• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Kemendagri Kukuh Lanjutkan Proyek E-KTP

JAKARTA - Optimisme akan keberhasilan program e-KTP se-Indonesia terus disuarakan Kemendagri. Meski dibayangi berbagai masalah, program nasional e-KTP diyakini selesai 2012 mendatang. ’’Kami tetap optimis ini selesai 2012,’’ kata Reydonnyzar Moenek, Kapuspen Kemendagri, Rabu (28/9).

Mendagri Dukung Penghapusan Pemilukada Gubernur

Jakarta, (Analisa). Dewan Pertimbangan Presiden memunculkan kembali wacana penghapusan pemilukada gubernur. Berdasarkan pengalamannya, Mendagri Gamawan Fauzi mendukung usulan yang disampaikan oleh Wantimpres kepada Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna tersebut.

"Kecenderungan saya, di tingkat provinsi sebaiknya dipilih oleh DPRD," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/9).

Mendagri Siapkan 3 Opsi Bagi Sultan

Setelah Jabatan Sebagai Gubernur DIY Berakhir pada 9 Oktober 2011

JAKARTA  - Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X telah mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi perihal bakal berakhirnya jabatan Raja Jogja itu di kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 9 Oktober mendatang. Pemerintah pun telah menyiapkan tiga opsi bagi masa jabatan Sultan HB X dan Sri Pakualam di kursi Gubernur dan Wagub DIY.

Mendagri: Sultan Tak Pernah Minta Perpanjangan Masa Jabata

Mendagri: Sultan Tak Pernah Minta Perpanjangan Masa Jabata

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah telah menyatakan bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hameng Kubowono X (Sri Sultan HB X) meminta perpanjangan masa jabatan. 

Mendagri Berharap Plt Gubernur tak Sampai Dipaksa

Mendagri Berharap Plt Gubernur tak Sampai Dipaksa

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengaku belum menerima laporan resmi dari Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pembatalan kebijakan melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Pemprov Sumut, terutama terhadap para pejabat yang dinonjobkan. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan koran ini, pada Jumat (23/9) pekan lalu, Inspektor Pengawasan Provinsi (Irwasprov) Sumut, Nurdin Lubis, datang ke Kemenedagri menemui Sekjen Diah Anggraeni. Tujuannya, menyerahkan laporan yang ditunggu Gamawan itu.



Mendagri: Tak Gampang Gabungkan Dua Daerah

JAKARTA-Adanya aspirasi sebagian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) agar Kabupaten Balangan kembali bergabung ke induk, dinilai oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi merupakan hal yang cukup sulit untuk dicapai. Pasalnya, untuk melakukan penggabungan dua kabupaten diperlukan beberapa tahapan yang cukup rumit. Salah satunya adalah evaluasi mendalam terkait kondisi masing-masing kabupaten.

Tersangkut Dugaan Korupsi - Bapati dan Wakil Bupati Aceh Utara DiNonaktifkan

Tersangkut Dugaan Korupsi - Bapati dan Wakil Bupati Aceh Utara DiNonaktifkan

[BANDA ACEH] Bupati Aceh Utara Ilyas Hamid dan Wakilnya Syarifuddin secara resmi telah dinon ktifkan dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sedangkan pengantinya telah ditunjuk  M. Ali Basyah yang selama ini menjabat sebagai kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh. Penonaktifan kedua peringgi di Aceh Utara itu terkait dengan kasus dugaan korupsi dana ABPK Sebesar Rp 220 miliar.


Copot Pejabat Seenaknya, Pj Wako Terancam Dicopot

JAKARTA -- Nasib Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Riau, Syamsurizal, di ujung tanduk. Lantaran seenaknnya melakukan pencopotan pegawai di jajaran Pemko Pekanbaru, Mendagri Gamawan Fauzi segera mengevaluasi jabatan yang disandang mantan bupati Bengkalis itu. Sesuai ketentuan, seorang pj kepala daerah dilarang melakukan mutasi tanpa persetujuan mendagri.



Gubernur Bisa Intervensi Kabupaten/Kota

JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat posisi dan peran gubernur dalam pemerintahan di daerah melalui Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda). 

Kemendagri Usul Masa Jabatan Gubernur DIY Diperpanjang 2 Tahun

Jakarta, (Analisa). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan masa jabatan Gubernur DIY yang kini dijabat Sri Sultan Hamengku Buwono X diperpanjang hingga dua tahun ke depan. Perpanjangan masa jabatan ini dimaksudkan untuk menunggu pembahasan RUU Keistimewaan DIY selesai.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id