• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Jokowi Perintahkan Proyek Tol Trans Sumatera Dikerjakan

Jokowi Perintahkan Proyek Tol Trans Sumatera Dikerjakan

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta proyek tol Trans Sumatera dipercepat dan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Menurutnya, jalur tol itu penting untuk menghubungkan kegiatan antarprovinsi.

Tiga Proyek Infrastruktur Ini Dipercepat

Tiga Proyek Infrastruktur Ini Dipercepat

JAKARTA -- Pemerintah akan mempercepat tiga proyek infrastruktur di tanah air. Ketiga proyek itu adalah proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer di Kalimantan Timur, proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat, Jawa Tengah, dan proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 7 kilometer di Sulawesi Utara.

Presiden Jokowi Terbitkan PP Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh

Presiden Jokowi Terbitkan PP Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh

Dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan landasan hukum dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 270 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Februari 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.

Menteri DPDTT usulkan dana tambahan daerah tertinggal

Menteri DPDTT usulkan dana tambahan daerah tertinggal

Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengusulkan penambahan dana khusus bagi daerah-daerah tertinggal.

Presiden Jokowi beri arahan peserta rapimnas TNI-Polri

Presiden Jokowi beri arahan peserta rapimnas TNI-Polri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) TNI dan Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa.

Kepala Daerah Tak Perlu Lepas Jabatan Parpol

Kepala Daerah Tak Perlu Lepas Jabatan Parpol

JAKARTA – Komisi II DPR menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) teerkait Kepala Daerah untuk melepaskan jabatan politiknya pada saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada akhir 2015 mendatang. Pasalnya, Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang menjadi domain dari Partai Politik untuk mengusung calon Kepala Daerah.

JK: Konflik KPK-Polri karena Masalah Pribadi Dicampur ke Politik dan Hukum

JK: Konflik KPK-Polri karena Masalah Pribadi Dicampur ke Politik dan Hukum

AMBON — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI memberikan pengalaman yang berharga terhadap bangsa ini.

JK: Ketidakadilan Jadi Sumber Kerusuhan

JK: Ketidakadilan Jadi Sumber Kerusuhan

AMBON -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan adalah sumber kerusuhan serta pemberontakan, sehingga seluruh kepala daerah harus mampu menciptakan keduanya jika ingin wilayahnya maju dan sejahtera.

Takut Tersandung Hukum, Gubernur Minta Perlindungan Pusat

Takut Tersandung Hukum, Gubernur Minta Perlindungan Pusat

AMBON -- Para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo meminta perlindungan dari Pemerintah Pusat terkait penggunaan anggaran pembangunan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Malam ini, Rakernas APPSI akan dibuka Wapres Jusuf Kalla

Malam ini, Rakernas APPSI akan dibuka Wapres Jusuf Kalla

Ambon - Sebanyak 34 gubernur dan atau wakilnya menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Ambon yang akan dibuka Wapres Jusuf Kalla, Kamis (26/2) malam.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id