• Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Peningkatan Kualitas Pendidikan Visi Terpenting Nawacita Jokowi

Peningkatan Kualitas Pendidikan Visi Terpenting Nawacita Jokowi

JAKARTA - Pendidikan penting bagi sebuah bangsa, karena itu yang jadi dasar pembangunan. Pendidikan, adalah  syarat mutlak kemajuan sebuah bangsa. Pemerintah di era Jokowi sendiri meletakan pendidikan sebagai salah satu visi misi terpenting dalam Nawacita. Bentuk konkritnya, wajib belajar 12 tahun. 

Kepala Daerah Harus Ikut Mengawal Program Padat Karya

Kepala Daerah Harus Ikut Mengawal Program Padat Karya

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak bersinergi mengawal dan memastikan program padat karya tunai di desa, berjalan sukses. Program padat karya, harus dipastikan tepat sasaran. Peran kepala daerah, baik itu bupati dan walikota, sangat penting mengawal program padat karya. 

Semua Harus Bersinergi Sukseskan Padat Karya Tunai Desa

Semua Harus Bersinergi Sukseskan Padat Karya Tunai Desa

JAKARTA - Kamis pagi, Menteri Dalam Negeri,  Tjahjo Kumolo menyambangi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk menghadiri rapat kesiapan daerah dan desa dalam pelaksanaan padat karya tunai di desa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Bahkan Tjahjo sempat mengisi acara talkshow di rapat tersebut sebagai narasumber.

Urusan Aksi Koboi Wabup Tolitoli, Akan Diselesaikan Gubernur Sulteng

Urusan Aksi Koboi Wabup Tolitoli, Akan Diselesaikan Gubernur Sulteng

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ia telah meminta Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengecek kasus aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman Hi Budding. Namun menurut Tjahjo, urusan perseteruan kepala daerah dan wakil, cukup diselesaikan oleh gubernur. Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Dan, ia telah menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

Mendagri: Saya "TNI" Saja

Mendagri: Saya

JAKARTA - Persoalan Penjabat Gubernur telah diserahkan sepenuhnya ke Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dirinya hanya "TNI" saja. Taat dan nurut instruksi. 

Zumi Zola Dikabarkan Jadi Tersangka, Mendagri Tunggu Keterangan Resmi KPK

Zumi Zola Dikabarkan Jadi Tersangka, Mendagri Tunggu Keterangan Resmi KPK

JAKARTA - Terpetik kabar Gubernur Jambi, Zumi Zola telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penyusun APBD provinsi tersebut. Kasus suap APBD sendiri terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Jambi. Rabu, 31 Januari 2018, komisi anti rasuah menggeledah rumah sang gubernur. 

Aksi Koboi Wakil Bupati Tolitoli Memalukan

Aksi Koboi Wakil Bupati Tolitoli Memalukan

JAKARTA - Video aksi koboi Wakil Bupati Tolitoli,  Abdul Rahman Hi Budding yang ngamuk-ngamuk di acara pelantikan pejabat di lingkungan Kabupaten Tolitoli  viral di dunia maya. Dalam video yang beredar di internet, Abdul Rahman mengamuk saat Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan sedang memberi arahan usai pelantikan. Bahkan, Abdul Rahman, sempat menendang meja. 

Mendagri: Penyusunan RPJMD Harus Berdasarkan Data dan Informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Mendagri: Penyusunan RPJMD Harus Berdasarkan Data dan Informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

YOGYAKARTA - Saat memberi arahan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Yogyakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan  beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait penyusunan RPJMD Yogyakarta. Ia minta, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bisa ditetapkan sebelum berakhirnya batas waktu penetapan yaitu 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Mendagri Ingatkan 11 Isu Strategis yang Dihadapi Yogyakarta

Mendagri Ingatkan 11 Isu Strategis yang Dihadapi Yogyakarta

YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, kewenangan keistimewaan Yogyakarta telah terakomodir dalam penyusunan RPJMD secara proporsional. Yogyakarta sendiri berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai daerah istimewa yang punya kewenangan khusus. 

RPJMN Harus Jadi Pedoman dalam Menyusun RPJMD

RPJMN Harus Jadi Pedoman dalam Menyusun RPJMD

YOGYAKARTA - Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki nilai politis dan strategis.  Rencana pembangunan daerah, tak lain adalah road map pembangunan daerah 5 tahun.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id