• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Pemilu 2014 - 2
  • Pemilu 2014 - 3
  • Indonesia
  • English

Gubernur Bawahi Kapolda-Pangdam

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah pusat memperkuat kewenangan gubernur sebagai komando birokrasi dan militer tertinggi di wilayah provinsi.Gubernur nantinya bisa mengutus aparat militer dan kepolisian di level daerah tanpa harus menunggu komando dari pusat.

60 Bupati dan Wali Kota Ikuti Orientasi

Sebanyak 60 bupati dan wali kota hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 2010 direncanakan akan mengikuti masa orientasi atau pengenalan masa tugas di Jakarta, Minggu (17/10) hingga Senin (18/10) mendatang.

Mendagri Sahkan Pengangkatan Yusak Yaluwo

KEMENTERIAN Dalam Negeri mengesahkan Yusak Yaluwo sebagai Bupati Boven Digoel periode 2010-2015. Mendagri resmi memberi restu kepada Yusak Yaluwo untuk diangkat setelah terpilih kedua kalinya sebagai Bupati Boven Digoel meski Yusak, kini berstatus sebagai tersangka.

Mendagri Puas Desain Daerah Disepakati DPR

JAKARTA (SINDO) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku puas karena materi yang termuat dalam desain besar penataan daerah (desertada) mendapat apresiasi positif dari Komisi II DPR.

Alokasi 10% APBN untuk Desa Dikaji

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menganggap,tuntutan aparat desa agar diberikan alokasi 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih sulit terealisasi dalam waktu dekat.



Pilkada Langsung Diusulkan Bertahap

JAKARTA (SINDO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan adanya perubahan dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Sudah 125 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi - Tersangka, Bisa Langsung Diberhentikan

JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, membuka wacana perlunya perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004. Materi yang mengatur bahwa seorang kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan sementara saat berstatus terdakwa, menurut Djohermansyah, perlu direvisi.


Mendagri Nyatakan Dirjen Adminduk belum Tersangka

Mendagri Nyatakan Dirjen Adminduk belum Tersangka

JAKARTA--MI: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan hingga Kamis (7/10), Kementrian Dalam Negeri belum menerima surat dari Kejaksaan Agung tentang penetapan Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Irman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana proyek SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan). "Sampai sekarang belum ada suratnya," kata Gamawan di Jakarta, Kamis (7/10).

Mendagri: Pemekaran Tetap Konsultasi dengan DPR

Mendagri: Pemekaran Tetap Konsultasi dengan DPR

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pembahasan usulan pemekaran daerah akan tetap dikonsultasikan dengan DPR, sebelum pemerintah memutuskan menetapkan daerah tersebut sebagai daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP).

Mendagri: Saya Tak Pernah Pikirkan Reshuffle

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tak pernah memikirkan pergantian (reshuffle) kabinet di tengah maraknya desakan reshuffle sejumlah menteri menjelang diumumkannya kinerja satu tahun kabinet oleh Presiden 20 Oktober mendatang.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id