• ASEAN GAMES 2018 edit 11
  • ASEAN GAMES 2018 edit 2
  • ASEAN GAMES 2018 edit 3
  • Hari Lahirnya Pancasila 2018
  • Idul Fitri 2018
  • Indonesia
  • English

Sambut Pejabat Baru, Ini Harapan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Sambut Pejabat Baru, Ini Harapan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Jakarta – Untuk memberi penyegaran organisasi, Mendagri Tjahjo Kumolo Kamis kemarin melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri Punya Kapuspen Baru

Kemendagri Punya Kapuspen Baru

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri melakukan pergantian pejabat. Salah satu yang berganti posisi adalah Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pejabat lama, Arief Mulya Eddie digantikan Bahtiar.

Tata Sistem Adminduk, Kemendagri Lindungi WNI di Luar Negeri

Tata Sistem Adminduk, Kemendagri Lindungi WNI di Luar Negeri

Abu Dhabi – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus melakukan upaya penataan sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk) secara menyeluruh untuk memberi perlindungan dan rasa aman bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terkecuali WNI yang berada di luar negeri.

31 Perwakilan RI Siap Layani Adminduk WNI di Luar Negeri

31 Perwakilan RI Siap Layani Adminduk WNI di Luar Negeri

Abu Dhabi – Setidaknya 31 Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan RI) memperdalam pemahaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi WNI di luar negeri.

Prof. Zudan Ajak Jajaran Dukcapil Sikapi Kasus KTP-el dengan Sabar

Prof. Zudan Ajak Jajaran Dukcapil Sikapi Kasus KTP-el dengan Sabar

Jakarta – Berdasarkan hasil penyelidikan pihak Kepolisian, kasus tercecernya KTP-el di Bogor beberapa waktu lalu sudah selesai. Tidak ada perbuatan melawan hukum terkait hal itu, dan murni kelalaian pihak ekspedisi saat melakukan pemindahan dari Kantor Ditjen Dukcapil Pasar Minggu menuju Gudang Kemendagri di Kemang Bogor.

Penjelasan Lengkap tentang THR bagi PNS, Anggota TNI, Polri dan Pejabat Negara

Penjelasan Lengkap tentang THR bagi PNS, Anggota TNI, Polri dan Pejabat Negara

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan pada tanggal 23 Mei 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polr, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua PNS, baik PNS dan pejabat pemerintah pusat maupun PNS dan pejabat pemerintah daerah.

Tidak Etis Wagub Kritik Presiden

Tidak Etis Wagub Kritik Presiden

JAKARTA - Di sela-sela rapat dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono  sempat ditanya para wartawan terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang terang-terangan secara terbuka mengkritik Presiden Jokowi. Menanggapi itu, Sumarsono mengatakan,  apakah Sandiaga Uno akan diberi sanksi, semuanya harus dilihat dalam konteks pembinaan dan pengawasan.

Kisah Mendagri Menyerahkan Jam Ratusan Juta ke KPK

Kisah Mendagri Menyerahkan Jam Ratusan Juta ke KPK

JAKARTA - Ketika hadir di gedung DPR, untuk menghadiri sidang dengan Komisi II, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanya para wartawan tentang gratifikasi yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tjahjo, memang tugas komisi anti rasuah untuk mengingatkan para pejabat negara menyerahkan hadiah atau gratifikasi. 

Mendagri : Hak Politik Seseorang Dicabut Harus Berdasarkan Keputusan Pengadilan

Mendagri : Hak Politik Seseorang Dicabut Harus Berdasarkan Keputusan Pengadilan

JAKARTA - Menanggapi polemik dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan dari awal sikap pemerintah tak berubah, segala keputusan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam soal dicabutnya hak politik seseorang. Menurutnya, seseorang dicabut hak politiknya harus berdasarkan keputusan hakim di pengadilan.

Surat Edaran Mendagri Soal THR Mencegah Daerah Punya Masalah Dikemudian Hari

Surat Edaran Mendagri Soal THR Mencegah Daerah Punya Masalah Dikemudian Hari

JAKARTA - Surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 jadi polemik. Menyikapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, surat edaran yang dikeluarkan justru untuk memperjelas aturan teknis penganggaran. Sehingga pemerintah daerah tak salah menafsirkan, yang bisa saja dikemudian hari itu justru jadi masalah. 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id