• HARI PAHLAWAN 10 NOV 2017
  • Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Siaga 24 Jam, Kesejahteraan Pasukan Penjinak Api Harus Diprioritaskan

Siaga 24 Jam, Kesejahteraan Pasukan Penjinak Api Harus Diprioritaskan

JAKARTA - Peran pasukan penjinak api, tak boleh diremehkan. Justru mereka adalah para 'pahlawan' riil bagi masyarakat. Mereka pula, yang siap berjibaku mempertaruhkan nyawa setiap terjadi kebakaran. Karena itu,  kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Sebab mereka, beda dengan pegawai lain. Siap siaga 24 jam.

Mendagri: Disupervisi KPK, Ikut Diklat, Kurang Apa Lagi?

Mendagri: Disupervisi KPK, Ikut Diklat, Kurang Apa Lagi?

SEMARANG - Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum, terutama kasus korupsi, membuat masygul Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengaku sedih, setiap mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan dan yang kena jerat adalah kepala daerah. 

 

Mendagri BerHarap Damkar Jadi Prioritas

Mendagri BerHarap Damkar Jadi Prioritas

Jakarta – Sejumlah pemerintah daerah (pemda) masih ada yang menganggap penting urusan pemadam kebakaran (damkar). Damkar tidak menjadi skala prioritas program pemda. Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo memberi contoh mengenai alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan damkar.

Kemendagri Akan Lawan Penyebar Komunisme, Atheisme, Marxisme dan Leninisme

Kemendagri Akan Lawan Penyebar Komunisme, Atheisme, Marxisme dan Leninisme

JAKARTA-Terhadap siapa pun, perorangan atau kelompok, yang terang-terangan ingin mengubah ideologi negara, apalagi sampai ingin mengganti negara kesatuan, semua elemen bangsa harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan. Dan, pemerintah dibawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejak awal sudah menegaskan, akan membela Pancasila dan NKRI. Maka, kalau ada yang coba-coba ingin merubah itu, akan dilawan. 

 

Dirjen Dukcapil : Saatnya Membangun Kemandirian Teknologi untuk Masa Depan

Dirjen Dukcapil : Saatnya Membangun Kemandirian Teknologi untuk Masa Depan

PT Biomorf Lone Indonesia (BLI), secara resmi telah menyerahkan password, user nama dan source code kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Serah terima password, user name dan source code dilakukan secara resmi. 

Mendagri : Sing Salah Seleh, yang Salah dan Fitnah Akan Jatuh

Mendagri : Sing Salah Seleh, yang Salah dan Fitnah Akan Jatuh

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, sebagai pembantu presiden di kabinet tanggungjawab dia ada tiga.  Pertama pada negara, dan kedua kepada Presiden Jokowi, atasannya dikabinet. Terakhir, pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Maka, setiap kebijakan yang diambil, dalam rangka menjaga kehormatan Presiden. Tentu, berdasarkan aturan yang berlaku. 

Menumbuhkan Rasa Kebersamaan Melalui Pornas Korpri ke-14

Menumbuhkan Rasa Kebersamaan Melalui Pornas Korpri ke-14

YogyakartaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-14. Pornas Kopri dinilai dapat menumbuhkan rasa kebersamaan antar pegawai negeri sipil (PNS)

DPR Tetapkan DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk 2018 Rp. 825 Miliar

DPR Tetapkan DAK Nonfisik Pelayanan Adminduk 2018 Rp. 825 Miliar

Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU APBN Tahun 2018 menjadi Undang-Undang. APBN 2018 disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun.

Mendagri Buka Pornas Korpri Hari ini

Mendagri Buka Pornas Korpri Hari ini

 

Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan membuka secara langsung Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri di GOR Amongraga, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (2/11). Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.

Revisi UU Ormas Akan Diupayakan Selesai Secepatnya

Revisi UU Ormas Akan Diupayakan Selesai Secepatnya

JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam, Soedarmo, mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk merampungkan revisi Perppu Ormas yang telah disahkan jadi UU Ormas, secepatnya. Apalagi revisi sifatnya terbatas. Terlebih lagi di 2018, ada dua agenda politik nasional, Pilkada serentak dan tahapan pemilu nasional yang juga digelar serentak.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id