• Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Badan Meriang, Mendagri Tetap Berangkat Tugas

Badan Meriang, Mendagri Tetap Berangkat Tugas

BATAM - Jika badan sedang greges, meriang panas dingin, mau melakukan kegiatan apapun malas. Tidak ada semangat, karena badan tak karuan. Inginnya, istirahat sampai bugar. Tapi tidak bagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Meski tidak enak badan, meriang panas dingin, ia tetap berangkat tugas, pergi ke Batam membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil 2018, di Hotel Harmoni One. 

Akurasi Data Kependudukan, Salah Satu Kunci Sukses Pilkada

Akurasi Data Kependudukan, Salah Satu Kunci Sukses Pilkada

Batam - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menggelar  Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018. Rapat yang mengambil tema"Gerakan Indonesia Sadar Adminduk #GISA"  dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Sudah 162 Permendagri "Bermasalah" yang Dibatalkan

Sudah 162 Permendagri

JAKARTA - "Hari ini saya mengumumkan mencabut 51 Permendagri (Permendagri)  yang menghambat birokrasi dan yang rantai birokrasinya cukup panjang," pernyataan tersebut diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekda dan Kepala Kesbangpol se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Rabu (7/2). 

Kepala Daerah Harus Punya Rasa Memiliki Pada Negeri

Kepala Daerah Harus Punya Rasa Memiliki Pada Negeri

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto, menekankan pentingnya rasa memiliki pada negeri ini. Rasa memiliki ini yang harus diperlihatkan, terutama oleh para kepala daerah, sebagai pemimpin di daerah. Caranya, lewat tindakan dan kebijakan konkrit mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah. Karena apapun, pemimpin punya tanggung jawab memastikan masa depan negeri ini bisa lebih baik lagi.

Sebelas Bidang Permendagri yang Hambat Birokrasi

Sebelas Bidang Permendagri yang Hambat Birokrasi

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melakukan pemangkasan jalur birokrasi yang menghambat investasi untuk daerah. 

Kajian Bukan Untuk Menghilangkan Posisi Wakil Kepala Daerah

Kajian Bukan Untuk Menghilangkan Posisi Wakil Kepala Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui jika kementeriannya tengah mengkaji posisi wakil kepala daerah. Kajian tentang wakil kepala daerah, berangkat dari maraknya perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya. Namun kajian, bukan untuk menghilangkan posisi wakil kepala daerah. 

"Arahan Presiden, Potong Aturan yang Birokratis"

JAKARTA - Dalam Rapat Koordinasi Gubernur di Hotel Bidakara, dalam pidatonya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyinggung soal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang terpaksa ia batalkan, karena dari sisi konten 'bermasalah'. Permendagri yang dibatalkan, sebagian besar sangat birokratis. 

Mendagri Telah Batalkan 51 Permendagri Bermasalah

Mendagri Telah Batalkan 51 Permendagri Bermasalah

JAKARTA - Dalam arahannya di acara Rapat  Koordinasi Gubernur di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa dirinya sebagai Mendagri telah membatalkan 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun usai rapat, Tjahjo mengungkapkan, ternyata Permendagri yang telah dibatalkan, sebanyak 51 peraturan. Di luar itu, masih ada satu Permendagri yang sedang dikaji untuk dibatalkan. Satu Permendagri yang dalam proses kajian itu terkait dengan Kementerian Keuangan. 

Mendagri: Kalau OTT dan Ditahan, Ya Diberhentikan Sementara

Mendagri: Kalau OTT dan Ditahan, Ya Diberhentikan Sementara

JAKARTA - Usai menghadiri Rapat Koordinasi Para Gubernur di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat dicegat para wartawan. Banyak isu aktual yang ditanyakan. Salah satu yang ditanyakan para kuli tinta adalah tentang kepala daerah yang terkena kasus. Seperti diketahui, di bulan ini, ada dua kepala daerah yang tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wiyandoko.

Permendagri tentang SKP Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama

Permendagri tentang SKP Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama

JAKARTA- Setelah dikaji, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Aturan  tentang itu dikembalikan ke Permendagri yang lama. Untuk perbaikan, Kemendagri akan meminta masukan dulu dari para akademisi dan peneliti yang akan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD).

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id