• Banner Jokowi
  • WelcomeBanner
  • Indonesia
  • English

Sebatik akan Jadi Daerah Otonom Baru

Sebatik akan Jadi Daerah Otonom Baru

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Kebutuhan untuk mengembangkan Kecamatan Sebatik menjadi kota atau kabupaten sudah mendesak. Bahkan, pemekaran dikatakan menjadi satu-satunya solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Malaysia tersebut.

Mendagri: DPRD Bangkalan dan Gubernur Jatim sepakat berdamai

Mendagri: DPRD Bangkalan dan Gubernur Jatim sepakat berdamai

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendorong penyelesaian kisruh KPUD Bangkalan, Madura. Gamawan meminta adanya islah (damai) antara DPRD dengan Gubernur Jawa Timur.

Mendagri Akan Beri Sanksi Alex Noerdin

Mendagri Akan Beri Sanksi Alex Noerdin

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bakal memberikan sanki kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yang tidak melaporkan absennya dia dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Senin lalu. "Saya akan peringatkan," kata Gamawan saat ditemui dalam acara puncak peringatan Hari AIDS di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa, 11 Desember 2012. 

Tak hadiri penyerahan DIPA, 4 gubernur akan dipanggil Mendagri

Tak hadiri penyerahan DIPA, 4 gubernur akan dipanggil Mendagri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat marah saat mengetahui ada empat gubernur tidak hadir dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara hari ini. Karena banyak yang tidak hadir, SBY langsung memerintahkan kepada Mendagri untuk mencari tahu alasan mengapa kepala daerah itu tidak hadir.


Banda Aceh Raih Innovative Government Award 2012

Banda Aceh Raih Innovative Government Award 2012

Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2012 untuk kategori tata kelola pemerintahan  dari Kemeterian Dalam Negeri.

Mendagri Ingin Bisa Copot Kepala Daerah Bila Terbukti Berbuat Amoral, Asusila, dan Tercela

Mendagri Ingin Bisa Copot Kepala Daerah Bila Terbukti Berbuat Amoral, Asusila, dan Tercela

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan kepada presiden agar diberi kewenangan memecat langsung kepada daerah bermasalah. Khususnya yang terbukti melakukan tindakan asusila, amoral, dan perbuatan tercela. Usul tersebut masuk draf  revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang Pemda. 

Kemendagri Pastikan Gubernur Kepri Tak Keluyuran di Jerman

Kemendagri Pastikan Gubernur Kepri Tak Keluyuran di Jerman

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan keberadaan Gubernur Kepulauan Riau, M Sani di Jerman selama tiga pekan sejak 12 November lalu tak melanggar aturan. Meski awalnya izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berlaku hingga 17 November, namun Sani kembali mengantongi izin dari Mendagri untuk lebih lama berada di Jerman.

Mendagri Bantah Server E-KTP Rusak

Mendagri Bantah Server E-KTP Rusak

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah server yang menjadi pusat data base proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Electronic KTP (E-KTP) rusak.


Mendagri Baru Tahu Gaji Anggota DKPP Belum Dibayar

Mendagri Baru Tahu Gaji Anggota DKPP Belum Dibayar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku kaget, setelah mengetahui gaji anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum dibayarkan. Gamawan berjanji akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Mendagri Tunggu Sikap DPRD Garut Soal Aceng

Mendagri Tunggu Sikap DPRD Garut Soal Aceng

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menunggu sikap keputusan DPRD Garut soal kasus Aceng Fikri. "Siap kami menerima," kata Gamawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id