• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Sekjen Kemendagri Bantah PNPM Tak Adil

JAKARTA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni, membantah pihaknya tidak adil menerapkan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Diah mengakui memang tidak semua desa mendapatkan program yang diurus Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri itu. Alasannya, memang program ini dilakukan secara bergilir. 

Kemendagri Siapkan Penonaktifan Bupati Kolaka

JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan tak mau gegabah mengeluarkan surat penonaktifan Buhari Matta sebagai Bupati Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia beralasan, untuk memberhentikan sementara kepala daerah yang tersangkut kasus, harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-undang (UU)

Mendagri Minta Gubri Usulkan Tiga Nama Calon Plt Wako Pekanbaru

Riauterkini-JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dagri Gamawan Fauzi tegaskan tidak akan memperpanjang jabatan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah yang akan berakhir pada 18 Juli mendatang, setelah terbukti mengarahkan seluruh camat, kepala dinas, lurah dan PNS untuk mendukung pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi pada Pemilukada Pekanbaru 18 Mei lalu.

Qanun Pemilukada Aceh Terancam Dicoret

Qanun Pemilukada Aceh Terancam Dicoret

BANDA ACEH- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid angkat bicara soal pengesahan qanun Pemilukada Aceh yang tanpa menyertakan calon independen atau perseorangan. Kata Ryass, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengikutsertakan calon independen dalam Pemilukada Aceh sudah final dan mengikat. Jadi, kalau pun pengesahan baru soal qanun Pemilukada tanpa menyertakan calon independen itu bisa batal atau gugur. 

UU Nomor 32 Akan Dipecah

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang intens membahas rencana perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 untuk dipecah menjadi tiga undang-undang sebagai perbaikan ataupun penyempurnaan.

Mendagri Berhentikan Bupati Mamasa

MAMASA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memberhentikan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding dari jabatannya.

Jutaan NIK Ganda Teridentifikasi

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengidentifikasi adanya jutaan penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda di berbagai daerah. 

Kepala Daerah Jangan Pimpin Parpol

Kepala Daerah Jangan Pimpin Parpol

SUNGAI RAYA, KOMPAS.com  - Gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya sebaiknya tidak perlu lagi menjabat sebagai pimpinan partai politik di daerah. Dalam era otonomi yang kewenangannya makin besar di daerah, waktu dan perhatian kepala daerah amat diperlukan oleh masyarakat.

e-KTP untuk Seluruh Penduduk Rampung Akhir 2012

Proyek e-KTP atau single identity number (SIN) direncanakan akan rampung akhir 2012. Seluruh penduduk Indonesia saat itu diharapkan sudah memiliki e-KTP.

Mendagri Ajak Pemda Bentuk Perusda Bisa Kelola Perusahaan Tambang

Mendagri Ajak Pemda Bentuk Perusda Bisa Kelola Perusahaan Tambang

BATAM KOTA - Untuk menambah kekayaan daerah, pemerintah daerah bisa saja membentuk perusahaan daerah untuk mengelola aset-aset milik daerah termasuk pertambangan yang ada tanpa bergantung pada perusahaan swasta.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id