• Ramadhan 1439 H
  • Harkitnas Tahun 2018
  • ASEAN GAMES 2018 edit 11
  • ASEAN GAMES 2018 edit 2
  • ASEAN GAMES 2018 edit 3
  • Indonesia
  • English

MENDAGRI: OTSUS PAPUA SUDAH FINAL

Jakarta, KP - Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua merupakan kebijakan yang sudah final. Dia mengaku tidak tahu apa lagi yang dipersoalkan dengan otsus Papua. Terkait adanya tuntutan referendum, mantan gubernur Sumbar itu enggan menanggapi.

Usulan Pemekaran Wilayah di Perketat

Usulan Pemekaran Wilayah di Perketat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan dalam rencana induk pemekaran wilayah yang sudah dirampungkan pemerintah terdapat pengetatan terhadap usulan pemekaran wilayah. Dalam rencana induk itu, pemerintah pusat memiliki ruang lebih besar untuk menentukan wilayah yang akan dimekarkan.

Mendagri Usul Sengketa Pilkada Ditangani Pengadilan Tinggi

Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) yang telah berlangsung di 122 daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya rancangan UU (RUU) Pilkada.

Mendagri Siap Lantik Wakil Bupati Pelalawan

Menteri Dalam Negeri siap mengambilalih pelantikan M Harris selaku Wakil Bupati Pelalawan, jika Gubernur Riau tetap menunda pelantikan yang bersangkutan dengan alasan apa pun.

Mendagri: Bupati dan Wali Kota Terpilih Ikut Orientasi

Calon kepala daerah petahana (incumbent) yang maju kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) cukup banyak terpilih kembali untuk memimpin daerahnya lima tahun mendatang. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap para calon petahana yang terpilih kembali dapat memberikan pengabdian yang lebih baik lagi bagi daerahnya dibanding periode sebelumnya.

Banyak Kepala Daerah Selewengkan Bantuan Sosial

Banyak Kepala Daerah Selewengkan Bantuan Sosial

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menanggapi turunnya izin 150 pemeriksaan kepala daerah yang ditandangani presiden disebabkan buruknya kondisi pemerintahan di daearah. Bahkan dengan terang-terangan mantan Gubernur Sumatera Barat itu menyatakan banyak sekali penyalahgunaan hibah dan bantuan sosial di daerah-daerah.

Kemendagri Tuding KPU Tak Terbuka

JAKARTA (SI) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka menyampaikan kesiapan tahapan pilkada sehingga pemerintah bisa antisipasi potensi konflik.



67 Persen Daerah Pemekaran Berkinerja Baik

Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan evaluasi perdana kinerja penyelenggaraan pemerintahan 205 daerah otonom baru hasil pemekaran (DOHP) dan 127 daerah induk sebelum pemekaran (DISP).

Mendagri: Andi Harus Mundur dari KPU

Mendagri: Andi Harus Mundur dari KPU


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, Andi Nurpati harus mundur dari Komisi Pemilihan Umum untuk menjaga semangat independensi lembaga tersebut.
"Harus mundur supaya menjadi wasit yang adil," kata Gamawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, terkait posisi Andi Nurpati yang menjadi pengurus partai politik.

PNS Terseret Politik Praktis Tak Pahami UU

Padang (ANTARA News) - Direktur III Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Suhatmansyah mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terseret-seret dalam politik praktis pada Pemilukada karena tidak membaca dan memahami Undang-undang tentang pemerintahan daerah.



Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id