• Test Amnesty
  • Opini WTP
  • Tim Seleksi
  • Indonesia
  • English

Mendagri Perketat Aturan Dinas ke LN

Mendagri Perketat Aturan Dinas ke LN

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperketat peraturan perjalanan dinas kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke luar negeri terkait upaya penghematan anggaran.


Dilaporkan Mendagri, Nazaruddin Resmi Jadi Tersangka

Dilaporkan Mendagri, Nazaruddin Resmi Jadi Tersangka

JAKARTA -- Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sudah melayangkan surat panggilan kepada bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Mendagri Usulkan Sengketa Pilkada Tak Perlu ke MK

Mendagri Usulkan Sengketa Pilkada Tak Perlu ke MK

JAKARTA – Mencuatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (pilkada), direspon cepat oleh pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemda Wajib Amankan Keputusan Mendagri

Pemda Wajib Amankan Keputusan Mendagri

Kupang, NTTOnline - Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka Gubernur NTT, Bupati Belu, dan DPRD wajib mengamankan dan mengeksekusi keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan melaksanakan pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Belu.

KKN Tematik Sebagai Penyuluh KB akan Diujicobakan ke IPDN

KKN Tematik Sebagai Penyuluh KB akan Diujicobakan ke IPDN

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Masalah kependudukan yang kian kompleks membuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus gencar melakukan program sosialisasi. Di bidang pendidikan, BKKBN akan mengujicobakan program KKN Tematik di beberapa kampus-kampus.

Hari Ini, Pemerintah Kembali Bahas Bendera Aceh

Hari Ini, Pemerintah Kembali Bahas Bendera Aceh

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Tim Bersama Klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang Bendera Aceh akan kembali membahas evaluasi bendera Aceh pada hari ini, Jumat (4/10/2013). Pembahasan kembali dilakukan setelah lebih dari satu bulan ditunda pembahasannya, karena membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturanan presiden (Rperpres) terkait kewenangan pemerintah Provinsi Aceh.

Mendagri Ingatkan Pemakaian Dana APBD untuk Ibadah Haji

Mendagri Ingatkan Pemakaian Dana APBD untuk Ibadah Haji

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat berbeda pendapat soal dana APBD untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji.

Kemendagri Tolak Sahkan Tatib Pemilihan Wabup Bonbol

Kemendagri Tolak Sahkan Tatib Pemilihan Wabup Bonbol

JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak mensahkan tata tertib (tatib) pemilihan wakil bupati Bone Bolango (Bonbol). Alasannya, tatib yang diserahkan ke Kemendagri bukan rancangan tatib tapi sudah berupa ketetapan dalam sidang paripurna DPRD Bonbol.

Abdulah Masjid Husain jadi Plh Gubernur Malut

Abdulah Masjid Husain jadi Plh Gubernur Malut

Sindonews.com - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdulah Masjid Husain sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Malut menggantikan Thaib Armayin yang habis masa jabatannya, pada 29 September 2013.

Kemendagri Nilai DPD RI Berkembang Penuhi Harapan Masyarakat

Kemendagri Nilai DPD RI Berkembang Penuhi Harapan Masyarakat

Jakarta, Dua direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat ulang tahun kesembilan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan menilai kiprah para senator lembaga tersebut berkembang signifikan, memenuhi harapan masyarakat daerah.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id