• Logo Asian Games ver3 18
  • tahun_baru_2018_3
  • Indonesia
  • English

Pemberhentian Sementara Bupati Talaud Telah Sesuai Aturan

Pemberhentian Sementara Bupati Talaud Telah Sesuai Aturan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri menonaktifkan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Sri wahyumi dinonaktifkan karena pergi ke luar negeri selama tiga minggu tanpa izin Mendagri. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang akan pergi keluar negeri, harus seizin Mendagri. Jadi, penonaktifan Bupati Talaud, telah sesuai aturan. Ditambah, telah melalui pengkajian bukti-bukti, bahkan sampai menurunkan tim untuk klarifikasi. 

Penonaktifan Bupati Talaud Berdasarkan Laporan dari Daerah

Penonaktifan Bupati Talaud Berdasarkan Laporan dari Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membenarkan jika dirinya telah memberhentikan sementara Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Pemberhentian sementara  Bupati Talaud menurut Tjahjo sudah melalui pengkajian, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Kemendagri pun kemudian menurun tim yang langsung mengecek ke lapangan. Tim telah turun ke Provinsi Sulut dan ke Talaud, melakukan klarifikasi dan verifikasi. 

 

Bahas Dinamika Pilkada, Kapolri Temui Mendagri

Bahas Dinamika Pilkada, Kapolri Temui Mendagri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.  Mendagri menerima kedatangan Kapolri di ruang kerja Mendagri, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (15/1).

KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Mendagri Minta Pemda Segera "Action"

KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Mendagri Minta Pemda Segera

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Asmat, Papua, diminta segera menangani kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak. Pemda setempat dinilai telah mengetahui peristiwa yang menyebabkan meninggalnya puluhan anak-anak tersebut.

Pesan Mendagri untuk Penjabat Gubernur Kalbar

Pesan Mendagri untuk Penjabat Gubernur Kalbar

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Dodi Riyadmadji diharapkan dapat mengelola pemerintah daerah (pemda) dengan baik. Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat kepada hukum demi mempercepat reformasi birokrasi dan perkuat otonomi daerah.

Mendagri Lantik Dodi Riyadmadji Sebagai Penjabat Gubernur Kalbar

Mendagri Lantik Dodi Riyadmadji Sebagai Penjabat Gubernur Kalbar

JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji dilantik sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar). Dodi dilantik Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (15/1).

Penataan Ruang Perbatasan Mengintegrasikan Tiga Pendekatan

Penataan Ruang Perbatasan Mengintegrasikan Tiga Pendekatan

JAKARTA - Dalam rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan yang digelar kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo banyak menjelaskan soal pembangunan di wilayah perbatasan. Tjahjo menjelaskan itu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Rapat pimpinan itu sendiri selain dihadiri Menteri Tjahjo juga dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Banyak Capaian Pembanguan di Wilayah Tapal Batas Negara Tahun 2017

Banyak Capaian Pembanguan di Wilayah Tapal Batas Negara Tahun 2017

JAKARTA - Pada hari Kamis,11 Januari 2018, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan.  Selain  Mendagri, rapat pimpinan itu juga dihadiri Menteri Pertanian Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam rapat, Menteri Tjahjo banyak membeberkan capaian-capaian pembangunan di wilayah tapal batas negara. Khusus pada tahun 2017. Seperti diketahui selain menjabat sebagai Mendagri, Tjahjo juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 

Mendagri Berharap Putusan MK Tidak Menganggu Tahapan Pemilu 2019

Mendagri Berharap Putusan MK Tidak Menganggu Tahapan Pemilu 2019

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi memutuskan menganulir ketentuan tentang verifikasi faktual partai politik yang termuat dalam Undang -Undang Pemilu. Dengan putusan itu, maka semua partai, termasuk partai pemilik kursi di DPR yang sebelumnya tidak perlu diverifikasi faktual, harus diverifikasi. Menanggapi putusan MK itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, tahapan pemilihan umum 2019, tidak terganggu. 

Mendagri Menjamin Pemerintah Tidak Akan Intervensi Penyelenggara Pemilu

Mendagri Menjamin Pemerintah Tidak Akan Intervensi Penyelenggara Pemilu

JAKARTA - Suksesnya pemilihan kepala daerah sampai nanti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, adalah tanggung jawabnya.  Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, partai, pemerintah daerah sampai elemen masyarakat harus ikut mensukseskan pesta demokrasi. Pemerintah sendiri dalam posisi mendukung penyelenggara pemilu. Tapi bukan untuk mengintervensi. Dari awal pemerintah berkomitmen menjaga independensi penyelenggara. 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id