• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Pengangkatan Honorer Diperketat

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta kepala daerah untuk lebih memperketat pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Mendagri Mengaku Berat Ajukan RUU Desa ke DPR

Mendagri Mengaku Berat Ajukan RUU Desa ke DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara dan DPR untuk mendesak agar Rancangan Undang Undang (RUU) Desa segera diajukan dan dibahas DPR, pada Senin (20/6) lalu. Namun Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, tetap berkelit belum dapat mengajukan RUU Desa.

Mendagri Siap Coret Qanun Pemilukada Aceh Jika tak Akomodir Calon Independen

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi masih sabar menunggu keluarnya qanun pemilukada Aceh. Mantan gubernur Sumbar itu mengingatkan  panitia khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membahas rancangan qanun pemilukada Aceh, agar materi qanun tidak melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Mendagri Bantah TPA Sudah Pilih Sekdaprov Sumut

JAKARTA -- Rumor yang berkembang bahwa Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wapres Boediono sudah menetapkan Kadis Pendapatan Daerah Pemprovsu Syafaruddin sebagai Sekretaris Daerah Pemprov (sekdaprov) Sumut, dibantah Mendagri Gamawan Fauzi. Menteri yang juga anggota TPA itu menegaskan, hingga kemarin (20/6) belum ada keputusan mengenai sekdaprov Sumut.

RUU Desa Harus Segera Disahkan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, tuntutan agar aparat desa diangkat menjadi PNS masih sulit direalisasikan. Namun, substansi tuntutan berupa pemberian tunjangan dan jaminan kehidupan layak harus ditampung. ”Tuntutan utamanya sebenarnya agar aparat desa bisa hidup layak.

Mendagri Segera Sisir Rekening Pejabat Daerah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi bertindak cekatan merespon temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya ribuan transaksi mencurigakan di rekeing para pejabat daerah. Untuk itu, Mendagri bakal membentuk tim untuk menyusuri transaksi mencurigakan oleh para pejabat daerah itu.

RUUK DIY : Soal Gubernur Utama,Pemerintah Kompromi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa nomenklatur gubernur utama dan wakil gubernur utama dalam RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bisa dikompromikan.

Mendagri: Selama 2011, Ada 61 Kasus Pemilu Kada

Mendagri: Selama 2011, Ada 61 Kasus Pemilu Kada

PADANG--MICOM: Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, ada sebanyak 61 kasus perkara perselihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPUD) yang terjadi di Indonesia.

KPK Tak Perlu Izin Presiden Periksa Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menyatakan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak perlu mendapatkan izin dari Presiden untuk memeriksa kepala daerah di Indonesia diduga tersangkut korupsi.

PPATK: Ada Rekening Pejabat Daerah yang Terindikasi Korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya ribuan rekening tak wajar milik pejabat daerah. PPATK mencurigai sebagian rekening itu terindikasi korupsi.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id