• Pemilu 2014 - 3
  • Kebangkitan Nasional
  • Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Inilah Tarif Resmi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2013 untuk 12 Embarkasi

Inilah Tarif Resmi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2013 untuk 12 Embarkasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Mei 2013 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M. Dibandingkan dengan BPIH 1433H/2012M, BPIH ini mengalami penurunan di seluruh embarkasi haji di tanah air.

Pemerintah Pusat Tiru Lelang Jabatan Jokowi

Pemerintah Pusat Tiru Lelang Jabatan Jokowi

Jakarta - Pemerintah pusat meniru langkah Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan metode lelang jabatan untuk para pegawai eselon dua.

Presiden Buka Konvensi Indonesia Petroleum Association

Presiden Buka Konvensi Indonesia Petroleum Association

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka konvensi dan pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/5) pagi.

IPA tahun ini merupakan penyelengaraan yang ke 37 kalinya.  Konvensi dan pameran IPA sendiri akan berlangsung selama tiga hari sejak 15 - 17 Mei 2013.

Melalui Inpres No. 6/2013, Presiden SBY Perpanjang Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan

Melalui Inpres No. 6/2013, Presiden SBY Perpanjang Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan

Dalam upaya menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 yang ditandatangani pada 13 Mei lalu, melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Bantuan Langsung Sementara - Pemerintah cetak 15,5 juta kartu untuk kompensasi

Bantuan Langsung Sementara - Pemerintah cetak 15,5 juta kartu untuk kompensasi

JAKARTA. Pemerintah telah menyusun mekanisme penyaluran dana kompensasi yang akan digelontorkan kepada masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mekanismenya, dana kompensasi itu bisa diperoleh melalui kartu khusus yang saat ini sedang dicetak oleh kantor pos Indonesia.


Pemerintah pangkas belanja kementerian Rp 25 T

Pemerintah pangkas belanja kementerian Rp 25 T

JAKARTA. Dalam rangka penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((APBN) 2013, pemerintah akan memangkas dana anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 24,6 triliun-Rp 25 triliun. Pemotongan akan dilakukan pada anggaran belanja dan perjalanan dinas. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati usai mengikuti rapat kabinet terbatas di kantor presiden, Selasa (14/5).

RUU Aparatur Sipil Negara Masih Belum Final

RUU Aparatur Sipil Negara Masih Belum Final

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilakukan dalam Sidang Kabinet Terbatas dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/5), masih memerlukan pendalaman atas sejumlah masalah subtansial.

Jusuf Wangkar Mundur dari Staf Khusus Presiden

Jusuf Wangkar Mundur dari Staf Khusus Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Jusuf Gunawan Wangkar mengundurkan diri. Menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Jusuf ingin berkonsentrasi pada pekerjaannya yang terbengkalai karena menjadi staf khusus.

Menteri ESDM: Tenang Dulu, Tidak Ada Kejutan Harga BBM

Menteri ESDM: Tenang Dulu, Tidak Ada Kejutan Harga BBM

Menteri ESDM Jero Wacik yang ikut hadir dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR-RI di kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5) pagi, menyatakan rasa senangnya atas adanya forum antara pemerintah dan wakil rakyat untuk membahas penyelamatan kondisi fiskal dan APBN, melalui pengajuan RAPBN-P.

Wakil Ketua MPR Minta DPT Akurat

Wakil Ketua MPR Minta DPT Akurat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, mengusulkan agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat pada pemilu 2014.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id