• Pemilu 2014 - 3
  • Kebangkitan Nasional
  • Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Mendagri : Jangan Mudah Impeachment

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta DPRD Kota Surabaya tidak sembarangan melakukan impeachment kepala daerah.Masalah yang dihadapi di daerah mestinya diselesaikan melalui musyawarah.

Mendagri: Kemungkinan Kenaikan Gaji DPR Dibahas Belakangan

Mendagri: Kemungkinan Kenaikan Gaji DPR Dibahas Belakangan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Kenaikan gaji pejabat dikhawatirkan akan membuat anggota DPRD menuntut hal yang sama. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan masalah kemungkinan kenaikan gaji anggota DPR akan dibahas belakangan setelah kenaikan gaji pejabat.

Mendagri: Sultan Punya Hak Veto Terhadap Raperda

Mendagri: Sultan Punya Hak Veto Terhadap Raperda

Jakarta (ANTARA) - Mendagri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa tempat terhormat bagi Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX dalam posisi sebagai gubernur utama dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya hak veto terhadap raperda yang dibahas DPRD.

Keterangan Pemerintah Atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan Pada Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR-RI Tanggal 26 Januari 2011

Keterangan Pemerintah  Atas RUU Keistimewaan Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan Pada   Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR-RI Tanggal 26  Januari 2011

Mendagri Paparkan RUU Keistimewaan DIY di DPR

VIVAnews -- RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kontroversial mulai dibahas di Komisi II DPR RI. Dan hari ini, giliran Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memaparkannya di depan dewan.

Mendagri: Pemerintah Berupaya Tempatkan Sultan dalam Posisi Terhormat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah berupaya menempatkan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam pada posisi yang terhormat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Korupsi di Daerah Kesalahan Bersama

Korupsi di Daerah Kesalahan Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, kasus korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah mulai kabupaten/kota sampai provinsi merupakan konsekuensi kesalahan bersama.

17 Gubernur Berstatus Tersangka

AKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mencatat, saat ini terdapat 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir. Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar.

Mendagri Temukan 369 Perda Bermasalah

JAKARTA(SINDO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan lebih dari 369 peraturan daerah (perda) bermasalah terkait pajak dan retribusi daerah.

Bawaslu Setuju Calon Incumbent Mundur Dulu

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setuju kepala daerah harus mundur dari jabatannya sebelum menyalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id