PENETAPAN HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

Mendagri: PLN Sebaiknya Ada Pembagian Regional

Tanggal : 01 Apr 2016 19:02 Wib | Pengunjung : 13926


MEDAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN) membebankan pemerintah daerah (Pemda). Sebaiknya Badan Uaha Milik Negara (BUMN) membangun kantor regional untuk pemerataan pembangunan wilayah.

Dia mengatakan, PLN yang dianggap memonopoli ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah. Padahal pemerintah saat ini tengah menggalakan pembangunan. Namun saat ingin mendirikan pusat energi, justru dipersulit dengan aturan-aturannya.

"Harusnya PLN itu dibagi lah. PLN wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lainnya, seperti hanya Angkasa Pura dan Pelindo. Jadi tidak terpusat, tidak ada monopoli," kata Tjahjo dalam Forum Musrenbang) Provinsi Sumatra Utara di Hotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4).

Makanya perlu ada pembagian per regional. Sebab, menurut dia, jika kondisi ini terus berlangsung maka target pertumbuhan investasi tidak akan maksimal. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting dalam dunia investasi adalah ketersediaan sumber energi.

Dalam Musrenbang Sumut 2016 hari ini, Tjahjo hadir bersama Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga. Acara ini dibuka oleh Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan ikut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.


Post Lainnya

Card image cap Card image cap

Tingkatkan Hubungan Sister City/Province dengan Australia, IDBC dan Kemendagri Teken MoU

JAKARTA-Dewan Bisnis Diaspora Indonesia (IDBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meningkatkan kerja sama provinsi/kota bersaudara (sister city/province) antara pemerintah daerah di Indonesia dan Australia. Penandatanganan…

Tanggal Publikasi: 01 Aug 2018 14:00 | 725 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1619 View

Card image cap Card image cap

Revolusi Mental Untuk Inovasi Pelayanan Publik

Solo (25/08) - Sebanyak 40 karya inovasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah akan mendapat penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili…

Tanggal Publikasi: 25 Aug 2017 14:08 | 1722 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6496 View

Card image cap Card image cap

Masih Berwenangkah Kemendagri Batalkan Perda?

JAKARTA – Pada tanggal 5 April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas uji materi Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tanggal Publikasi: 10 Apr 2017 15:37 | 6614 View