PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HUT RI 74 LINGKUP KEMENDAGRI DAN BNPP

Satpol PP Siap Melaksanakan Revolusi Mental Sebagai Perwujudan Nawa Cita (press release)

Tanggal : 02 Mar 2016 17:23 Wib | Pengunjung : 7854


PALU – Di hari ulang tahunnya ke-66 tahun 2016 ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkomitmen melakukan revolusi mental dalam mewujudkan Nawa Cita yang menjadi program Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla.

”Satuan Polisi Pamong Praja harus siap melaksanakan revolusi mental sebagai perwujudan nawa cita yang telah tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada saat Upacara Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-66 dan Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-54 Tahun 2016 pada Kamis, (3/3), di Palu, Sulawesi Tengah.

Tidak hanya itu, Mendagri kembali mengingatkan agar 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK atau yang dikenal dengan Nawa Cita yang dituangkan melalui program-program pemerintah dan pemerintah daerah harus dikawal bersama-sama.

”Agar tujuan Nawa Cita tersebut dapat direalisasikan,” perintah Mendagri.

Dalam sambutannya, Mendagri sempat menyinggung keberhasilan kinerja Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam pengamanan hajatan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 silam.

”Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Berkat kesiapsiagaan Satpol PP dan Satuan Linmas dan tentunya kerjasama dan komunikasi yang baik antar instansi terkait, pesat demokrasi di daerah dapat berjalan dengan sangat baik,” ujar Mendagri.

Mendagri menegaskan, keberadaan Satpol PP merupakan salah satu potensi sumber daya aparatur yang sangat penting dalam pemerintahan daerah.

“Harus dipahami bahwa filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan Kepala Daerah. Karena itu setiap upaya pembangunan di daerah amat sangat mustahil terlaksana jika ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi salah satu tugas Satpol PP belum direalisasikan,” papar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, sebagai penegak peraturan daerah dan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat, Satpol PP berperan sentral dalam menjamin dilaksanakannya otonomi daerah.

Perbaikan-perbaikan sarana prasarana dan sumber daya manusia, termasuk kesejahteraan anggota Satpol PP, harus terus menerus dilakukan.

”Kepala Daerah harus memberikan tunjangan atau insentif bagi Satuan Polisi Pamong Praja atas beratnya beban kerja dan resiko pekerjaan yang tinggi,” tegas Mendagri.

Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah anggaran serta daerah penerima dana tersebut agar Satpol PP tidak kesulitan untuk menunaikan tugasnya. Hal itu dapat diihat mulai Tahun 2015 ketika Kemendagri mengupayakan DAK yang tujuannya adalah memberikan sarana prasana yang layak dan sesuai dengan standar.

Pada tahun ini, Kemendagri telah mengalokasikan anggaran melalui dana alokasi khusus dengan total Rp. 66.597.530.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 54 (lima puluh empat) daerah yang terdiri dari: 5 (lima) provinsi, 38 (tiga puluh delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) kota.

 

 

Dan kedepannya, Kementerian Dalam Negeri akan terus berupaya untuk meningkatkan dukungan peningkatan sarana dan prasarana bagi Satpol PP, khususnya dalam pencapaiannya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

 

”Karena Satpol PP merupakan garda terdepan Pemerintah daerah untuk menegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” tandas Mendagri.

 

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan, pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

 

Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial online. ”Karena itu, saya menghimbau kepada Kepala Daerah agar menempatkan aparatur di Satpol PP dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki,” tegas Mendagri.

 

Dalam penutupnya, Mendagri meminta agar anggota Satpol PP terus menjunjung tinggi kehormatan satuannya. Di samping itu, kata Mendagri, pelayanan prima kepada masyarakat dalam melaksanakan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus terus diwujudkan.

”Kedepankan mekanisme preemtif dan preventif pada setiap upaya penegakan perda dan proses-proses pembinaan dan penertiban kepada masyarakat melalui pola sikap dan pola tindak yang humanis,” instruksi Mendagri.

Tidak lupa Mendagri juga mengingatkan, agar seluruh anggota Satpol PP untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan terus mendekatkan diri kepada masyarakat dan membangun jejaring dan komunikasi dengan anggota Polisi Pamong Praja di seluruh Indonesia.

”(Terakhir) jaga kedisiplinan diri dan ketegasan dalam bertindak agar kewibawaan Polisi Pamong Praja dapat terjaga,” tutup Mendagri.

Kegiatan peringatan HUT Satpol PP dan Linmas ke-54 itu dipusatkan di Kota Palu, diselenggarakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah kegiatan Apel Besar acara dilanjutkan dengan peresmian kantor Satpol PP Provinsi Sulteng dan Rakornas. Tema acara itu,

“Dengan Semangat HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Tingkatkan Hubungan Sister City/Province dengan Australia, IDBC dan Kemendagri Teken MoU

JAKARTA-Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meningkatkan kerja sama provinsi/kota bersaudara (sister city/province) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Penandatanganan…

Tanggal Publikasi: 01 Aug 2018 14:00 | 1073 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1750 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1921 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6573 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6840 View