• WelcomeBanner
  • Opini WTP
  • Indonesia
  • English

Penjelasan Pemerintah Soal RUU Pilkada

Penjelasan Pemerintah Soal RUU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan RUU Pilkada terancam molor lagi. Karena pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR belum lagi mencapai titik temu. "Masih ada beberapa masalah dalam RUU ini yang belum lagi disepakati," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, kepada Republika, Kamis (11/7). 

Ormas Memang Harus Diatur Pemerintah

Ormas Memang Harus Diatur Pemerintah

JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia memang harus diatur oleh penyelenggara negara. Tujuannya adalah membuat keteraturan dan ketertiban di masyarakat sebab tak sedikit ormas atau LSM yang bertindak sewenang-wenang dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Mendagri Heran, Parpol Tak Tindaklanjuti Kader yang Pindah Partai

Mendagri Heran, Parpol Tak Tindaklanjuti Kader yang Pindah Partai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan surat edaran tentang harus mundurnya anggota DPRD jika mencalonkan diri lagi dari partai politik yang berbeda harus diterbitkan. Karena banyak partai politik yang tidak menindaklanjuti fenomena tersebut. 

Kemendagri Raih WTP Ketiga Kalinya

Kemendagri Raih WTP Ketiga Kalinya

Ditengah sorotan masyarakat terkait pengelolaan keuangan negara, Kemendagri mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya dari BPK. Hal ini membuktikan, selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2010, Kemendagri telah melaksanakan pengelolaan keuangannya secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini merupakan prestasi tersendiri karena sesuai kontrak kinerja KIB II, seluruh Kementerian ditargetkan memperoleh opini WTP paling lambat tahun 2013 ini atas laporan keuangan tahun 2012, sementara Kemendagri telah mencapai opini WTP sejak tahun 2011.

 

Pemerintah Siapkan Tujuh PP Terkait UU Ormas

Pemerintah Siapkan Tujuh PP Terkait UU Ormas

Jakarta, Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan tujuh peraturan pemerintah (PP) sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tanribali Lamo di Jakarta, Selasa.

 

Soal LSM Pencuci Uang, Kemendagri Belum Bisa Penuhi Permintaan KPK

Soal LSM Pencuci Uang, Kemendagri Belum Bisa Penuhi Permintaan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Klaim Kementerian Dalam Negeri soal kepemilikan data tentang LSM-LSM yang terindikasi menjadi tempat pencucian uang, sempat ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendagri: RUU Ormas Sesuai Era Kini

Mendagri: RUU Ormas Sesuai Era Kini

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang disetujui DPR sesuai dengan era kini, mengingat banyaknya ormas di Indonesia dan peraturan itu bukan untuk mendikte ormas.


Tolak Audit, Ormas Dapat Sanksi

Tolak Audit, Ormas Dapat Sanksi

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ada tiga PP yang dipersiapkan sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang tentang Ormas.

Kenaikan Harga - Pemda Diimbau Menggelar Pasar Murah Jelang Ramadhan

Kenaikan Harga - Pemda Diimbau Menggelar Pasar Murah Jelang Ramadhan

JAKARTA - Untuk meredam lonjakan harga komoditas pangan khususnya bahan pokok menjelang bulan Ramadhan maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menggelar pasar murah. Apalagi, kenaikan bahan pokok ini dipicu juga oleh naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada bulan lalu mengerek harga bahan pangan dan inflasi.

Hingga Februari, 467 Pemda Sudah Bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hingga Februari, 467 Pemda Sudah Bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hingga bulan Februari 2013, sebanyak 467 Pemerintahan Daerah (Pemda) telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang terdiri dari 26 provinsi, 345 kabupatan dan 96 kota. Sementara 86 pemda (12%) hingga belum membentuk PTSP, yakni 7 provinsi, 54 kabupaten dan 2 kota.

 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id