan tak peduli pada aturan. Semua ditabrak. Padahal yang didapat adalah jalan sesat. Jalan yang menuju ke penyesalan. 

"Kalau kita melihatnya ke atas ya enggak akan puas puas, kalau lihat ke bawah ini ada temen- temen, ada yang sehari saja hanya makan sehari dua kali, misalnya begitu. Tapi setidaknya saya mengingatkan, buat saya sendiri, harus hati hati," katanya.

Sebagai Mendagri, ia wajib  mengingatkan. Soal nanti didengar, dan ditaati kembali ke diri masing-masing. Kembali ke hati nurani masing-masing. Apakah ingin jadi pemimpin karena memang ingin mengabdi? Atau karena ingin mengumpul pundi. Jika yang terakhir yang jadi tujuan, siap-siaplah masuk bui. Pesan Tjahjo harusnya jadi renungan. Jadi bahan untuk introspeksi. Jangan sampai 'takhta' yang didapat berujung penjara. Jangan sampai seperti itu. Karena 'takhta' yang dapat memuat mandat. Mandat dari rakyat. Mandat yang harus berbuah maslahat. Bukan laknat. Bukan khianat.

Layani Warga, Tim Dukcapil Pun Sampai Turun ke Daerah Terpencil

Layani Warga, Tim Dukcapil Pun Sampai Turun ke Daerah Terpencil

Lebak - Sebagai lembaga yang menjalankan kewajiban negara di bidang administrasi kependudukan, Kemendagri memastikan setiap warga negara memiliki instrumen untuk mengakses hak politiknya pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 tanpa terkecuali. Hal ini terus didorong oleh Ditjen Dukcapil untuk dijalankan jajaran Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, salah satunya bagi warga pedalaman Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pastikan Suku Baduy Punya Hak Pilih, Tim Dukcapil Jemput Bola ke Kanekes

Pastikan Suku Baduy Punya Hak Pilih, Tim Dukcapil Jemput Bola ke Kanekes

LEBAK - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrulloh mengungkapkan, tim pelayanan KTP-el sedang melakukan layanan jemput bola ke Desa Kanekes, Baduy, Banten. Tim datang ke Kanekes untuk melayani langsung suku Baduy yang belum punya KTP atau dokumen kependudukan

Pesan Mendagri, Dari Mulai Joyoboyo sampai Jenderal Besar Soedirman

Pesan Mendagri, Dari Mulai Joyoboyo sampai Jenderal Besar Soedirman

JAKARTA - Jumat dini hari, sekitar pukul 02.00, beberapa menit menjelang pukul 03.00 pagi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengirimkan sebuah pesannya ke grup WhatsApp para wartawan yang biasa meliput di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

 

Ini Modus di Area Rawan Korupsi yang Harus Diwaspadai

Ini Modus di Area Rawan Korupsi yang Harus Diwaspadai

JAKARTA - Dalam setiap kesempatan, terutama ketika berbicara di hadapan para kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak pernah lupa mengingatkan tentang pentingnya memahami area rawan korupsi. Apa saja sebenarnya area rawan korupsi itu? 

 

Asian Games Momentum Menduniakan Indonesia

Asian Games Momentum Menduniakan Indonesia

JAKARTA - Di tahun 2018, selain ada agenda politik penting, Pilkada dan tahapan pemilu serta Pilpres 2019, juga ada agenda lain yang tak kalah penting. Agenda penting lainnya itu adalah hajatan Asian Games, pesta olahraga terbesar di Asia. Asian Games, akan dihelat di Jakarta dan Palembang. Berbagai persiapan telah dilakukan. 

 

Mendagri: Asian Games 2018 Bisa Perkuat Revolusi Mental

Mendagri: Asian Games 2018 Bisa Perkuat Revolusi Mental

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan, gelaran Asian Games bukan untuk Jakarta dan Palembang saja. Ajang olahraga seluruh negara asia itu untuk Indonesia. Pasalnya, momen olahraga akbar tersebut belum tentu bisa berlangsung di Indonesia tiap saat.

Urusan Hukum Kepala Daerah, Pemerintah Tak Ikut Campur

Urusan Hukum Kepala Daerah, Pemerintah Tak Ikut Campur

JAKARTA - Maraknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dan terpukul. Tapi pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, tidak akan ikut campur urusan hukum yang menjerat kepala daerah. Itu ranah penegak hukum. Ia sebagai Mendagri, urusannya memastikan roda dan pelayanan pemerintahan tidak terganggu.

Arahan Presiden, Padat Karya Tunai Desa Dilakukan dengan Swakelola

Arahan Presiden, Padat Karya Tunai Desa Dilakukan dengan Swakelola

BOYOLALI - Saat memberi arahan di seminar nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Jawa Tengah, di Boyolali, Rabu kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo banyak menyinggung soal program padat karya tunai di desa. Kata Tjahjo, arahan Presiden Jokowi sendiri terkait itu, padat karya tunai harus dilaksanakan dengan prinsip Swakelola.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id