PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS DALAM RANGKA HUT RI 74 LINGKUP KEMENDAGRI DAN BNPP

Sanksi Kepala DaerahTerbukti Narkoba, Dapat Diberhentikan

Tanggal : 14 Mar 2016 19:16 Wib | Pengunjung : 7167


PRESS RELEASE

Sanksi Kepala DaerahTerbukti Narkoba, Dapat Diberhentikan

Sanksi bagi Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Noviandi (AWN) yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional pada Minggu malam (13/3), dapat berujung pemberhentian dari jabatannya. “Selain terancam hukuman pidana, pejabat daerah yang terbukti menggunakan narkotika/obat terlarang juga akan diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 huruf f,” kataDodi Riyadmadji, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, (14/3), di Kantor Pusat Kemendagri.

Namun demikian, sambung Dodi, mengenai sanksi terhadap pejabat daerah yang bersangkutan, Kemendagri akan memberikan sanksi sesuai dengan tahapan status hukum yang dihadapi oleh pejabat tersebut.“Apakah yang bersangkutan berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana, maka sanksi yang diberikan akan berbeda,” jelas Dodi.

Sedangkan untuk roda pemerintahan Kabupaten OI, Dodi menegaskan,harus tetap berjalan seperti biasa, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten OI mesti berjalan normal. “Untuk itu, kami berharap agar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya kepada proses hukum,” ujar Dodi.

Dodi meyakini bahwa dengan ditangkapnya Bupati OI tidak serta merta mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir. Karena, kata Dodi, sudah ada mekanisme dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tidak terganggu manakala Kepala Daerah berhalangan sementara atau sedang menjalani masa tahanan. “UU 23 Tahun 2014 sudah mengantisipasi hal tersebut,” ujar Dodi.

Sesuai ketentuan pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa ayat yang mengatur terkait hal tersebut di atas,Dodi menyebutkan, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Sedangkan, sambung Dodi, apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah atau wakilnya jugasedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka sekretaris daerah yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

 

Pusat Penerangan

Kementerian Dalam Negeri


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Tingkatkan Hubungan Sister City/Province dengan Australia, IDBC dan Kemendagri Teken MoU

JAKARTA-Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meningkatkan kerja sama provinsi/kota bersaudara (sister city/province) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Penandatanganan…

Tanggal Publikasi: 01 Aug 2018 14:00 | 1073 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1750 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1921 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6573 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6840 View