• Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Mendagri Nilai Wajar Ada Talik Ulur Pembahasan RUU Pemilu

Mendagri Nilai Wajar Ada Talik Ulur Pembahasan RUU Pemilu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, wajar ada tarik ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) DPR.

Koalisi Parpol Untuk Capai Ambang Batas Pencalonan Presiden

Koalisi Parpol Untuk Capai Ambang Batas Pencalonan Presiden

JAKARTA – Pemerintah masih berpegang pada prinsip ambang batas pencalonan presiden 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah hasil pemilihan legislatif. Dengan kata lain, koalisi partai politik (parpol) menjadi mekanisme yang harus dipertahankan dalam mengusung kandidat presiden.

Ormas Diduga Bermasalah Tengah Diproses Kemenkopolhukam

Ormas Diduga Bermasalah Tengah Diproses Kemenkopolhukam

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Indonesia harus mengakui ideologi negara Indonesia yakni Pancasila. 

Pemerintah dan DPR Mulai Hilangkan Perbedaan Bahas RUU Pemilu

Pemerintah dan DPR Mulai Hilangkan Perbedaan Bahas RUU Pemilu

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu tak kunjung rampung. Namun Pemerintah bersama DPR kini mulai menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam pembahasan revisi peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemerintah Ingin Ambang Batas Tidak 0 Persen

Pemerintah Ingin Ambang Batas Tidak 0 Persen

JAKARTA – Dalam pembahasan Rancagan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah menolak keras ambang batas untuk ‘parlementary treshold’ dan ‘presidential treshold’ pada angka 0 persen. Kualitas pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali ini diharapkan mengalami peningkatan.

Prinsipnya Tidak Ada Anggaran Untuk Biaya Saksi Pemilu

Prinsipnya Tidak Ada Anggaran Untuk Biaya Saksi Pemilu

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganggap munculnya usulan mengenai biaya saksi pada pemilu adalah hal yang wajar. Sebab, hal tersebut dinilai sebagai faktor yang menjadi kendala, tidak hanya partai politik (Parpol) tapi juga calon anggota legislatif serta tim sukses capres-cawapres.

Mendagri: Capres dan Cawapres Harus Miliki Dukungan Nyata

Mendagri: Capres dan Cawapres Harus Miliki Dukungan Nyata

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki dukungan nyata (riil) yang ditunjukkan melalui presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Ini Alasan Pemerintah Dukung PT 20-25 Persen di RUU Pemilu

Ini Alasan Pemerintah Dukung PT 20-25 Persen di RUU Pemilu

JAKARTA - Pemerintah tetap berpegang pada angka 'presidential treshold' (PT) 20-25 persen dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Hal ini diperlukan agar kualitas pemilu di Indonesia mengalami peningkatan.

Penerapan E-Voting Tergantung KPU

Penerapan E-Voting Tergantung KPU

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan kalau pemerintah sudah siap dengan penerapan sistem e voting atau sistem perhitungan suara eletronik dalam pelaksanaan pemilu 2019. Namun apakakah sistem tersebut dapat berlaku, semua tergantung KPU.

Pemerintah Harapkan Revisi UU Pemilu Mei Selesai

Pemerintah Harapkan Revisi UU Pemilu Mei Selesai

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan agar revisi Undang-undang (UU) Penyelenggara Pemilu selesai dibahas pada bulan Mei ini. Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo mengatakan  tahapan pemilu tahun 2019, sudah akan dimulai bulan Juni 2017.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id