PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DILINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN BNPP

Hamas Gagal Dilantik - Sekko Padangpanjang jadi Plh Wako, Mendagri Tenggat DPRD Tanahdatar

Tanggal : 12 Sep 2013 09:39 Wib | Pengunjung : 1618


 Untuk mengisi kekosongan pimpinan pe­merintahan di Kota Serambi Mekkah itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) me­­­nunjuk Sekretaris Kota Padang­pan­jang, Budi Harianto, sebagai pelak­sana tu­gas harian wali kota (Plh Wako) Pa­dangpanjang, kemarin (10/9).

 Surat pengunduran diri Hendri Arnis se­la­ku wabup Tanahdatar harus dikan­to­­ngi sesuai Pasal 29 Ayat 3 UU No 32 Ta­hun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 123 Ayat 3 PP No 6 Tahun 2005 ten­­tang Pemilihan, Pengesahan, Pe­ngang­katan, dan Pemberhentian Kepala Dae­rah dan Wakil Kepala Daerah.

 Surat pemberhentian itu harus ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD setempat.

 “Saya sudah minta Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengirim telex kepada Pemprov Sumbar untuk menunjuk pelaksana tugas harian (Plh) guna mengisi kekosongan pimpinan pemerintahan di Padangpanjang. Kalau untuk seminggu, saya kira cukup Sekko Padangpanjang (Budi Harianto, red) saja yang menjabat Plh Wako,” kata Gamawan Fauzi, kemarin.

 Mendagri memberi batas waktu seminggu kepada DPRD Tanahdatar untuk menuntaskan pengesahan pengunduran diri wabup Tanahdatar. “Kalau sampai batas tertentu belum juga ada keputusan dewan, saya akan tanda tangani SK Pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Apalagi informasi yang saya terima, surat pengunduran diri wabup sudah lama masuk ke DPRD,” tegas Mendagri.

 Menurut Mendagri, tidak mungkin menunggu sampai batas waktu tidak jelas, karena dampaknya akan mengganggu roda pemerintahan di Padangpanjang. Berbagai agenda daerah juga bakal terganggu, seperti penuntasan APBD Perubahan (APBD-P) 2013 dan APBD 2014.

 

“Sekarang sudah September. Idealnya pada November, APBD 2014 seluruh daerah sudah selesai. Jadi, kita berharap semua pihak memahami ini dengan mendahului kepentingan masyarakat dan daerah,” kata mantan Gubernur Sumbar itu.

 Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar, Syafrizal ketika dikonfirmasi tadi malam, mengaku sudah menerima radiogram Kemendagri bernomor T.31.13/5879 Otda.

 “Radiogram itu kami terima pukul 21.30. Kemendagri menunjuk Sekda Padangpanjang sebagai pelaksana tugas harian kepala daerah Kota Padangpanjang untuk sementara waktu sampai adanya kebijakan lebih lanjut,” ujar Syafrizal yang juga mantan wabup Pesisir Selatan (Pessel).

 Kebijakan itu terpaksa diambil Mendagri setelah Pemprov gagal “memaksa” DPRD Tanahdatar menggelar sidang paripurna pemberhentian Hendri Arnis sebagai wabup. “Paling 4 atau 5 hari ke depan, sudah dilakukan pelantikan wali kota terpilih,” ujarnya.

 Pemprov juga akan kembali menyurati DPRD Tanahdatar agar segera mengelar rapat paripurna persetujuan pengunduran diri wakil bupati Tanahdatar. “Kita akan surati kembali. Artinya, ini surat keempat yang kita kirimkan ke DPRD Tanahdatar,” ucapnya.

 Menanggapi itu, Ketua DPRD Tanahdatar, Zuldafri Darma mengatakan tak pernah mempersulit Pemprov Sumbar memproses pelantikan. Namun begitu, dia mengakui Hendri Arnis telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai wabup Tanahdatar pada 1 Agustus lalu.

 “Saat itu waktunya sudah mepet dengan Lebaran. Banmus DPRD Tanahdatar telah menyusun seluruh agenda kedewanan. Bahkan jadwalnya sudah full untuk tanggal 30 Agustus hingga pertengahan September. Hendri Arnis mengajukan surat di akhir sidang masa kerja. Kami tentu ada juga mekanisme yang mengatur dan dipatuhi. Makanya, rapat paripurna pemberian persetujuan itu belum dapat kami lakukan,” ucapnya.

 Zuldafri juga membantah keterlambatan proses pengunduran diri tersebut akibat dirinya berniat menjadi calon wakil bupati Tanahdatar, namun tak didukung DPD I Golkar Sumbar. Informasi di kalangan kader Golkar, DPD I Partai Golkar Sumbar lebih sepakat mengusung Irdinansyah Tarmizi (anggota DPRD Sumbar) menjadi wabup.

 “Tak ada kaitannya sama sekali dengan itu. Memang banyak calon dari Partai Golkar yang ingin maju, tapi belum ada keputusan DPD soal pengganti Hendri Arnis. Itu perlu dirapatkan dulu di internal Partai Golkar,” tegasnya.

 Ketua DPD I Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim ketika dihubungi Padang Ekspres tadi malam, juga membantah adanya konflik internal di partainya selaku pengusung pasangan bupati Tanahdatar saat ini. Dia menegaskan, sampai sekarang Partai Golkar belum membicarakan pengganti Hendri Arnis sebagai wabup Tanahdatar.

 “Tak ada itu, kita pun punya etika politik juga. Wali Kota Padangpanjang saja belum dilantik, masak kita sudah membahas pergantian wakil bupati. Tentu tak beretika. Kalau wali kota sudah dilantik, barulah kita rapatkan dulu dan proses pergantiannya,” kata Hendra.

 Mantan anggota DPRD Sumbar itu juga menegaskan, Partai Golkar tidak ada sangkut pautnya dengan belum dilaksanakannya sidang paripurna pemberhentian Hendri Arnis sebagai wabup.

 “Semua itu berada di tangan DPRD Tanahdatar. Kita pun sudah berupaya memberikan masukan pada kader kita di DPRD Tanahdatar, namun di sana (DPRD Tanahdatar, red) kan banyak juga anggota DPRD dari partai lain,” katanya.    

 Pengamat Pemerintahan Chairul Darwis menilai, langkah DPRD Tanahdatar yang tidak segera memproses usulan pengunduran diri Wabup Tanahdatar, bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah ke depan. “Masak hanya karena reses, pelantikan Wako Padangpanjang hasil pilihan rakyat terundur,” tegas mantan kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar itu.

 Sebagaimana diatur Pasal 35 Ayat (2) UU 32/2004 jo Pasal 26 Ayat (4) UU 12/2008 tentang Pemda menyatakan; Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai atau gabungan partai yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah.  (esg/ayu/rdo)[ Red/Administrator ]

 

 


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Gubernur Bali Dukung Pulau Penyu Jadi KEK Bidang Pariwisata

DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik rencana Pulau Penyu menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang kepariwisataan. Rencana ini disebutnya bisa meningkatkan perekonomian Bali, khususnya bagi…

Tanggal Publikasi: 22 Aug 2019 19:45 | 16 View

Card image cap Card image cap

Perkuat Peran Media, Diskominfo Gorontalo Gelar Rakor

GORONTALO  – Guna memperkuat peran media dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Bidang Penyiaran dan Layanan Komunikasi Bersama Media dan Lembaga Terkait, di…

Tanggal Publikasi: 22 Aug 2019 18:50 | 15 View

Card image cap Card image cap

Fasilitas JSC Kini Resmi Jadi Milik Pemprov. Sumsel

JAKARTA – Provinsi Sumatera  Selatan (Sumsel) kembali mendapatkan  hibah aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PR) RI, berupa barang   tidak bergerak  senilai  Rp.…

Tanggal Publikasi: 22 Aug 2019 18:38 | 10 View

Card image cap Card image cap

Gubernur Jabar Ingin Pasar Cisarua Jadi Primadona Masyarakat

KAB. BOGOR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, aktivitas di pasar tradisional tidak hanya soal jual-beli, tetapi juga ada interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Maka itu, kata dia, Pemerintah…

Tanggal Publikasi: 22 Aug 2019 18:33 | 17 View

Card image cap Card image cap

Mahasiswa Baru UNG Dibentengi Dari Bahaya Penyakit HIV-AIDS

GORONTALO - Penyebaran virus mematikan Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) saat ini sudah merebak di seluruh kalangan masyarakat baik pelajar maupun mahasiswa. Untuk menekan angka tersebut,…

Tanggal Publikasi: 22 Aug 2019 17:38 | 11 View