• Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Permendagri tentang SKP Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama

Permendagri tentang SKP Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama

JAKARTA- Setelah dikaji, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Aturan  tentang itu dikembalikan ke Permendagri yang lama. Untuk perbaikan, Kemendagri akan meminta masukan dulu dari para akademisi dan peneliti yang akan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD).

Permendagri tentang SKP, Justru Permudah Izin Penelitian

Permendagri tentang SKP, Justru Permudah Izin Penelitian

JAKARTA - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), jadi polemik. Para peneliti menilai aturan tersebut akan mengekang penelitian. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo pun angkat bicara. 

Permendagri tentang Penelitian Jadi Polemik, Pemerintah Siap Menerima Masukan

Permendagri tentang Penelitian Jadi Polemik, Pemerintah Siap Menerima Masukan

JAKARTA - Para aktivis dan peneliti mempersoalkan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Peraturan itu dianggap berpotensi mengekang penelitian. Salah satu yang paling digugat adalah klausul dampak negatif yang ada di Permendagri. 

Mendagri Fokus Soroti Enam Area Rawan Penyimpangan

Mendagri Fokus Soroti Enam Area Rawan Penyimpangan

JAKARTA - Enam area rawan korupsi saat ini menjadi fokus pembenahan sistem pengawasan kepala daerah. Minimnya tingkat pembenahan pada faktor tersebut memicu banyaknya kasus yang menyeret pimpinan daerah terjerat perkara hukum. 

Reformasi Birokrasi Harus Terasa Pada Perbaikan Layanan Publik

Reformasi Birokrasi Harus Terasa Pada Perbaikan Layanan Publik

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018. Kick Off Meeting sendiri menandai dimulainya pelaksanaan reformasi di Kemendagri tahun 2018 secara serentak. Dilaksanakan oleh seluruh komponen dan UPT di lingkungan kementerian. Diharapkan, reformasi yang dilakukan bukan bersifat prosedural, tapi subtansial. Sehingga reformasi bisa berdampak pada perbaikan pelayanan publik.

Workshop Penulisan, Agar Komponen Bisa Kabarkan Kerjanya Pada Publik

Workshop Penulisan, Agar Komponen Bisa Kabarkan Kerjanya Pada Publik

BOGOR - Selama tiga hari, dari tanggal 2-4 Februari 2018, bertempat di Wisma Tenang, Bogor, Jawa Barat, bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  menyelenggarakan workshop kepenulisan. Peserta workshop, perwakilan dari berbagai komponen yang ada di Kemendagri. 

Kepala Daerah Korupsi, Urusan Individu

Kepala Daerah Korupsi, Urusan Individu

JAKARTA - Tata kelola pemerintahan sudah jelas aturannya. Jika kemudian terjadi penyimpangan, misalnya kepala daerah atau pejabat daerah terjerat kasus korupsi, itu adalah urusan individu masing-masing. Bila taat akan aturan, tentu tidak akan terjadi penyimpangan.

Sandiaga Uno Ingin Supir Angkot Ber-KTP Jakarta, Ini Jawaban Dirjen Dukcapil

Sandiaga Uno Ingin Supir Angkot Ber-KTP Jakarta, Ini Jawaban Dirjen Dukcapil

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta seluruh supir angkutan kota (Angkot) yang ada di ibukota, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Permintaan Sandiaga ini, agar seluruh supir angkot bisa diikutkan dalam program Oke-Trip. 

Peta Kerawanan Pilkada Tiap Bulan Diupdate

Peta Kerawanan Pilkada Tiap Bulan Diupdate

JAKARTA - Usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung dicegat para wartawan yang telah menunggu dari tadi. Beragam isu aktual ditanyakan kepada orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Mulai dari isu Gubernur Jambi, Zumi Zola jadi tersangka, penangkapan Bupati Jombang, perseteruan bupati dan wakilnya hingga dinamika pemilihan kepala daerah ditanyakan pada Tjahjo. 

Hubungan Kepala Daerah dan Wakilnya Sama Seperti Suami dengan Istri

Hubungan Kepala Daerah dan Wakilnya Sama Seperti Suami dengan Istri

JAKARTA - Maraknya perseteruan kepala daerah dan wakilnya yang terjadi di beberapa daerah, menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, hubungan kepala daerah dengan wakilnya tidak jauh beda dengan hubungan antara suami dengan istri. Jika tidak cocok, tentu rumah tangga akan penuh dengan percekcokan. 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id